Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pekan lalu mengklaim tidak ada lagi daerah terisolasi di Pulau Sumatera, menyusul upaya pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan yang masif setelah periode bencana hidrometeorologi parah selama 52 hari terakhir tahun 2025. Klaim ini muncul setelah serangkaian banjir bandang dan tanah longsor yang melumpuhkan akses di sejumlah provinsi, memicu pertanyaan mendalam tentang ketahanan infrastruktur Sumatera dan validitas pernyataan pemerintah di tengah ancaman iklim yang terus meningkat.
Pernyataan Menteri Basuki pada 10 Januari 2026 di Padang, Sumatera Barat, menggarisbawahi kecepatan respons pemerintah dalam memulihkan aksesibilitas pasca-bencana yang menghantam sejumlah wilayah, termasuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Bencana yang berlangsung sejak pertengahan November hingga akhir Desember 2025 itu menyebabkan puluhan titik jalan nasional dan provinsi terputus, serta merusak setidaknya 15 jembatan vital. Kementerian PUPR melaporkan telah mengerahkan alat berat dan tim reaksi cepat untuk membuka kembali akses. Data internal Kementerian PUPR menunjukkan bahwa hingga akhir Desember, lebih dari 80% dari total 75 titik jalan yang terputus di Sumatera telah dapat dilalui kembali, bahkan dengan sistem buka-tutup di beberapa ruas rawan longsor. Total kerugian infrastruktur yang diidentifikasi pasca bencana mencapai estimasi awal Rp 850 miliar, dengan fokus kerusakan pada jalan dan jembatan.
Namun, klaim "tidak ada lagi daerah terisolasi" memicu skeptisisme di kalangan pengamat infrastruktur dan pegiat lingkungan. Profesor tata kota dari Universitas Indonesia, Dr. Budi Santoso, menyoroti bahwa definisi "terisolasi" tidak hanya terbatas pada akses fisik yang terputus total. "Daerah yang aksesnya sangat sulit, memakan waktu berjam-jam, atau hanya bisa dilalui kendaraan tertentu, sebenarnya masih dapat dikategorikan sebagai terisolasi secara fungsional, terutama dalam konteks logistik dan layanan darurat," ujar Dr. Santoso. Pernyataan ini didukung oleh laporan dari sejumlah organisasi non-pemerintah yang masih menemukan desa-desa di pedalaman Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang sulit dijangkau untuk penyaluran bantuan esensial, meskipun jalan utama sudah dibuka. Beberapa desa memerlukan jalur alternatif yang lebih panjang dan berbahaya, menambah waktu tempuh hingga tiga kali lipat dari kondisi normal.
Secara historis, Sumatera kerap menjadi langganan bencana hidrometeorologi akibat karakteristik geografisnya yang berbukit dan curah hujan tinggi, diperparah dengan deforestasi masif di beberapa wilayah. Pada tahun 2024, serangkaian bencana serupa juga melumpuhkan sebagian besar jalur transportasi darat di Sumatera Selatan dan Bengkulu, menyoroti kerentanan infrastruktur terhadap perubahan iklim. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk mitigasi bencana dan pembangunan infrastruktur tahan bencana, namun implementasi di lapangan masih menjadi tantangan. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan layang dan terowongan di area rawan longsor, serta penguatan tebing, terus berjalan lambat.
Implikasi jangka panjang dari klaim ini memerlukan evaluasi lebih mendalam. Meskipun respons cepat pemerintah patut diapresiasi, keberlanjutan solusi dan definisi operasional "keterisolasian" perlu ditinjau ulang. Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya memulihkan akses, tetapi juga meningkatkan resiliensi terhadap bencana di masa depan. Tanpa strategi jangka panjang yang komprehensif, termasuk penegakan hukum terhadap perambahan hutan dan implementasi sistem peringatan dini yang efektif, klaim serupa mungkin akan terus dipertanyakan setiap kali musim hujan tiba, meninggalkan kerentanan struktural yang belum teratasi di jantung Pulau Sumatera.
