Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pesan keras dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pejabat Kementerian ESDM untuk tidak main-main dalam menjalankan tugas, khususnya terkait agenda strategis sektor ESDM tahun 2026. Arahan ini disampaikan dalam sebuah rapat di Kementerian ESDM, Jakarta, pada Rabu, 14 Januari 2026, menandai penekanan baru pada integritas dan efisiensi di sektor krusial ini.
Pesan "tidak boleh main-main" dari Presiden Prabowo secara langsung menyoroti pentingnya pencapaian target lifting migas, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta percepatan hilirisasi komoditas sumber daya alam. Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM mengemban amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengharuskan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pernyataan ini bukan kali pertama dilontarkan; sebelumnya, pada Oktober 2025, Bahlil juga mengancam akan merumahkan pejabat yang masih bermain-main dengan praktik perizinan tambang yang tidak sesuai prosedur, bahkan setelah tunjangan kinerja (tukin) ASN ESDM dinaikkan 100 persen.
Konteks di balik penekanan integritas ini cukup kompleks. Sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia secara historis menghadapi tantangan serius dalam tata kelola, termasuk isu korupsi dan praktik maladministrasi dalam penerbitan izin. Pada Desember 2025, Bareskrim Polri menetapkan dua mantan pejabat Kementerian ESDM sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) tahun anggaran 2020 yang merugikan negara hingga Rp 19 miliar. Selain itu, Ombudsman RI pada Januari 2026 juga menekankan pentingnya integritas dan pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik di sektor energi.
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, visi ketahanan dan swasembada energi menjadi prioritas utama. Prabowo menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada energi dalam lima hingga tujuh tahun ke depan, melalui pengembangan teknologi energi surya, optimalisasi panas bumi, dan sumber daya air. Upaya hilirisasi mineral, seperti nikel, juga menjadi fokus untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Namun, transisi energi di Indonesia menghadapi kendala, dengan beberapa kebijakan yang dinilai tidak konsisten atau bahkan mengalami kemunduran, seperti yang diungkap oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan pada April 2025. Institut for Essential Services Reform (IESR) juga menyoroti bahwa investasi energi terbarukan pada tahun 2025 belum optimal, tertinggal dari tren global.
Realisasi investasi sektor ESDM pada tahun 2025 tercatat sebesar US$31,7 miliar, sedikit menurun dari US$32,3 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini terutama terjadi di sektor kelistrikan, meskipun subsektor minerba dan migas menunjukkan kontribusi stabil. Bahlil sendiri mengakui tantangan ini dan berencana mengadakan rapat dengan PT PLN (Persero) untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Pesan tegas dari Presiden Prabowo, yang disampaikan melalui Bahlil, memiliki implikasi jangka panjang bagi iklim investasi dan tata kelola di sektor ESDM. Ini menandakan komitmen kuat untuk memberantas praktik-praktik yang merugikan negara dan menghambat pencapaian target strategis. Kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif dalam perizinan diyakini dapat menarik investasi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Tantangan utama ke depan adalah bagaimana menerjemahkan instruksi politik ini menjadi implementasi kebijakan yang konkret dan konsisten, mengatasi kompleksitas birokrasi, serta memastikan bahwa reformasi di sektor energi benar-benar berpihak pada kepentingan nasional dan kemakmuran rakyat.
