Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung penuh rencana pemerintah menyuntikkan dana sekitar Rp101 triliun untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru di sektor tekstil, sebuah langkah strategis untuk merevitalisasi industri yang tengah tertekan. Inisiatif ambisius ini, yang disebut-sebut sebagai arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, bertujuan mengisi kekosongan rantai nilai industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dari hulu hingga hilir, serta menyelamatkan perusahaan vital yang terancam gulung tikar. Dana jumbo sebesar 6 miliar dolar AS, setara dengan sekitar Rp101,66 triliun, rencananya akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan dialokasikan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi manufaktur terbaru, dan ekspansi pasar internasional, dengan target peningkatan ekspor dari kisaran 4 miliar dolar AS menjadi 40 miliar dolar AS dalam satu dekade.
Kondisi industri tekstil Indonesia menghadapi tantangan multifaset, didominasi oleh serbuan produk impor murah, khususnya dari Tiongkok. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sepanjang tahun 2024 Indonesia mengimpor 2,18 juta ton TPT senilai total 8,94 miliar dolar AS, dengan porsi impor pakaian jadi dari Tiongkok mencapai 42,69% pada November 2024. Kementerian Koperasi dan UKM bahkan mengklaim 50% impor tekstil dari Tiongkok tidak tercatat, mengindikasikan dominasi pasar yang jauh lebih besar. Tekanan ini turut berkontribusi pada defisit neraca perdagangan sektor tekstil dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mengkhawatirkan, dengan lebih dari 11 ribu tenaga kerja di industri tekstil mengalami PHK akibat kebijakan seperti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mempermudah impor produk tekstil.
Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa, "Sritex itu sayang kalau memang harus kita likuidasi, sayang. Jadi memang kalau bisa kita selamatkan dengan konsep ownership yang berbeda saya kira itu bagus." Pernyataan ini merujuk pada salah satu raksasa tekstil nasional, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang dinyatakan pailit dan menghentikan operasional per 1 Maret 2025, berdampak pada sekitar 8.400 karyawan. Menteri Perindustrian menekankan bahwa penguatan industri tekstil tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan melalui upaya pengembangan industri dari hulu hingga hilir.
Rencana pembentukan BUMN tekstil ini juga tidak lepas dari bayang-bayang kegagalan masa lalu. PT Industri Sandang Nusantara (ISN), BUMN tekstil sebelumnya, resmi dibubarkan pada tahun 2023 setelah mengalami keterpurukan panjang dan dinyatakan pailit. Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, bahkan menyebut industri TPT sebagai "sunset industry," mengindikasikan perlunya pembaruan teknologi dan peningkatan daya saing. Namun, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menyambut baik rencana ini, menggarisbawahi potensi BUMN tekstil untuk memperkuat industri nasional, menutup celah rantai pasok domestik, menjaga pasokan bahan baku lokal, dan menekan biaya produksi melalui efisiensi energi dan teknologi modern. Husin menambahkan bahwa ini dapat mentransformasi industri tekstil dari sekadar mengandalkan upah tenaga kerja murah menjadi industri yang berfokus pada efisiensi, kualitas, dan kepastian pasar domestik.
Meskipun demikian, beberapa kritikus dan asosiasi industri telah memperingatkan risiko distorsi pasar, mengingat kegagalan BUMN tekstil sebelumnya, dan menekankan bahwa dukungan melalui kemitraan dengan swasta serta kebijakan non-tarif mungkin lebih tepat daripada menciptakan pesaing baru berbasis negara. Tingkat utilitas produksi di sektor tekstil hanya mencapai 51,71% pada Juli 2025, jauh di bawah pakaian jadi sebesar 72,67%, menyoroti tantangan struktural yang perlu diatasi. Pemerintah berharap BUMN tekstil baru ini tidak hanya menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan industri di tengah ketidakpastian geopolitik dan potensi perang tarif dagang, tetapi juga menjadi contoh penerapan mesin modern, penggunaan energi yang lebih murah dan ramah lingkungan, serta sistem kerja yang lebih produktif. Namun, efektivitas suntikan modal ini akan sangat bergantung pada perumusan peta jalan (roadmap) penguatan industri TPT yang komprehensif dari hulu ke hilir, serta implementasi kebijakan pengendalian impor yang tegas.
