Pemerintah Indonesia secara agresif mempercepat pembangunan hunian sementara dan permanen di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menyusul bencana hidrometeorologi parah yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025, bertujuan untuk merelokasi puluhan ribu warga yang masih tinggal di tenda pengungsian. Langkah darurat ini diintensifkan dengan target ambisius agar tidak ada lagi penduduk yang menempati tenda saat bulan Ramadan tiba, sebuah komitmen yang ditegaskan oleh berbagai kementerian dan lembaga negara.
Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi akhir tahun lalu menyebabkan dampak masif, dengan total 238.783 unit rumah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh, 208.693 unit rumah mengalami kerusakan, termasuk 44.365 unit rusak berat. Sementara di Sumatera Utara, 24.294 unit rumah terdampak, dengan 18.373 unit mengalami kerusakan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, penanganan sektor permukiman difokuskan pada 51.306 rumah kategori rusak berat di ketiga provinsi tersebut, dengan usulan pembangunan 28.247 unit hunian sementara (huntara) sebagai prioritas utama.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan urgensi percepatan ini, menyatakan, "Saya benar-benar dorong nih, rumah hunian itu harus segera secepat-cepatnya diselesaikan. Kami semua bekerja keras agar pada saat Ramadan itu, kalau bisa nol di tenda." Pihaknya menargetkan penyelesaian 1.209 unit huntara di Aceh dan Sumatera Utara, meliputi 83 unit di Aceh Tamiang, 400 unit di Aceh Utara yang ditargetkan rampung 15 Februari 2026, 480 unit di Bener Meriah dengan progres 5%, dan 245 unit di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang juga diharapkan selesai pada 15 Februari 2026. Hingga pertengahan Januari 2026, BNPB melaporkan 5.788 unit huntara sedang dalam proses pembangunan dan 782 unit telah selesai dibangun serta siap dihuni di seluruh wilayah terdampak Sumatera. Di Aceh sendiri, 200 unit hunian telah diserahterimakan, dengan progres pembangunan 100% tercapai di Blang Pandak, Kabupaten Pidie, dan Kecamatan Pantee Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Untuk Sumatera Utara, 865 unit huntara sedang dibangun, dengan 27 unit telah rampung di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara.
Selain huntara, pemerintah juga menyiapkan hunian tetap (huntap) sebagai solusi jangka panjang. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Menteri Maruarar Sirait menyatakan telah mengidentifikasi 197 titik lahan untuk relokasi huntap di Sumatera, dengan 153 titik di Aceh (473 hektare), 16 titik di Sumatera Utara (58 hektare), dan 28 titik di Sumatera Barat (53 hektare). Maruarar Sirait menegaskan kriteria utama lokasi huntap harus aman dari bencana, legal secara hukum, dan dekat dengan akses dasar masyarakat seperti pekerjaan, sekolah, dan pasar. Pembangunan 648 unit huntap telah memasuki tahap konstruksi di beberapa wilayah terdampak. Target dimulainya pembangunan huntap secara lebih luas direncanakan pada Februari 2026.
Sebagai jembatan menuju hunian permanen, Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan per keluarga selama tiga bulan disalurkan kepada warga yang rumahnya rusak berat. Hingga pertengahan Januari 2026, 10.717 rekening penerima telah siap salur, dengan 2.542 keluarga telah menerima bantuan DTH. Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menegaskan penyaluran DTH dan percepatan pembangunan hunian menjadi prioritas utama dalam fase transisi darurat ke pemulihan.
Meskipun upaya percepatan ini berjalan, tantangan masih membayangi. Proses pendataan kerusakan rumah yang akurat menjadi fondasi utama. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah memastikan data rumah rusak terklasifikasi dengan baik untuk mempercepat penyaluran bantuan. Tantangan lain meliputi ketersediaan lahan yang "bersih dan aman" serta adaptasi dengan kondisi geografis wilayah terdampak yang bervariasi. Inovasi turut diterapkan, seperti pemanfaatan kayu hanyutan sebagai material konstruksi huntara di Aceh dan Sumatera Utara, yang dinilai efektif memangkas waktu dan biaya logistik. Kementerian PU juga menggunakan sistem modular baja yang terbukti cepat dan tahan lama, telah diterapkan di berbagai lokasi bencana sebelumnya.
Kapolda Aceh turut menyerukan agar pembangunan huntap dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tepat waktu, dan tepat sasaran, serta melibatkan tenaga kerja dan sumber daya lokal untuk menggerakkan perekonomian. Namun, di lapangan, masih banyak warga yang bertahan di tenda. Camat Lapang, Aceh Utara, Muzakir, menyebut 227 kepala keluarga di tiga desa masih mengandalkan tenda pengungsian karena ketiadaan huntara. Geuchik Kuala Cangkoi, Anwar, turut berharap pemerintah segera membangun huntara mengingat bulan Ramadan semakin dekat.
Percepatan pembangunan hunian ini merupakan bagian integral dari upaya pemulihan pascabencana yang lebih luas. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memperkirakan proses pemulihan infrastruktur secara menyeluruh di Sumatera membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun ke depan, mengingat skala kerusakan yang masif pada jalan, jembatan, dan sumber daya air. Komitmen lintas sektor ini bertujuan untuk tidak hanya memulihkan kerugian fisik, tetapi juga membangun kembali kehidupan masyarakat dengan fondasi yang lebih tangguh dan berkelanjutan di masa depan.
