Sektor industri nasional semakin masif mengadopsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tanpa investasi modal awal guna memangkas biaya operasional listrik yang terus meningkat dan memperkuat daya saing di pasar global. Model pembiayaan inovatif, seperti skema sewa atau Build-Own-Transfer (BOT), memungkinkan pelaku industri mengakses energi bersih yang lebih efisien tanpa perlu mengeluarkan belanja modal besar di muka.
Pergeseran ini terjadi di tengah lonjakan konsumsi energi industri, yang merupakan konsumen energi terbesar kedua setelah rumah tangga, menyumbang 35% dari total permintaan energi di Indonesia. Tarif listrik dari PT PLN (Persero) untuk industri besar (golongan I-4) berada di kisaran Rp 996,74 per kWh, sementara industri menengah (I-3) dikenakan tarif antara Rp1.035 hingga Rp1.114 per kWh. Kondisi ini mendorong industri mencari alternatif yang mampu memberikan penghematan biaya listrik signifikan. Pemanfaatan PLTS, khususnya PLTS atap, dapat menghasilkan penghematan biaya listrik hingga 30-40 persen per tahun, bergantung pada kapasitas sistem dan pola konsumsi energi.
Pemerintah Indonesia menargetkan kemandirian energi dengan mengurangi ketergantungan impor dan mengelola sumber daya domestik secara optimal, termasuk energi surya. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan mengembangkan tenaga surya untuk melistriki negara sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor energi. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebutkan target bauran energi terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer nasional untuk tahun 2025 telah direvisi menjadi antara 17-20 persen dari target awal 23 persen, menyesuaikan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Meskipun demikian, Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti bahwa capaian bauran EBT Indonesia pada tahun 2025 masih berada di angka 15,75 persen, jauh di bawah target yang direvisi.
Meskipun laju adopsi energi surya di Indonesia masih lambat dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam yang telah memasang kapasitas PLTS sebesar 18,4 GW pada tahun 2023, minat dari sektor industri terus meningkat. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menunjukkan kapasitas PLTS terpasang di Indonesia pada tahun 2024 melampaui target dengan capaian 147,02 persen. Jumlah pelanggan PLTS atap juga meningkat dari 8.491 pada tahun 2023 menjadi 9.632 pelanggan pada Oktober 2024. Pada awal tahun 2026, data PLN mencatat 11.392 pelanggan PLTS Atap dengan kapasitas terpasang sekitar 772,9 MW. Sektor industri merupakan kelompok pelanggan dengan kapasitas terpasang terbesar.
Perusahaan pengembang proyek surya, seperti SUN Energy, mengklaim telah mengoperasikan proyek energi surya sebesar 420 MW di empat negara, menghasilkan lebih dari 650 juta kWh listrik bersih, dan berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon hingga 506 juta kg CO2. Di Indonesia, kapasitas terpasang mereka mencapai 185 MWp yang tersebar di 17 provinsi dan melibatkan lebih dari 35 industri. Contoh instalasi PLTS atap berskala besar di industri meliputi PT Tjiwi Kimia dengan 9,8 MWp dan PT Coca Cola di Cikarang dengan 7,2 MWp.
Model tanpa modal awal ini menjadi daya tarik utama karena investasi awal pemasangan PLTS berskala industri dapat melampaui Rp20 miliar untuk kapasitas 1 MWp. Skema PPA memungkinkan perusahaan membayar listrik yang dihasilkan dari PLTS dengan harga yang disepakati, seringkali lebih rendah dan stabil dibandingkan tarif PLN, tanpa harus menanggung biaya instalasi dan pemeliharaan. Hendra Iswahyudi, Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM, mengungkapkan Levelized Cost of Electricity (LCOE) dari PLTS telah turun signifikan menjadi di bawah US$6 sen per kWh, menjadikannya kompetitif dibandingkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berkisar US$5-US$7 sen per kWh. Biaya investasi PLTS juga lebih rendah, sekitar US$0,9 juta per MW dibandingkan PLTU sebesar US$1,7 juta per MW.
Penerapan PLTS atap juga berkontribusi pada peningkatan skor Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan melalui pengurangan emisi karbon dan komitmen terhadap keberlanjutan. Hal ini menjadi krusial mengingat implementasi penuh Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa pada tahun 2026 yang menuntut industri mempercepat dekarbonisasi. Indonesia Investment Authority (INA) juga kini menargetkan investasi di sektor energi terbarukan, termasuk proyek tenaga surya skala besar di luar Jawa, sebagai bagian dari strategi investasi swasta.
Meskipun potensi energi surya Indonesia sangat besar, mencapai 3.294 GWp, tantangan dalam adopsi masih meliputi kebijakan dan regulasi yang belum stabil, kesiapan infrastruktur jaringan PLN, serta kebutuhan untuk menggenjot kapasitas produksi panel surya dalam negeri. Ahmad Agus Setiawan, Pakar Sistem dan Perencanaan Energi Terbarukan UGM, menggarisbawahi tantangan transisi energi Indonesia yang berada di persimpangan antara ketergantungan pada energi fosil dan era baru energi terbarukan. Untuk mendorong percepatan ini, pemerintah telah menetapkan kuota pengembangan PLTS atap, dengan target kapasitas terpasang 1.004 MW pada tahun 2025 dan 1.065 MW pada tahun 2026.
