Tingkat pencatatan keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang masih didominasi metode manual menjadi salah satu hambatan krusial bagi pertumbuhan sektor yang menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional ini. Riset yang dilakukan Mekari Jurnal dan OCBC, Business Fitness Index 2024, menemukan bahwa 77% pelaku UMKM masih mencatat keuangan secara manual, menggunakan buku kas atau spreadsheet terpisah. Kondisi ini, yang telah berlangsung puluhan tahun, kini mulai diatasi melalui adopsi pelatihan daring dan solusi digital yang terbukti meningkatkan literasi serta kemampuan teknis dalam penyusunan laporan keuangan sederhana.
Secara historis, keengganan pelaku UMKM dalam menyusun pembukuan seringkali berakar pada kurangnya latar belakang akuntansi, kesulitan memahami proses akuntansi yang kompleks, serta anggapan bahwa pencatatan keuangan merupakan hal yang merepotkan dan hanya relevan bagi perusahaan besar. Data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 66,46%, sedikit meningkat dari 65,43% pada tahun 2024, namun kesenjangan masih terlihat, terutama di kalangan pelaku UMKM perempuan. Kepala Direktorat Inklusi Keuangan OJK Rony Ukurta Barus menyoroti bahwa meskipun perempuan mendominasi 64% dari 64 juta usaha mikro di Indonesia, tingkat pemahaman keuangan mereka masih tertinggal dibandingkan laki-laki.
Dampak dari pencatatan keuangan yang tidak rapi atau bahkan nihil sangat signifikan. Puluhan juta UMKM menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal dari lembaga perbankan karena tidak memiliki laporan keuangan yang memadai sebagai syarat utama pengajuan pinjaman. Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ismed Saputra menyatakan sekitar 44 juta dari 65 juta UMKM belum dapat mengakses pembiayaan formal, yang seringkali memaksa mereka bergantung pada rentenir dengan bunga tinggi. Selain itu, ketiadaan pembukuan yang akurat menghambat pemilik usaha untuk memantau arus kas, mengidentifikasi keuntungan dan kerugian sebenarnya, mengontrol biaya operasional, dan membuat keputusan bisnis yang strategis untuk pengembangan usaha.
Merespons tantangan ini, workshop daring dan pelatihan berbasis digital muncul sebagai solusi yang efektif. Program-program ini tidak hanya membekali pelaku UMKM dengan konsep dasar akuntansi, tetapi juga memfasilitasi penggunaan aplikasi pencatatan keuangan digital seperti KasirAja, SmartSeller, atau ACCURATE Online yang dapat mengotomatisasi transaksi dan menyusun laporan keuangan secara akurat dan sistematis. Pelatihan tersebut terbukti meningkatkan literasi keuangan dan kemampuan teknis pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sederhana, serta memungkinkan mereka menganalisis kinerja keuangan bisnis secara lebih efektif. Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, menegaskan bahwa literasi keuangan adalah pondasi pemberdayaan UMKM.
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) telah menargetkan 30 juta UMKM terdigitalisasi pada tahun 2024, setengah dari total pelaku UMKM di Indonesia. Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menyatakan bahwa digitalisasi ini krusial untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai Rp5,4 ribu triliun pada 2030. OJK juga aktif mendorong inklusi dan literasi keuangan melalui berbagai program, termasuk "Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like IT)" dan upaya kolaborasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk menyediakan pembiayaan melawan rentenir. Para ahli merekomendasikan pemerintah untuk mengintegrasikan program pelatihan pembukuan sederhana ke dalam kebijakan pemberdayaan UMKM nasional, memberikan insentif bagi UMKM yang menerapkan pembukuan digital, demi mendorong transparansi keuangan dan memperkuat akses terhadap pembiayaan formal. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas SDM UMKM, khususnya dalam pengelolaan keuangan, akan menjadi penentu krusial dalam keberlanjutan dan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional di masa depan.
