Pemerintah Indonesia, melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog, mengintensifkan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang tahun 2026 sebagai strategi utama untuk menekan gejolak harga beras di tingkat konsumen. Kebijakan ini muncul di tengah kenaikan harga beras yang masih mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tantangan distribusi yang menghambat stabilitas pasokan di berbagai daerah.
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia menunjukkan pada 16 Januari 2026, harga beras kualitas super I menembus Rp18.100 per kilogram (kg), sementara beras medium I tercatat Rp17.050 per kg. Angka ini berada di atas HET beras medium nasional yang ditetapkan Bapanas sebesar Rp13.500 per kg. Kenaikan harga juga tercatat di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran pada Desember 2025, dengan beras premium menunjukkan kenaikan tertinggi.
Merespons kondisi tersebut, Bapanas telah memperpanjang penyaluran beras SPHP tahun 2025 hingga 31 Januari 2026, menggunakan skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyatakan bahwa sisa target SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton akan terus diakselerasi seoptimal mungkin. Selanjutnya, mulai 1 Februari 2026, program SPHP beras tahun 2026 akan dimulai dengan alokasi target penyaluran sebesar 1,5 juta ton.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa penyaluran beras SPHP pada 2026 akan dilakukan secara penuh dan berkesinambungan, tidak terputus-putus seperti tahun sebelumnya. Pada 2025, realisasi penyaluran SPHP hanya mencapai 802.939 ton dari target 1,5 juta ton, sebagian besar karena pola distribusi yang tidak konsisten. Rizal juga mengungkapkan rencana untuk menerapkan kebijakan satu harga beras SPHP di seluruh Indonesia pada 2026, dengan harga keluar gudang Bulog direncanakan Rp11.000 per kg, yang berarti pengecer akan memperoleh keuntungan Rp1.500 per kg dari HET Rp12.500. Hal ini diharapkan dapat mengatasi disparitas harga, terutama di luar Jawa yang kerap membayar lebih mahal.
Pemerintah juga sedang memfinalisasi pemutakhiran petunjuk teknis penyaluran SPHP 2026, termasuk pelonggaran batas maksimal pembelian beras SPHP dari dua pak (10 kg) menjadi lima pak (25 kg) per konsumen mulai Februari 2026. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan akseptabilitas dan mempercepat perputaran barang.
Di sisi pasokan, stok beras Bulog per 12 Januari 2026 tercatat sebesar 3,36 juta ton, terdiri dari 3,23 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 129 ribu ton stok komersial, yang diklaim aman oleh Bapanas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa impor. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025, dengan produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, surplus sekitar 4 juta ton dibandingkan kebutuhan nasional. Capaian ini disebut sebagai hasil ketangguhan sektor pangan dalam menghadapi dampak El Nino dan kekeringan berkepanjangan sepanjang 2024-2025.
Meskipun demikian, kenaikan harga beras secara fundamental masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk biaya produksi di hulu, biaya logistik, dan spekulasi pasar. El Nino pada 2025 diperkirakan menjadi salah satu fenomena iklim paling ekstrem dalam dua dekade terakhir, berpotensi memperparah musim kemarau dan mengganggu siklus tanam, yang dapat menyebabkan penurunan ketersediaan air irigasi, kegagalan panen, dan kenaikan harga pangan.
Ke depan, strategi pemerintah tidak hanya berfokus pada intervensi pasar melalui SPHP, tetapi juga penguatan sektor pertanian dengan pengembangan food estate dan penerapan modern farming berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan mengelola risiko iklim. Bapanas juga menargetkan penguatan pemantauan harga beras melalui lebih dari seribu enumerator di seluruh Indonesia untuk intervensi yang lebih presisi. Dengan target penyerapan gabah petani oleh Bulog sebesar 4 juta ton setara beras pada 2026 (meningkat dari 3 juta ton pada 2025), pemerintah berharap dapat mempertahankan swasembada dan stabilitas pasokan nasional.
