
Pada Agustus 2019, Presiden Amerika Serikat kala itu, Donald Trump, secara terbuka menyatakan minatnya untuk membeli Greenland, sebuah wilayah otonom Denmark, yang kemudian berulang kali ia tegaskan kembali pada awal 2025. Pernyataan Trump ini, yang ditanggapi dengan penolakan tegas dari pemerintah Greenland dan Denmark, menyoroti posisi strategis pulau Arktik tersebut dan kekayaan mineralnya yang melimpah. Meskipun awalnya Trump mengklaim motifnya adalah keamanan nasional dan bukan sumber daya mineral, anggota pemerintahannya kemudian mengakui ketertarikan pada cadangan mineral kritis di pulau itu.
Greenland memiliki cadangan unsur tanah jarang (Rare Earth Elements/REE) yang signifikan, diperkirakan mencapai 1,5 juta metrik ton, menjadikannya negara dengan cadangan terbesar kedelapan di dunia. REE ini sangat penting untuk teknologi modern seperti kendaraan listrik, turbin angin, ponsel, komputer, baterai, dan sistem pertahanan canggih. Selain REE, Greenland juga kaya akan mineral kritis lainnya termasuk bijih besi, grafit, tungsten, paladium, vanadium, seng, emas, uranium, tembaga, dan potensi minyak serta gas.
Minat Amerika Serikat terhadap Greenland bukanlah hal baru; tawaran pembelian telah diajukan pada tahun 1867 dan 1946. Namun, proposal Trump pada 2019 dan ancaman aneksasi yang ia lontarkan sejak terpilih kembali pada 2024 memicu krisis diplomatik dan memburuknya hubungan dengan sekutu Eropa. Pada Januari 2026, ancaman Trump untuk memberlakukan tarif impor 25% pada barang-barang Uni Eropa jika Denmark tidak menyerahkan Greenland, serta tidak menampik opsi militer, menyebabkan ketegangan internasional yang signifikan. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyebut klaim AS atas Greenland "tidak masuk akal", sementara Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen meminta Trump menghentikan "fantasi aneksasinya".
Dua deposit REE terbesar di Greenland, Kvanefjeld dan Tanbreez, terletak di ujung selatan pulau. Kvanefjeld, yang disebut-sebut sebagai salah satu dari sepuluh deposit REE terbesar di dunia, diperkirakan mengandung lebih dari 11 juta metrik ton cadangan dan sumber daya REE, termasuk 370.000 metrik ton REE berat. Namun, proyek Kvanefjeld terhambat oleh kandungan uraniumnya yang signifikan, sekitar 270.000 ton, menjadikannya deposit uranium terbesar kedelapan di dunia. Pada tahun 2021, parlemen Greenland meloloskan undang-undang yang melarang eksplorasi dan penambangan deposit mineral dengan konsentrasi uranium di atas 100 bagian per juta, secara efektif memblokir pengembangan Kvanefjeld yang memiliki konsentrasi sekitar 300 bagian per juta. Partai Inuit Ataqatigiit memenangkan pemilihan umum 2021 dengan janji untuk melarang penambangan uranium, mencerminkan kekhawatiran lokal terhadap lingkungan dan dampak pada industri pariwisata serta perikanan. Proyek ini kini menghadapi litigasi, dengan Energy Transition Minerals, pemegang saham mayoritas Kvanefjeld, menuntut ganti rugi sebesar $11,5 miliar.
Di sisi lain, proyek Tanbreez di Kringlerne, yang juga disebut sebagai deposit REE terbesar di dunia, memiliki keuntungan karena mengandung lebih sedikit bahan radioaktif dan lebih dekat ke pantai. Perusahaan Australia Tanbreez Mining Greenland A/S, pemilik proyek Kringlerne, bertemu dengan pejabat AS sebelum tawaran Trump pada 2019, dengan potensi untuk memenuhi kebutuhan manufaktur AS selama bertahun-tahun. Pada Juni 2025, Bank Ekspor-Impor AS bahkan mengirim surat minat untuk pinjaman $120 juta kepada Critical Metals Corp untuk mendanai tambang Tanbreez di Greenland, yang jika disetujui, akan menjadi investasi pertambangan luar negeri pertama pemerintahan Trump. Critical Metals Corp menargetkan produksi tahunan 85.000 ton REE pada tahun 2027.
