Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menyampaikan rincian pembahasan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 23 Januari 2026. Pertemuan koordinasi tingkat tinggi tersebut berfokus pada evaluasi perkembangan ekonomi nasional terkini, proyeksi kebijakan ke depan, serta strategi menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah dinamika pasar global yang bergejolak.
Mahendra Siregar menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan agenda rutin triwulanan yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam memantau dan merespons kondisi ekonomi nasional. Diskusi menyoroti langkah-langkah yang akan diambil pada tahun baru untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Mahendra secara khusus mengapresiasi kebijakan moneter yang telah ditempuh Bank Indonesia (BI) dalam meredam volatilitas pasar global, dan KSSK sepakat untuk mengoptimalkan instrumen yang sudah ada guna memastikan Rupiah bergerak sesuai fundamentalnya.
Keterbukaan ini bukanlah insiden tunggal. Sebelumnya, pada 22 Oktober 2025, Mahendra Siregar juga menemui Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, didampingi Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Dalam kesempatan itu, Mahendra mengungkapkan dampak positif dari kebijakan pemerintah yang menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun di perbankan nasional. Menurut Mahendra, kebijakan ini telah berhasil meningkatkan likuiditas bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), memperluas ruang bagi penyaluran kredit, dan mendorong penurunan suku bunga perbankan secara signifikan. Dana tersebut diberikan dengan bunga 4% kepada bank-bank Himbara, dengan realisasi penyaluran kredit yang bervariasi antara 20% hingga mendekati 70% dari target masing-masing bank.
Dalam konteks yang lebih luas, keterbukaan Mahendra Siregar mengindikasikan komitmen regulator terhadap transparansi dan akuntabilitas kebijakan ekonomi. Rangkaian pertemuan antara OJK dan Kementerian Keuangan, bersama dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam forum KSSK, merupakan pilar vital dalam menjaga ketahanan sektor keuangan Indonesia. Koordinasi yang terjalin erat bertujuan untuk mengantisipasi potensi risiko fiskal global, volatilitas harga komoditas, dan perubahan kebijakan moneter bank sentral utama dunia yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi domestik.
Pengungkapan informasi ini memberikan gambaran jelas kepada pelaku pasar dan masyarakat mengenai arah kebijakan makroprudensial dan fiskal pemerintah. Langkah-langkah yang dibahas, seperti stabilisasi Rupiah dan optimalisasi penempatan dana pemerintah, memiliki implikasi langsung terhadap iklim investasi, ketersediaan likuiditas di pasar, serta daya beli masyarakat. Selain itu, diskusi tentang tantangan pembersihan pasar modal dari praktik "saham gorengan" yang disoroti oleh Menkeu Purbaya pada 3 Desember 2025, menunjukkan upaya berkelanjutan untuk menciptakan pasar modal yang kredibel dan melindungi investor ritel. Sinergi antara OJK dan Kementerian Keuangan melalui komunikasi publik diharapkan dapat membangun kepercayaan, mengurangi ketidakpastian, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ke depan.
