Pemerintah Indonesia tengah mempercepat penyelesaian proyek pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II sepanjang 245 kilometer, dengan target rampung secara fisik pada Maret 2026 dan memulai transaksi jual beli gas pada Juni 2026, sebagai langkah krusial untuk memperkuat ketahanan energi dan menekan biaya distribusi di Pulau Jawa. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan, per akhir September 2025, progres fisik proyek ini telah mencapai 86,1 persen, melampaui target awal 84,8 persen.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan optimisme pemerintah terhadap jadwal ini. "Cisem II sesuai target. On target, dan insyaallah tahun ini selesai. Insyaallah tahun ini, Maret fisik sudah selesai, Juni sudah boleh jual beli gas," ujar Laode di Kementerian ESDM pada 21 Januari 2026. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi dan fokus pemerintah dalam menuntaskan proyek strategis nasional ini.
Proyek Cisem Tahap II, yang menghubungkan ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur, merupakan kelanjutan dari Cisem Tahap I (ruas Semarang-Batang sepanjang 60 km) yang telah beroperasi sejak November 2023 untuk Kawasan Industri Kendal dan Juli 2024 untuk Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Integrasi kedua tahap ini menciptakan sistem pipa transmisi gas yang terhubung dari Jawa Timur hingga ke Jawa Barat, bahkan diklaim dapat menyambungkan jaringan gas dari Riau hingga Sumatera di masa depan. Jaringan pipa terpadu ini diharapkan dapat menurunkan harga gas dengan memperluas akses pasokan dari berbagai sumber, termasuk dari wilayah timur dan temuan baru di Jawa Tengah, ke daerah dengan kebutuhan gas tinggi seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada peresmian first welding Cisem II pada September 2024, menyatakan proyek senilai Rp 2,7 triliun yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini krusial untuk menstabilkan pasokan gas bumi ke berbagai sektor industri di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Menurut Bahlil, intervensi negara melalui pembangunan pipa berbasis APBN akan mencegah kenaikan tol fee yang mahal, sehingga harga gas industri dapat lebih terjangkau. Sumber gas utama untuk Cisem II akan berasal dari Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) yang dioperasikan PT Pertamina EP Cepu, dengan potensi mengalirkan gas hingga 192 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Selain JTB, Long Term Plan (LTP) dari wilayah kerja Agung dan Bulu di Jawa Timur juga akan menjadi sumber pasokan.
Proyek ini tidak hanya menyasar sektor industri seperti Kilang Cilacap, Kilang Balongan, dan berbagai industri di Jawa Barat, tetapi juga dirancang untuk memperluas jaringan gas rumah tangga (jargas) guna mengurangi ketergantungan pada Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan meringankan pengeluaran masyarakat. Plt. Direktur Jenderal Migas, Dadan Kusdiana, menegaskan bahwa Cisem II adalah Proyek Strategis Nasional yang bertujuan mendukung penguatan infrastruktur energi nasional yang berkelanjutan serta menciptakan efisiensi dalam distribusi gas bumi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. PT PGN Tbk, sebagai bagian dari Holding Migas Pertamina, menyatakan kesiapan untuk mengelola, mendistribusikan, dan memonetisasi gas bumi melalui pipa ini untuk menarik investor dan menumbuhkan perekonomian.
Namun, proyek ambisius ini juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menyelesaikan investigasi atas dugaan persekongkolan dalam proses tender proyek Cisem II senilai Rp 2,7 triliun, yang melibatkan beberapa perusahaan kontraktor dan kelompok kerja Kementerian ESDM. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tengah mengusut dugaan korupsi terkait pengerjaan konstruksi pipa transmisi ini. Tantangan perizinan lintas instansi, meskipun tidak ada pembebasan lahan untuk Cisem II, juga menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan kualitas pembangunan dan menghindari keterlambatan.
Dengan progres yang melampaui target dan komitmen kuat dari berbagai pihak, penyelesaian Pipa Gas Cisem Tahap II pada Maret 2026 dan dimulainya transaksi gas pada Juni 2026 diharapkan menandai babak baru dalam upaya Indonesia mencapai ketahanan energi yang lebih stabil dan berkelanjutan, terutama di pusat-pusat industri dan populasi padat di Pulau Jawa.
