Bos Coinbase Kecam RUU Kripto AS: Tanpa Regulasi Lebih Baik.

Brian Armstrong, CEO Coinbase, secara terang-terangan menyatakan penarikan dukungan perusahaannya terhadap draf undang-undang struktur pasar kripto Senat Amerika Serikat pada Rabu, 14 Januari 2026, menegaskan bahwa "lebih baik tidak ada undang-undang daripada undang-undang yang buruk" karena kekhawatiran atas potensi hambatan inovasi dan perlindungan privasi. Pernyataan ini muncul setelah Coinbase melakukan peninjauan intensif selama 48 jam terhadap draf teks Komite Perbankan Senat, yang memicu penundaan sesi markup (pemungutan suara) yang dijadwalkan pada 15 Januari.

Kritik Armstrong menyoroti beberapa ketentuan kunci dalam draf tersebut yang menurutnya "secara material akan lebih buruk daripada status quo saat ini." Secara spesifik, ia mengklaim bahwa draf tersebut akan memberlakukan larangan de facto terhadap ekuitas tokenisasi, sebuah perkembangan yang memiliki implikasi signifikan terhadap rencana komersial Coinbase dan platform kripto lainnya yang bertujuan untuk memperkenalkan saham dan aset tokenisasi. Selain itu, Armstrong mengkhawatirkan ketentuan yang ia sebut sebagai "larangan DeFi", yang dapat memberikan "akses tak terbatas pemerintah ke catatan keuangan Anda dan menghapus hak Anda atas privasi." Ia juga mengkritik pelemahan otoritas Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dalam regulasi kripto, bersamaan dengan ekspansi kekuasaan Securities and Exchange Commission (SEC). Salah satu keberatan utamanya adalah penghapusan imbalan pada stablecoin, yang Armstrong yakini akan memungkinkan bank-bank tradisional untuk "memblokir persaingan" dan melindungi pemain lama di industri keuangan. Kekhawatiran ini sejalan dengan lobi kuat dari sektor perbankan yang sebelumnya telah memperingatkan tentang potensi "pelarian deposit" dari rekening bank berbunga rendah akibat stablecoin yang menawarkan pengembalian 5 persen bebas risiko.

Upaya legislatif Amerika Serikat untuk membentuk kerangka peraturan yang komprehensif bagi aset digital telah berlangsung selama beberapa tahun, dengan Financial Innovation and Technology for the 21st Century (FIT21) Act yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2024, dan CLARITY Act of 2025 (H.R. 3633) yang juga dalam pembahasan di DPR. Draf Senat yang dikritik Armstrong ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberikan kejelasan peraturan, khususnya dalam menentukan apakah token adalah sekuritas atau komoditas, dan mengalihkan pengawasan pasar spot kripto kepada CFTC. Komite Perbankan Senat menunda sesi markup yang dijadwalkan setelah oposisi dari Coinbase, yang menyoroti perdebatan sengit di Kongres mengenai arah regulasi kripto. Terlebih, draf tersebut dilaporkan telah menarik lebih dari 137 amandemen yang diusulkan untuk diperdebatkan. Sebelumnya, Kongres telah meloloskan GENIUS Act pada tahun 2025, yang menetapkan kerangka peraturan untuk payment stablecoin, mewajibkan cadangan 1:1, dan memberikan akses ke sistem pembayaran seperti FedNow, mendorong penerbitan stablecoin hingga $280 miliar pada September 2025.

Posisi Coinbase menyoroti ketegangan yang mendalam antara industri aset digital yang berkembang pesat dan badan legislatif yang berhati-hati. Meskipun industri kripto secara luas menginginkan kejelasan peraturan, draf undang-undang ini justru memicu kekhawatiran bahwa kerangka yang cacat dapat menghambat inovasi dan mendorong investasi ke yurisdiksi lain. Negara-negara ekonomi besar lainnya, seperti Uni Eropa, Inggris, dan Singapura, telah mengambil langkah-langkah untuk menyediakan struktur regulasi bagi teknologi aset digital. Oposisi dari Coinbase, salah satu pemain terbesar di pasar kripto AS, memberikan pukulan signifikan terhadap prospek pengesahan RUU tersebut. Armstrong, bagaimanapun, tetap optimistis bahwa "dengan upaya berkelanjutan" akan ada negosiasi lebih lanjut yang menghasilkan draf yang lebih baik, menegaskan kembali komitmen Coinbase untuk bekerja dengan pembuat kebijakan demi kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan dan melindungi investor. Namun, penundaan dan ketidakpastian yang berlanjut ini berisiko memperlambat aliran modal dan inovasi di sektor decentralized finance (DeFi) dan model stablecoin berbasis imbal hasil. Kondisi ini menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi konsumen serta menjaga stabilitas keuangan.