Presiden Prabowo Subianto telah menominasikan keponakannya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, memicu kekhawatiran tentang independensi bank sentral di tengah upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Bersamaan dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa Juda Agung, Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru saja mengundurkan diri, diperkirakan akan mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan oleh Djiwandono. Sinyal pertukaran jabatan ini muncul pada Senin, 19 Januari 2026, setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Thomas Djiwandono termasuk di antara tiga nama yang diajukan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk posisi di bank sentral.
Langkah ini menyusul pengunduran diri Juda Agung sebagai Deputi Gubernur BI yang efektif per 13 Januari 2026, meskipun masa jabatannya seharusnya berakhir pada tahun 2027. Bursa pasar keuangan merespons dengan pelemahan rupiah sebesar 68 poin, ditutup pada Rp 16.964 per dolar AS menyusul kabar tersebut, mencerminkan kegelisahan investor.
Thomas Djiwandono, 52 tahun, yang dikenal sebagai Tommy Djiwandono, adalah anak tertua dari Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia, dan Biantiningsih Miderawati. Ia juga menjabat sebagai bendahara umum Partai Gerindra, partai politik yang diketuai Presiden Prabowo. Penunjukan seorang pejabat dengan afiliasi politik dan hubungan keluarga langsung dengan Presiden ke posisi kunci di bank sentral telah memicu diskusi mengenai potensi erosi independensi Bank Indonesia, yang secara konstitusional bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan tanpa intervensi eksekutif.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang dilantik pada 8 September 2025, membela independensi Bank Indonesia di hadapan Komisi XI DPR. Ia menegaskan bahwa independensi bank sentral tidak bergantung pada pergantian personel, kecuali ada intervensi langsung pemerintah dalam pengambilan keputusan, yang menurutnya belum terjadi. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap Thomas Djiwandono menduduki posisi di BI, berargumen bahwa paparan terhadap kebijakan moneter akan memperluas pengalaman wakil menterinya, yang selama ini berakar pada urusan fiskal. “Bagus lah, biar Pak Thomas Djiwandono punya pengalaman lebih luas lagi. Jadi fiskal sekarang kalau masuk [ke BI] kan ke moneter kan bagus. Saya mendukung,” kata Purbaya.
Di sisi lain, Juda Agung, yang profilnya mencakup pengalaman luas di Bank Indonesia sebagai Deputi Gubernur sejak 6 Januari 2022 dan berbagai posisi lain di bidang stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial, termasuk pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington DC pada periode 2017-2019, diharapkan membawa keahlian moneter ke dalam ranah kebijakan fiskal pemerintah. Purbaya Yudhi Sadewa secara eksplisit mengakui adanya potensi skema "swap" atau pertukaran posisi antara Djiwandono dan Agung.
Pergeseran personel ini menandai potensi penataan ulang hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter di bawah pemerintahan baru, dengan implikasi jangka panjang terhadap koordinasi ekonomi makro. Meskipun Purbaya menegaskan tidak ada gangguan independensi BI, pasar dan analis akan mengamati dengan cermat bagaimana komposisi baru Dewan Gubernur BI dan Kementerian Keuangan akan memengaruhi pengambilan keputusan, terutama mengingat target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 yang ditetapkan Presiden Prabowo. Integrasi individu dengan latar belakang fiskal dan afiliasi politik yang kuat ke dalam institusi moneter yang independen dapat memfasilitasi koordinasi, namun juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi untuk memastikan bahwa keputusan tetap didasarkan pada mandat stabilitas harga dan sistem keuangan.
