Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia secara signifikan meningkatkan pengawasan di Kawasan Industri Weda Bay (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas investasi dan mobilitas tenaga kerja, sekaligus menanggulangi potensi pelanggaran keimigrasian serta memastikan kepatuhan hukum. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, melakukan kunjungan kerja ke IWIP pada 12-13 Januari 2026, meninjau langsung fasilitas keimigrasian di bandara domestik khusus IWIP serta infrastruktur utama lainnya seperti pelabuhan dan fasilitas pengolahan nikel. Langkah ini diambil untuk memastikan investasi dan mobilitas tenaga kerja berjalan tertib, sekaligus mendukung perekonomian nasional.
Kawasan Industri Weda Bay, sebuah proyek pertambangan dan smelter nikel terintegrasi dengan investasi sekitar Rp 500 triliun, merupakan usaha patungan antara tiga perusahaan Tiongkok: Tsingshan Group, Huayou Group, dan Zhenshi Group. Kawasan ini dirancang sebagai salah satu pusat hilirisasi nikel terbesar di dunia, bertujuan mengolah sumber daya mineral dari mulut tambang hingga menjadi produk akhir seperti baterai kendaraan listrik dan baja nirkarat, setelah Indonesia melarang ekspor bijih mentah.
Peningkatan pengawasan keimigrasian ini bukan tanpa alasan. Data menunjukkan adanya tantangan terkait pengelolaan tenaga kerja asing (TKA) di kawasan industri. Pada Juni 2022, IWIP melaporkan telah menyerap 29.800 tenaga kerja, dengan 28.000 di antaranya adalah tenaga kerja Indonesia dan 1.800 TKA. Jumlah TKA ini, meskipun diklaim tidak signifikan dan umumnya bekerja di sektor konstruksi serta transfer teknologi spesifik dari Tiongkok, telah menjadi sorotan publik dan pemerintah. Isu terkait hak-hak pekerja lokal dan perlakuan terhadap TKA juga muncul, termasuk klaim bahwa pekerja lokal diabaikan sementara TKA dimanjakan fasilitas.
Regulasi mengenai penggunaan TKA di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 (yang kemudian dicabut oleh PP Nomor 34 Tahun 2021), dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021, yang mewajibkan perusahaan mengutamakan tenaga kerja Indonesia dan menyusun Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Namun, pelanggaran tetap terjadi. Direktorat Jenderal Imigrasi pernah menemukan indikasi pelanggaran aturan keimigrasian, seperti TKA yang tidak sesuai alamat tinggal atau bekerja di lokasi berbeda dari yang tercantum dalam RPTKA, serta penggunaan izin tinggal kunjungan yang tidak sesuai tujuan. Kantor Imigrasi Tobelo, yang wilayah kerjanya mencakup IWIP, telah melakukan operasi pengawasan "JAGRATARA" untuk memastikan semua orang asing memiliki izin tinggal yang sah dan melaporkan aktivitas mereka, meskipun belum menemukan pelanggaran di IWIP pada Agustus 2024.
Selain isu TKA, Kawasan Weda Bay juga menghadapi masalah lain yang menarik perhatian pemerintah, termasuk insiden penyelundupan mineral. Pada 5 Desember 2025, Satgas Terpadu di bandara khusus IWIP menggagalkan upaya penyelundupan serbuk nikel oleh seorang warga negara Tiongkok berinisial MY. Peristiwa ini menggarisbawahi urgensi kehadiran perangkat negara secara penuh di fasilitas-fasilitas strategis seperti bandara khusus, yang sebelumnya dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar minimal. Pemerintah telah menempatkan Satgas Terpadu yang melibatkan unsur TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina untuk memperkuat pengamanan dan pengawasan.
Implikasi dari pengawasan yang diperketat ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih tertib dan kondusif, sejalan dengan tujuan hilirisasi nikel yang digaungkan pemerintah. Kehadiran Imigrasi dan sinergi antarlembaga negara dipandang strategis untuk menjaga stabilitas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tantangan masih besar, mengingat kompleksitas operasi di kawasan industri raksasa dan adanya potensi konflik sosial serta lingkungan, seperti yang pernah disoroti terkait penggusuran masyarakat adat dan dampak lingkungan dari proyek nikel. Peningkatan transparansi dan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak, baik pekerja lokal maupun asing, serta pengusaha, akan menjadi kunci dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial dan keberlanjutan.
