Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita baru-baru ini menyatakan bahwa sektor manufaktur Indonesia menunjukkan kinerja positif yang signifikan sepanjang tahun 2024, dengan proyeksi pertumbuhan yang terus berlanjut hingga 2025, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Sektor ini telah secara konsisten melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat posisinya sebagai tulang punggung perekonomian.
Sepanjang tahun 2024, industri pengolahan nonmigas (IPNM) mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,75 persen, meningkat dari 4,69 persen pada tahun 2023, sementara perekonomian nasional tumbuh 5,03 persen. Pada kuartal ketiga 2025, pertumbuhan IPNM mencapai 5,17 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,01 persen. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti bahwa capaian tersebut merupakan indikasi ketahanan Indonesia di tengah gejolak global, di mana tidak banyak negara yang berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, industri manufaktur menyumbang 18,98 persen terhadap PDB, naik dari 18,67 persen pada tahun 2023 dan 18,34 persen pada tahun 2022. Kontribusi ini menjadikan sektor manufaktur sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, menyumbang sekitar 0,90 persen dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024. Proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan target kontribusi IPNM terhadap PDB nasional mencapai 18,56 persen.
Realisasi investasi di sektor manufaktur turut mengukir prestasi gemilang. Sepanjang tahun 2024, investasi manufaktur mencapai Rp721,3 triliun, meningkat 20,9 persen dari Rp596,3 triliun pada tahun 2023. Angka ini mencakup 42,1 persen dari total realisasi investasi nasional sebesar Rp1.714,2 triliun pada tahun yang sama. Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang Rp527 triliun, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp194,3 triliun. Subsektor seperti industri logam dasar, barang logam, kertas, percetakan, serta kimia dan farmasi menjadi penyumbang terbesar PMA. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa capaian ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap iklim usaha Indonesia sebagai basis produksi dan hub ekspor. Untuk tahun 2025, Kementerian Perindustrian menargetkan investasi IPNM mencapai Rp852,90 triliun.
Di sisi ekspor, IPNM juga menunjukkan performa kuat, dengan nilai ekspor diproyeksikan mencapai US$232,61 miliar hingga akhir 2025. Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, nilai ekspor kumulatif IPNM mencapai US$187,82 miliar, atau 80,25 persen dari total ekspor nasional, meningkat signifikan 15,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, Agus Gumiwang Kartasasmita mengklarifikasi bahwa dominasi produk manufaktur Indonesia lebih banyak beredar di pasar domestik, dengan perbandingan 75 persen untuk pasar dalam negeri dan 25 persen untuk ekspor, bukan indikasi daya saing yang rendah di kancah global.
Kinerja positif juga tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI). Pada Agustus 2025, PMI manufaktur Indonesia stabil di level 51,5 poin, menunjukkan aktivitas manufaktur masih dalam tren ekspansif. Sementara itu, IKI pada Desember 2025 berada di level 51,90, meskipun sedikit melemah dibandingkan November 2025 (53,45), namun tetap menunjukkan fase ekspansi. Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan bahwa pelemahan IKI pada Desember merupakan pola musiman akibat berkurangnya hari kerja efektif dan bukan merupakan indikasi fundamental industri yang melemah.
Di balik capaian ini, sektor manufaktur Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 sempat menyebabkan penurunan optimisme pelaku industri dan berdampak pada PMI. Selain itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyoroti penurunan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, serta menyusutnya kelas menengah yang berdampak langsung pada permintaan produk manufaktur. Guru Besar Universitas Paramadina Ahmad Badawi Saluy juga membandingkan bahwa struktur industri pengolahan Indonesia masih didominasi industri berbasis sumber daya alam (resource-based), tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam yang telah bergerak ke industri berbasis teknologi tinggi.
Pemerintah terus berupaya memperkuat sektor ini melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk inisiatif Making Indonesia 4.0 yang mendorong adopsi teknologi canggih, pembangunan infrastruktur, insentif pajak, serta program hilirisasi sumber daya alam. Program-program prioritas Kementerian Perindustrian, seperti pendidikan dan pelatihan vokasi, restrukturisasi IKM, pengembangan wirausaha baru, sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan fasilitasi industri hijau, diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan sektor manufaktur. Kebijakan pro-bisnis, termasuk perpanjangan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri, juga menjadi komitmen pemerintah untuk menjaga gairah usaha.
