Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mematangkan skema divestasi saham mayoritasnya di PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati kepada pemerintah pusat, sebuah langkah yang ditargetkan rampung pada tahun 2027. Sebagai kompensasinya, Pemprov Jawa Barat berencana mengincar kepemilikan saham di Bandara Husein Sastranegara, Bandung. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa pertukaran saham ini merupakan opsi rasional untuk mempercepat pengembangan BIJB Kertajati sekaligus mengurangi beban fiskal daerah.
Wacana pelepasan saham ini muncul setelah evaluasi komprehensif yang mengindikasikan bahwa pengembangan Bandara Kertajati membutuhkan alokasi waktu sangat panjang jika hanya mengandalkan anggaran provinsi. Dedi Mulyadi menegaskan, "Karena prosesnya cukup panjang, Pak Gubernur mempertimbangkan alternatif untuk mempercepat pengembangan Kertajati dengan melimpahkan kepemilikan dari provinsi ke pusat. Artinya, saham dominan milik provinsi di Kertajati akan dilepas dan diserahkan ke pemerintah pusat." Saat ini, Pemprov Jawa Barat merupakan pemegang saham mayoritas di BIJB Kertajati dengan porsi sekitar 70 persen, sementara sisanya dimiliki oleh Angkasa Pura II dan Koperasi ASN Jawa Barat.
Sejak diresmikan pada Mei 2018, Bandara Kertajati yang dirancang sebagai bandara internasional kedua terbesar di Indonesia untuk mengurangi kepadatan Bandara Soekarno-Hatta dan mendorong ekonomi regional, telah menghadapi tantangan serius. Meskipun memiliki kapasitas hingga 12 juta penumpang per tahun, operasionalnya masih jauh dari optimal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan jumlah penumpang domestik di Bandara Kertajati pada semester I 2025 hanya 19.531 orang, turun 78,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 90.193 penumpang. Bahkan pada November 2025, tercatat hanya 462 penumpang domestik, turun sekitar 3,75 persen dari Oktober 2025. Pj Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara terbuka menyatakan bahwa bandara tersebut membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat hingga Rp100 miliar per tahun untuk biaya operasional, yang turut menyempitkan ruang fiskal daerah pada tahun anggaran 2026.
Sebagai respons terhadap rendahnya utilisasi Kertajati, penerbangan jet komersial dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung, secara bertahap dipindahkan ke Kertajati mulai 29 Oktober 2023, berbarengan dengan beroperasinya Tol Cisumdawu yang diharapkan meningkatkan aksesibilitas. Namun, pemindahan ini berdampak drastis pada Bandara Husein, yang kini rata-rata hanya melayani lima penumpang per hari melalui maskapai Susi Air, dibandingkan 2.300 penumpang per hari sebelum relokasi. Meski demikian, Bandara Husein menunjukkan tanda-tanda "bergeliat" kembali dengan penambahan rute baru Wings Air ke Semarang, Solo, dan Surabaya, yang mencatat peningkatan jumlah penumpang hingga 282 persen pada periode 15-28 Desember 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
Rencana Pemprov Jawa Barat untuk menukar saham Kertajati dengan kepemilikan di Bandara Husein Sastranegara bertujuan ganda. Pertama, menyerahkan kendali penuh Kertajati kepada pemerintah pusat melalui Angkasa Pura II diharapkan akan memungkinkan pengelolaan yang lebih efektif dan agresif, termasuk pengembangan rute, kargo, serta optimalisasi perannya sebagai bandara embarkasi haji dan umrah bagi Jawa Barat dan Jawa Tengah sejak tahun 2025. Kedua, memiliki saham di Bandara Husein akan memungkinkan Pemprov Jawa Barat untuk menjaga pengaruhnya di bandara yang terletak strategis di ibu kota provinsi, sekaligus merespons aspirasi masyarakat Bandung yang menginginkan reaktivasi penerbangan komersial dari Husein.
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin telah berdialog dengan Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan mengenai masa depan kedua bandara, menekankan bahwa keduanya harus bersifat "komplementer, bukan bersaing." Farhan sendiri menyatakan bahwa banyak warga Bandung yang beralih ke Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta daripada ke Kertajati setelah penerbangan dari Husein dipindahkan, mengindikasikan preferensi masyarakat terhadap bandara yang lebih terjangkau.
Meski skema divestasi dan tukar guling saham diproyeksikan baru terealisasi penuh pada 2027, Pemprov Jawa Barat tetap mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar untuk operasional BIJB Kertajati pada APBD 2026. Langkah ini diharapkan akan mengoptimalkan infrastruktur yang telah dibangun dengan biaya besar sekitar Rp2,6 triliun, sambil memastikan Bandara Husein Sastranegara dapat kembali berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal di Bandung Raya. Fokus utama Pemprov Jawa Barat tetap pada pertumbuhan ekonomi regional di Majalengka dan sekitarnya, serta di Kota Bandung, melalui optimalisasi peran kedua bandara.
