Kondisi kritis infrastruktur dan geologi di sepanjang pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa mendesak evaluasi komprehensif sebelum proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall), atau dikenal sebagai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), memasuki fase konstruksi skala penuh. Penurunan muka tanah yang parah, abrasi, dan banjir rob telah menyebabkan kerugian ekonomi triliunan rupiah dan mengancam kelangsungan hidup puluhan juta penduduk, menjadikan pemeriksaan kondisi eksisting sebagai prasyarat fundamental untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan solusi jangka panjang yang diusung pemerintah.
Wilayah Pantura Jawa saat ini menghadapi ancaman ganda berupa penurunan muka tanah yang mencapai 1 hingga 25 sentimeter per tahun, dengan laju tercepat tercatat di beberapa kota seperti Semarang, Pekalongan, dan Demak hingga 20 sentimeter per tahun. Jakarta sendiri mengalami penurunan antara 1 hingga 15 sentimeter setiap tahun. Fenomena ini diperparah oleh abrasi signifikan yang telah mengikis garis pantai hingga 200-500 meter dalam satu dekade terakhir, menyebabkan lahan seluas 8.023 hektar di Jawa Tengah, termasuk di Brebes, Demak, dan Semarang, tenggelam. Dampak langsung terlihat pada infrastruktur vital, di mana jalan-jalan utama seperti di Kaligawe Semarang dan Pantura Pati mengalami kerusakan parah akibat genangan banjir yang kronis.
Kerugian ekonomi akibat bencana rob di Pantura Jawa Tengah saja mencapai Rp 1,2 triliun dalam periode 2014-2023, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Estimasi lain menyebut kerugian tahunan di Jawa Tengah mencapai Rp 2,5 triliun. Secara keseluruhan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat kerugian akibat banjir rob di Pantura Jawa mencapai Rp 2,5 triliun. Lebih lanjut, jika tidak diatasi, Jakarta berpotensi merugi hingga Rp 10 triliun per tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperingatkan bahwa 50 juta penduduk di pesisir Pantura Jawa serta 70 kawasan industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan 28 kawasan peruntukan industri terancam oleh krisis ini.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menjadikan proyek Giant Sea Wall, yang merupakan bagian dari NCICD, sebagai prioritas utama. Proyek ini direncanakan membentang sekitar 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, dengan perkiraan biaya mencapai 80 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.300 triliun. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa proyek ini akan dilaksanakan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Namun, proyek tanggul laut di Jakarta, yang merupakan fase A dari NCICD, mengalami penundaan penyelesaian dari target 2028 menjadi 2030 karena kendala anggaran dan logistik.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan NCICD adalah proyek krusial yang kompleks, melibatkan 17 kementerian dan lembaga, serta lima provinsi dan sekitar 30 kabupaten/kota. AHY juga menekankan bahwa pembangunan Giant Sea Wall tidak akan sepenuhnya mengandalkan konstruksi beton, melainkan mengadopsi pendekatan hibrida yang mengombinasikan tanggul fisik dengan solusi alami seperti penanaman mangrove, disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. Penyempurnaan cetak biru proyek ini sedang dilakukan melalui "penelitian komprehensif" bersama Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa.
Meskipun demikian, urgensi pemeriksaan kondisi mendalam dan kritik terhadap pendekatan ini tetap mengemuka. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah, Fahmi Bastian, berpendapat bahwa Giant Sea Wall bukanlah solusi tepat. Ia khawatir proyek ini akan memicu peningkatan aktivitas ekonomi, memperparah penyedotan air tanah, dan menyebabkan penurunan muka tanah yang lebih ekstrem, serta mengganggu akses nelayan terhadap mata pencarian mereka. Pandangan serupa juga disuarakan oleh Menteri PUPR sebelumnya, Basuki Hadimuljono, yang menyebut Giant Sea Wall sebagai "pilihan terakhir." Elisa Sutanudjaja dari Rujak Center for Urban Studies juga meyakini masalah penurunan muka tanah tidak dapat diatasi hanya dengan tanggul raksasa.
Data pengamatan satelit terbaru menunjukkan kawasan pesisir Pantura mengalami penurunan muka tanah paling tajam. Badan Geologi Kementerian ESDM telah menyusun Peta Kerentanan Penurunan Muka Tanah Pulau Jawa pada tahun 2023 sebagai landasan penting untuk memahami risiko dan perencanaan tata ruang berkelanjutan. Para ahli seperti Profesor Edvin Aldrian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan bahwa penurunan muka tanah lebih berperan dalam banjir rob di Pantura dibandingkan kenaikan permukaan air laut. Oleh karena itu, langkah mitigasi yang berfokus pada pengurangan eksploitasi air tanah berlebihan dan penyediaan air bersih melalui sumber alternatif seperti Jatiluhur dan Karian, serta normalisasi sungai, dianggap krusial untuk membuat pembangunan tanggul laut lebih efektif dan tidak menciptakan masalah baru. Keberhasilan proyek ambisius ini akan sangat bergantung pada seberapa cermat pemerintah memadukan data ilmiah, analisis dampak multidimensional, dan partisipasi publik dalam setiap tahapan perencanaan dan implementasi.
