Pemerintah Indonesia, di bawah instruksi Presiden Prabowo Subianto, mengumumkan rencana revitalisasi industri tekstil nasional dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil baru senilai Rp101 triliun, yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rabu, 14 Januari 2026, sebagai upaya strategis untuk menyelamatkan sektor padat karya yang tengah menghadapi tekanan berat akibat perang dagang global dan banjir produk impor.
Langkah ini menandai kebangkitan kembali entitas serupa yang pernah ada, dengan tujuan untuk memperdalam rantai nilai (value chain) industri tekstil Indonesia serta meningkatkan ekspor hingga mencapai target US$40 miliar dalam 10 tahun ke depan, dari sekitar US$4 miliar saat ini. Selain itu, BUMN tekstil ini diharapkan mampu menciptakan dua juta lapangan kerja baru, meningkatkan total penyerapan tenaga kerja di sektor ini dari sekitar empat juta menjadi enam juta orang.
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia, yang secara historis merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional dan penyedia lapangan kerja luas, telah mengalami periode sulit. Data mencatat sekitar 13.800 buruh tekstil terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Januari hingga awal Juni 2024, dan lebih dari 11 ribu tenaga kerja di industri ini terdampak akibat kebijakan impor yang longgar, terutama Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang membanjiri pasar domestik dengan produk murah. Ini diperparah oleh ketergantungan tinggi pada bahan baku impor, tingginya biaya energi dan logistik, serta lemahnya integrasi rantai pasok dari hulu ke hilir.
Kinerja industri TPT menunjukkan tantangan dengan pertumbuhan PDB yang hanya di kisaran 0,93% (year-on-year) pada triwulan III-2025, serta defisit neraca perdagangan. Utilisasi produksi juga menunjukkan disparitas signifikan, dengan pakaian jadi mencapai 72,67% sementara tekstil hanya 51,71% pada Juli 2025. Meskipun demikian, Kementerian Perindustrian mencatat nilai ekspor industri tekstil dan pakaian jadi mencapai US$1,02 miliar pada Februari 2025 dan kinerja ekspor hingga Agustus 2025 mencapai US$8,07 miliar. Amerika Serikat menjadi pasar utama ekspor produk tekstil dan pakaian jadi Indonesia dengan volume 153,5 ribu ton sepanjang tahun 2024.
Pembentukan BUMN tekstil ini juga sejalan dengan agenda Kementerian BUMN di bawah Menteri Erick Thohir untuk melakukan konsolidasi BUMN, menyederhanakan jumlah perusahaan dari 47 menjadi 30 perusahaan demi efisiensi dan penguatan struktur korporasi. Danantara sendiri merupakan institusi yang bertugas mengelola aset negara untuk mendukung investasi strategis, diharapkan dapat membawa manajemen yang lebih profesional dan terstruktur dalam optimalisasi aset dan investasi. Sebelumnya, PT Industri Sandang Nusantara (Persero), sebuah BUMN tekstil, sempat menghentikan operasional karena kekurangan modal pada Juli 2024. Pada tahun 2019, lima BUMN telah bersinergi mendukung PT Industri Sandang Nusantara (Persero) dalam hal pembiayaan, pengadaan bahan baku, dan penjaminan pembayaran.
Pemerintah menargetkan Indonesia masuk lima besar negara produsen tekstil dunia, dengan fokus pada pengembangan produk bernilai tambah tinggi (high value garments) dan bahan berkelanjutan (sustainable materials) yang kini menjadi permintaan pasar global. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan penataan tata niaga impor yang lebih ketat, peningkatan kapasitas industri, serta pemanfaatan peluang dari perjanjian seperti IEU CEPA untuk menembus pasar Eropa yang diperkirakan efektif pada tahun 2027. Penguatan pasar domestik melalui kampanye cinta produk lokal juga menjadi salah satu solusi yang disarankan untuk mengatasi krisis.
