PT Nindya Karya, sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bersinergi dengan Danantara Indonesia melalui program BUMN Peduli, tengah mempercepat pembangunan 200 unit hunian sementara (huntara) di Kabupaten Tapanuli Selatan. Pembangunan ini ditujukan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera pada akhir November 2025 lalu. Lokasi spesifik pembangunan 200 unit tersebut berada di lapangan bola Kelurahan Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Tapanuli Selatan, dengan pengerjaan yang dimulai sejak sepekan lalu dan ditargetkan rampung dalam tujuh hari ke depan dari tanggal 13 Januari 2026.
Direktur Utama PT Nindya Karya, Firmansyah, menyatakan bahwa pembangunan hunian sementara ini merupakan upaya perusahaan dalam mendukung masa transisi masyarakat dari fase tanggap darurat menuju tahap pemulihan. Hunian dirancang nyaman dan didukung fasilitas pendukung aktivitas sehari-hari. Setiap unit menggunakan sistem modular dengan struktur baja ringan yang telah teruji kualitasnya, memungkinkan proses konstruksi yang cepat tanpa mengurangi kenyamanan dan mutu bangunan. Di dalam kawasan huntara ini juga dilengkapi 40 unit toilet, empat unit dapur umum, dan empat unit musala untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Salah seorang warga terdampak menyampaikan apresiasinya, merasa bersyukur memiliki tempat tinggal sementara yang memberikan kepastian selama proses pemulihan berlangsung.
Bencana yang terjadi pada 25 November 2025 telah menyebabkan kerusakan luas, dengan data per 5-6 Januari 2026 menunjukkan 4.220 jiwa atau 1.073 Kepala Keluarga (KK) masih mengungsi di 15 titik pengungsian di Tapanuli Selatan. Kondisi di pengungsian juga memicu masalah kesehatan, dengan kasus infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan hipertensi mendominasi keluhan warga di Desa Huta Godang, Kecamatan Batang Toru. Menanggapi situasi ini, Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan percepatan pembangunan huntara dan pendataan Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi lebih dari 1.400 warga terdampak bencana. Ia menyatakan, pemerintah daerah berharap agar pembangunan dapat segera terealisasi sehingga warga tidak terlalu lama dalam ketidakpastian pascabencana.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengungkapkan bahwa Tapanuli Selatan menjadi pengusul terbanyak hunian sementara di Sumatera Utara dengan total 802 unit dari 1.077 unit yang diajukan oleh seluruh kabupaten/kota terdampak di provinsi tersebut. Secara keseluruhan di Sumatera Utara, 865 unit huntara sedang dalam proses pembangunan dan 27 unit telah selesai, 15 di antaranya di Tapanuli Selatan. Pemerintah pusat dan daerah menargetkan tidak ada lagi warga yang menginap di pengungsian saat memasuki bulan Ramadan pada pertengahan Februari 2026, dengan seluruh huntara dan sebagian hunian tetap (huntap) diharapkan rampung pada akhir Januari 2026. Bagi masyarakat yang memilih untuk tinggal bersama kerabat sambil menunggu huntap selesai, akan diberikan DTH sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Di luar upaya PT Nindya Karya, Polda Sumatera Utara juga menargetkan pembangunan 15 unit huntara di Desa Tolang Julu, Kecamatan Sayur Matinggi, dengan sembilan unit telah mencapai kemajuan signifikan. Sementara itu, Lembaga Resiliensi Bencana Muhammadiyah (LRB-MDMC) melalui MDMC PWM Jawa Tengah telah menuntaskan pembangunan 31 unit hunian darurat di Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, yang diserahkan kepada 148 penyintas pada 3 Januari 2026. Kehadiran berbagai pihak dalam pembangunan hunian sementara ini merefleksikan urgensi penanganan masalah tempat tinggal pascabencana, serta upaya kolektif untuk mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Tapanuli Selatan yang terdampak. Masa transisi penanganan bencana di Tapanuli Selatan sendiri telah ditetapkan berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Maret 2026.
