Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tengah merampungkan skema penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk periode mendatang, termasuk potensi penambahan lapisan (layer) struktur tarif yang diperkirakan akan berlaku efektif pada tahun 2026. Rencana ini telah memicu respons dari pelaku industri rokok yang secara kolektif menyuarakan permintaan untuk dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan, mengingat dampak signifikan terhadap keberlanjutan usaha dan rantai pasok.
Langkah pemerintah untuk mengkaji kembali struktur dan tarif cukai rokok didasarkan pada mandat ganda: pengendalian konsumsi produk tembakau demi kesehatan masyarakat dan optimalisasi penerimaan negara. Kementerian Keuangan secara rutin mengevaluasi kebijakan cukai dengan mempertimbangkan aspek inflasi, pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan industri, serta upaya pemberantasan rokok ilegal. Sejak tahun 2020, pemerintah telah secara konsisten menaikkan tarif cukai rata-rata di atas 10% setiap tahunnya, mencapai puncaknya dengan kenaikan rata-rata 10% untuk tahun 2023 dan 2024. Struktur tarif yang berlaku saat ini masih mengacu pada pengelompokan berdasarkan jenis produk (Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Putih Mesin, Sigaret Kretek Tangan) dengan beberapa golongan di dalamnya. Penambahan layer baru mengindikasikan upaya pemerintah untuk membuat struktur cukai lebih granular, yang berpotensi memiliki implikasi berbeda bagi segmen industri, terutama pabrikan kecil dan menengah.
Sejarah kebijakan cukai rokok di Indonesia menunjukkan pola fluktuasi yang erat kaitannya dengan target penerimaan negara dan agenda kesehatan. Pada awal era 2000-an, fokus lebih banyak pada penerimaan, namun dekade terakhir telah menyaksikan penekanan yang lebih kuat pada aspek kesehatan masyarakat dan pengurangan prevalensi perokok. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan CHT merupakan salah satu pilar penting pendapatan negara, dengan kontribusi yang substansial setiap tahunnya, bahkan di tengah tantangan ekonomi global. Namun, kenaikan tarif yang terlalu agresif tanpa mempertimbangkan kondisi industri dapat memicu lonjakan peredaran rokok ilegal, yang merugikan baik negara maupun industri yang patuh. Pada tahun 2023, diperkirakan peredaran rokok ilegal masih mencapai sekitar 5-6% dari total pasar, meskipun ada penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.
Asosiasi pengusaha rokok, seperti Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) dan Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (FORMASI), telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran mereka. Mereka menuntut adanya konsultasi yang lebih mendalam dan transparan dalam perumusan kebijakan cukai. Permintaan ini mencakup pertimbangan terhadap aspek keberlanjutan lapangan kerja, khususnya di sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang padat karya, serta dampak terhadap petani tembakau dan cengkeh. Industri rokok berpendapat bahwa kebijakan tarif cukai yang prediktif dan stabil sangat krusial untuk perencanaan bisnis dan investasi jangka panjang. Penambahan layer baru tanpa studi dampak yang komprehensif dapat menciptakan ketidakpastian dan memperburuk tekanan operasional, terutama bagi pabrikan dengan skala produksi yang lebih kecil.
Implikasi penambahan layer tarif cukai ini dapat bervariasi. Dari sisi pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas dalam mencapai target penerimaan dan mengendalikan konsumsi rokok pada segmen tertentu. Namun, dari perspektif industri, hal ini bisa berarti peningkatan beban biaya produksi yang lebih tinggi, risiko penurunan volume penjualan, dan potensi pergeseran konsumen ke produk rokok dengan harga lebih rendah atau bahkan rokok ilegal. Pakar ekonomi industri mengingatkan bahwa kebijakan fiskal yang memengaruhi industri besar harus melalui kajian multidimensional yang mempertimbangkan dampak makroekonomi, sosial, dan kesehatan secara seimbang. Kegagalan dalam melibatkan pemangku kepentingan industri dalam proses perumusan kebijakan dapat mengurangi efektivitas kebijakan itu sendiri dan memicu resistensi yang tidak produktif.
Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan kesehatan publik, penerimaan negara, dan keberlanjutan industri rokok. Dialog konstruktif dengan pelaku industri menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan tarif cukai yang adil, prediktif, dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang. Proses konsultasi yang transparan, termasuk penyediaan data dan analisis dampak yang jelas, akan sangat menentukan legitimasi dan efektivitas implementasi kebijakan tarif cukai rokok baru ke depan.
