Presiden Prabowo Subianto, didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta sejumlah menteri lainnya, pada Selasa, 13 Januari 2026, memimpin rapat terbatas di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, guna meninjau dan membahas percepatan progres pembangunan IKN serta pengembangan konsep kota cerdas yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kunjungan perdana Prabowo sebagai presiden ini menegaskan komitmen pemerintah dalam melanjutkan dan menyelaraskan visi IKN sebagai simbol identitas nasional, pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta kota berkelanjutan berstandar global.
Dalam rapat tersebut, Prabowo memberikan arahan khusus mengenai percepatan penyelesaian fasilitas lembaga legislatif dan yudikatif, dengan target rampung pada tahun 2028. Selain itu, ia juga memberikan sejumlah koreksi terkait desain dan fungsi bangunan, meminta Otorita IKN (OIKN) dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk terus melakukan perbaikan demi memastikan pembangunan berjalan optimal dan sesuai kebutuhan. Menteri Koordinator AHY menjelaskan bahwa pengembangan IKN sebagai kota cerdas tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, melainkan juga pada tata kelola pembangunan yang terkoordinasi, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Konsep kota cerdas IKN, yang dirancang sebagai "smart forest city," berlandaskan delapan prinsip utama, termasuk desain yang selaras dengan alam, rendah emisi karbon, sirkular dan tangguh, serta berpusat pada manusia. Prinsip-prinsip ini diharapkan mewujudkan kota yang efisien, ramah lingkungan, dan nyaman bagi penghuninya. Untuk mendukung visi ini, IKN akan mengimplementasikan teknologi digital canggih, termasuk akses internet 5G yang membutuhkan infrastruktur seperti menara BTS 5G NSA, jaringan fiber optik, dan multi-utility tunnel (MUT) sebagai infrastruktur pasif. Penerapan kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, dan otomatisasi proses robotik akan diaplikasikan secara luas untuk memaksimalkan produktivitas dan efisiensi tata kelola kota. Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Mohammed Ali Berawi, sebelumnya menyatakan IKN akan menjadi kota cerdas yang dapat menjadi model bagi kota-kota lain. Hingga Mei 2024, OIKN telah menerima lebih dari 50 Letter of Intent (LOI) dari perusahaan domestik dan internasional, termasuk raksasa teknologi seperti IBM, Huawei, Thales, dan Siemens, yang menunjukkan minat dalam pengembangan teknologi kota cerdas dan transportasi cerdas di IKN.
Secara historis, pembangunan IKN yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN, dimaksudkan untuk mengatasi masalah perkotaan di Jakarta seperti kemacetan, polusi, dan banjir, serta mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Pemerintah menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028, dengan seluruh fungsi pemerintahan pusat telah beroperasi penuh. Progres pembangunan infrastruktur dasar, termasuk Istana Negara, gedung Kementerian Koordinator, dan akses jalan, menunjukkan perkembangan signifikan di awal tahun 2026. Masjid Negara telah mencapai 90,91 persen, Basilika Fransiscus Xaverius Nusantara 89,304 persen, dan Istana Wakil Presiden hampir selesai dengan progres 96,281 persen pada akhir 2025.
Meskipun progres fisik terus berjalan, IKN menghadapi tantangan pendanaan yang substansial. Total anggaran pembangunan mencapai Rp 466 triliun, dengan hanya sekitar Rp 89,4 triliun yang berasal dari APBN. Sisanya diharapkan dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi swasta. Per akhir 2025, investasi KPBU dan swasta murni telah terkonfirmasi senilai Rp 158,73 triliun dan Rp 66,5 triliun. Tantangan lain meliputi dampak lingkungan di Kalimantan yang kaya keanekaragaman hayati, serta isu sosial terkait perpindahan ribuan pegawai pemerintah dan keluarganya, yang membutuhkan penyesuaian akomodasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya.
Implikasi jangka panjang dari pengembangan IKN sebagai kota cerdas melampaui aspek fisik. IKN diharapkan tidak hanya menjadi etalase kemegahan fisik, tetapi juga kemajuan interaksi sosial dan masyarakat setempat. Otorita IKN memprioritaskan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) generasi milenial dan Gen Z yang dianggap lebih adaptif terhadap teknologi dan sistem kerja digital untuk mengoperasikan sistem kota yang berkelanjutan dan modern. IKN juga dirancang menjadi mesin ekonomi baru yang inklusif, menciptakan ekosistem di mana masyarakat lokal menjadi bagian penting dari rantai pasok kota, memastikan kesejahteraan bagi penduduk asli Kalimantan. Keberhasilan IKN akan sangat bergantung pada orkestrasi lintas sektor yang kuat, serta kemampuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan keberlanjutan ekosistem.