Pengembangan sumber daya mineral Greenland menghadapi tantangan besar. Iklim Arktik yang keras membatasi aktivitas penambangan sebagian besar tahun, dengan hanya 20 persen wilayah yang bebas es dan suhu dapat mencapai di bawah -40 derajat Fahrenheit. Infrastruktur yang tidak memadai menjadi hambatan utama; seluruh pulau, yang tiga kali ukuran Texas, hanya memiliki 93 mil jalan dan 16 pelabuhan dengan kapasitas terbatas. Pelabuhan Narsaq, terdekat dengan tambang Kvanefjeld dan Tanbreez, hanya menangani 50.000 ton kargo setiap tahun, jauh lebih kecil dari pelabuhan Nuuk. Selain itu, resistensi lokal dan isu lingkungan menjadi faktor krusial. Profesor Javier L. Arnaut dari Universitas Greenland menyebut proyek Kvanefjeld sebagai "langkah serius pertama negara menuju kemandirian ekonomi", meskipun ada kekhawatiran lingkungan.
Secara geopolitik, kepentingan AS di Greenland berakar pada lokasi strategis pulau tersebut untuk keamanan nasional, terutama dalam memantau pergerakan kapal selam dan lalu lintas udara antara Samudra Atlantik dan Arktik melalui Celah GIUK (Greenland, Iceland, United Kingdom). Pangkalan Udara Thule AS di Greenland memainkan peran penting dalam sistem pertahanan rudal dan operasi pengawasan ruang angkasa. Selain AS, Tiongkok juga menunjukkan minat yang meningkat di wilayah tersebut, meluncurkan kebijakan Arktik pada 2018 yang dikenal sebagai Jalur Sutra Polar, berupaya mengembangkan infrastruktur dan mengamankan akses ke mineral penting. Perusahaan REE Tiongkok Shenghe Resources adalah pemegang saham terbesar kedua di tambang Kvanefjeld dan menandatangani MoU pada 2018 untuk memimpin pemrosesan dan pemasaran material yang diekstraksi. Persaingan AS-Tiongkok di sektor pertambangan Greenland semakin nyata, dengan pejabat AS dilaporkan melobi CEO tambang Tanbreez untuk menjual kepada penawar Amerika dengan harga lebih rendah daripada pesaing yang berafiliasi dengan Tiongkok.
Meskipun potensi sumber daya Greenland menjanjikan diversifikasi pasokan global dari dominasi Tiongkok, tantangan ekstraksi yang tinggi, kurangnya infrastruktur, dan kendala politik serta lingkungan tetap menjadi penghalang signifikan bagi pengembangan skala besar. Pakar dari Survey Geologi Denmark dan Greenland (GEUS) mencatat bahwa deposit bahan baku kritis Greenland sebanding dengan yang ada di Australia, Kanada, atau Skandinavia. Namun, Nick Bæk Heilmann, Senior Associate di Kaya Partners, menyatakan bahwa saat ini belum ada kasus bisnis yang kuat untuk menambang mineral kritis di Greenland karena harga yang dikendalikan Tiongkok. Para ahli dan politisi menyarankan pendekatan kolaborasi daripada konfrontasi, dengan investasi langsung, mekanisme pembiayaan, dan bantuan teknis sebagai alternatif yang lebih efektif bagi AS untuk terlibat. Kerja sama transatlantik dapat memperkuat kapasitas Greenland untuk mengembangkan sumber dayanya secara bertanggung jawab sekaligus memperkuat tujuan geopolitik, lingkungan, dan rantai pasokan bersama di Arktik.