Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pada Jumat, 16 Januari 2026, mengklaim tidak ada lagi daerah terisolasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, 52 hari pasca banjir dan tanah longsor yang melanda ketiga provinsi tersebut pada akhir November 2025. Pernyataan tersebut disampaikan Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, dengan menekankan bahwa seluruh bantuan kini dapat disalurkan melalui jalur darat, tidak lagi mengandalkan transportasi udara.
Klaim Menteri Dody menyoroti pemulihan signifikan pada 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional yang terdampak bencana, yang kini dilaporkan telah beroperasi secara fungsional. Sebagai contoh, ruas jalan nasional Tarutung-Sibolga di Sumatera Utara, meskipun masih memerlukan perbaikan permanen, dapat diakses melalui jalan provinsi. Dody memastikan seluruh kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut telah terhubung kembali.
Namun, optimisme tersebut segera diuji oleh realitas di lapangan. Hanya tiga hari setelah pernyataan Menteri Dody, Pangdam I/BB Mayjen Hendy Antariksa pada Minggu, 18 Januari 2026, melaporkan bahwa satu desa di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yaitu Desa Sigiring-Giring di Kecamatan Tukka, masih terisolasi dan memerlukan penambahan alat berat untuk penanganan. Penemuan ini secara langsung membantah klaim Menteri PU mengenai nol daerah terisolasi.
Kesenjangan informasi antara pusat dan daerah ini menggarisbawahi tantangan besar yang masih dihadapi dalam pemulihan infrastruktur lokal. Kementerian PU sendiri mengakui bahwa meskipun infrastruktur nasional telah berfungsi, perbaikan pada infrastruktur daerah masih sangat tertinggal. Dari total 2.710 unit infrastruktur daerah yang terdampak, meliputi sekitar 1.900 ruas jalan daerah dan 753 jembatan daerah, hanya sekitar 72 persen jalan daerah yang telah fungsional, sementara jembatan daerah yang tertangani baru mencapai sekitar 12 persen. Tingkat kerusakan parah pada jembatan daerah, banyak yang ambles dan putus total, membutuhkan pemasangan jembatan darurat seperti jembatan Bailey dan Aramco.
Krisis konektivitas di Sumatera ini berawal dari bencana banjir dan tanah longsor besar pada akhir November 2025, yang menyebabkan kerusakan luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pada tanggal 5 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat masih ada 266 wilayah yang terisolasi di tiga provinsi tersebut. Beberapa wilayah di Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara, serta di Aceh, seperti Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, masih terdaftar sebagai daerah terisolasi hingga 8 Desember 2025.
Untuk pemulihan infrastruktur pascabencana, pemerintah awalnya mengestimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp 51,8 triliun. Namun, angka ini kemudian direvisi naik menjadi antara Rp 70 triliun hingga Rp 74 triliun. Kenaikan anggaran tersebut, menurut Menteri Dody, disebabkan oleh kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur tambahan yang bertujuan mitigasi bencana di masa depan, termasuk pembangunan bendungan pengendali sedimen atau sabo dam.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memperkirakan bahwa proses pemulihan penuh pascabencana di Sumatera akan membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun. Fokus jangka pendek pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh infrastruktur dasar berfungsi maksimal sesegera mungkin, sambil secara bertahap menangani perbaikan permanen dan pembangunan mitigasi. Selain jalan dan jembatan, bencana juga berdampak pada 121 sungai nasional dan 51 sungai daerah, serta 179 sistem penyediaan air minum (SPAM) atau PDAM, yang 89 di antaranya sudah berfungsi namun belum 100 persen pulih. Pemulihan jaringan telekomunikasi di Sumatera, khususnya di Aceh, mencapai hampir 98 persen pada 11 Januari 2026. Komitmen terhadap pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur yang lebih tangguh menjadi esensial untuk memastikan mobilitas dan kehidupan masyarakat dapat kembali normal secara berkelanjutan.
