Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direncanakan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Januari 2025 kini menghadapi penundaan tanpa batas waktu yang jelas, menyusul instruksi peninjauan ulang oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini. Keputusan ini diambil di tengah transisi pemerintahan, bertambahnya jumlah kementerian, dan evaluasi ulang kesiapan infrastruktur komprehensif di IKN.
Rencana relokasi ASN, yang awalnya digaungkan sejak 2019 oleh Presiden Joko Widodo, telah mengalami beberapa kali penundaan. Target awal pemindahan bertahap pada Juli hingga November 2024, kemudian diundur ke September 2024, lalu ke Januari 2025. Namun, MenPANRB Rini Widyantini pada Senin, 19 Januari 2026, menegaskan bahwa pemindahan untuk tahun 2024 dan awal 2025 belum dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan adanya penataan organisasi dan tata kerja sebagian kementerian dan lembaga pada Kabinet Merah Putih yang kini berjumlah 48 kementerian, dari sebelumnya 34, sehingga memerlukan konsolidasi internal serta peninjauan ulang jumlah pegawai yang akan dipindahkan. Rini juga menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemindahan ASN belum ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, yang ketiadaannya menjadi faktor kunci penundaan.
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025 memang menargetkan IKN menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028. Beleid tersebut juga menetapkan pemindahan 1.700 hingga 4.100 ASN untuk bertugas di IKN. Namun, angka ini masih dalam proses penghitungan ulang oleh Kementerian PANRB. "Perpres 79 itu sudah menyebutkan beberapa angka, tapi tentunya kami harus perhitungkan lagi," terang Rini, menyoroti kompleksitas akibat perubahan struktur kementerian. "Kami sudah koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga untuk lihat lagi pegawai-pegawai mana saja yang memang bisa dipindahkan."
Dari sisi infrastruktur, Otorita IKN (OIKN) optimis terhadap kesiapan berbagai fasilitas. Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menjelaskan bahwa kompleks Istana Negara, Istana Garuda, lapangan upacara, dan Sekretariat Presiden telah fungsional. Kompleks Kementerian Koordinator (Kemenko) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) ditargetkan rampung pada Juni 2025, dengan kapasitas total Kemenko hingga 9.465 pegawai. Fasilitas penunjang seperti minimarket, restoran, ATM, dan kantor pos telah tersedia di sekitar area perkantoran.
Untuk hunian, sebanyak 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), 17 tower hunian ASN, 5 tower Paspampres, 2 tower Polri, dan 2 tower BIN telah fungsional. Selain itu, 47 tower Rusun ASN sedang dalam tahap penyelesaian 90 persen dan ditargetkan selesai Juni 2025, yang mampu menampung 8.410 pegawai. Dengan pembangunan 30 tower ASN tambahan hingga 2028, total kapasitas hunian diproyeksikan mencapai sekitar 13.810 pegawai. Sarana sosial seperti RS Hermina, RS Mayapada, RS UPT Kementerian Kesehatan, dua rumah sakit lain, tujuh puskesmas, dua sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama juga disiapkan. Layanan bus listrik perkotaan telah beroperasi sejak September 2024 dengan empat rute dan sepuluh unit armada.
Meskipun progres pembangunan fisik terlihat, sejumlah tantangan fundamental masih membayangi. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti pada Desember 2024 melaporkan 109 paket pekerjaan infrastruktur di IKN senilai Rp89 triliun telah mencapai progres 61,7 persen, dengan beberapa infrastruktur utama seperti Istana Garuda dan kantor Kemenko ditargetkan selesai akhir 2024. Namun, MenPANRB Rini Widyantini pada Januari 2025 menyoroti bahwa keterbatasan jumlah bangunan yang tersedia untuk kementerian/lembaga, khususnya dengan adanya pemecahan kementerian, menjadi hambatan. "Orangnya memang mau dipindah kemana? Saya nggak punya data lagi, sekarang sudah beda," ujarnya, mengindikasikan perlunya penataan ulang data pegawai yang komprehensif. Kekhawatiran ASN mengenai IKN yang dianggap "sunyi" serta ketersediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan hiburan yang belum sepenuhnya operasional juga menjadi sorotan.
Pemerintah berencana memberikan insentif khusus bagi ASN yang pindah ke IKN, termasuk "tunjangan pionir" yang besarannya masih difinalisasi dengan Menteri Keuangan. Fasilitas ini mencakup biaya pengemasan barang, biaya tunggu, dan biaya transportasi untuk ASN, pasangan, dua anak, dan satu asisten rumah tangga. Selain itu, ASN akan mendapatkan satu unit hunian dinas, dengan skema rumah tapak untuk pejabat tinggi (Eselon I) dan rumah susun (apartemen) untuk staf, serta pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 hingga tahun 2035.
Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam apel perdana tahun 2026 pada 5 Januari, menekankan IKN sebagai "ruang transformasi" dan titik tolak bagi ASN untuk mengubah pola pikir. Ia memprioritaskan ASN muda, generasi milenial dan Gen Z, karena dianggap lebih adaptif terhadap teknologi dan sistem kerja digital, sejalan dengan visi IKN sebagai smart forest city dan pusat pemerintahan yang agile dan adaptif. Pemindahan ini bukan sekadar relokasi fisik, melainkan transformasi pola pikir, budaya kerja, dan dukungan sumber daya manusia untuk mewujudkan smart government.
Meski demikian, penundaan berkelanjutan dan perubahan rencana menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, dengan Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karyasuda menilai bahwa anggaran hampir Rp100 triliun yang telah disahkan akan "sangat mubazir" jika tidak segera dimanfaatkan. Kesiapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 sangat bergantung pada percepatan konsolidasi pemerintahan baru, finalisasi regulasi, dan kesiapan ekosistem kota secara menyeluruh.
