
Rel kereta api di Aceh mengalami kerusakan parah akibat terjangan banjir dan tanah longsor yang terjadi akhir November 2025 lalu, menyebabkan operasional Kereta Api Cut Meutia dihentikan sementara dan perbaikan diperkirakan baru akan dimulai pada Januari 2026. Kerusakan ini mencakup sedikitnya 27 titik di beberapa petak jalur, dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan banyak rel yang tersapu air dan membutuhkan pengadaan baru.
Menurut laporan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Utara telah mengakibatkan gogosan atau longsornya jalur rel yang tergerus derasnya aliran air. Tercatat 21 titik gogosan pada petak jalan Stasiun Krueng Geukueh – Stasiun Bungkaih, 3 titik di petak Bungkaih – Stasiun Krueng Mane, dan 3 titik lainnya di petak Krueng Mane – Stasiun Geurugok. Kondisi ini membuat operasional Kereta Api Cut Meutia, yang melayani rute Stasiun Krueng Geukueh – Stasiun Bungkaih – Stasiun Krueng Mane sebagai kereta perintis, harus dihentikan demi menjaga keselamatan perjalanan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa dampak bencana ini terhadap infrastruktur perkeretaapian di Aceh cukup parah, dengan banyak rel yang tersapu air. Pihak Kementerian Perhubungan masih melakukan survei teknis untuk menghitung kebutuhan anggaran pemulihan secara menyeluruh, yang diperkirakan akan membutuhkan hingga enam pengadaan rel baru. Dudy menyebutkan bahwa Kemenhub akan segera melakukan perbaikan setelah jalan-jalan nasional terbuka, dengan anggaran yang sudah dialokasikan.
Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono menjelaskan bahwa untuk tahap awal, DJKA akan melakukan verifikasi dan pendataan tingkat kerusakan jalur rel yang terdampak, serta perencanaan perbaikan. Proses kajian awal ini direncanakan akan dimulai pada Januari 2026. Allan menambahkan bahwa meskipun kerusakan rel di Aceh akan tetap diperbaiki, dampaknya terhadap aktivitas masyarakat saat ini tidak terlalu signifikan karena jalur kereta api di wilayah tersebut memang belum ramai digunakan sebelum bencana terjadi. Sementara itu, perbaikan jalur rel yang terdampak banjir di Sumatera Utara telah rampung, dan layanan perkeretaapian di sana sudah kembali normal.
Sejarah perkeretaapian di Aceh dimulai pada tahun 1874 dengan lintasan Ulee Lheue – Kuta Radja, awalnya dibangun untuk kepentingan militer Belanda dalam Perang Aceh. Pada tahun 1982, angkutan kereta api di Aceh sempat terhenti total karena tidak mampu bersaing dengan transportasi jalan raya. Upaya reaktivasi jalur kereta api di Aceh sebagai bagian dari Proyek Kereta Api Trans Sumatera kembali digencarkan pada tahun 2002. Jalur-jalur seperti Lhokseumawe – Bireuen dan Besitang – Langsa sedang dalam tahap pembangunan atau reaktivasi, dengan harapan dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui distribusi logistik dan penumpang.
Namun, pembangunan infrastruktur ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi geografis Aceh yang kompleks dengan daerah pegunungan dan rawan bencana alam seperti gempa dan banjir. Selain itu, kendala logistik, pendanaan yang besar, serta akses jalan yang terbatas di beberapa titik turut memperlambat progres pengerjaan. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyoroti bahwa kondisi medan wilayah Aceh yang berbeda dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara menghambat proses perbaikan. Situasi ini diperparah oleh laporan adanya praktik korupsi dan penjarahan rel di beberapa lokasi di Sumatera, yang menimbulkan catatan buram bagi pengembangan infrastruktur perkeretaapian.
Meskipun demikian, Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan dan perbaikan jalur kereta api di Aceh, dengan strategi pemecahan masalah yang mencakup kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga internasional. Target pembangunan kereta api di Aceh hingga 2025 sempat dianggap terlalu lama oleh Gubernur Aceh sebelumnya, Zaini Abdullah, yang menyerukan percepatan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan jalur kereta api yang modern dan efisien ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Aceh, terutama dalam hal pengangkutan barang dan penumpang, meskipun saat ini masyarakat belum merasakan manfaat maksimal dari rute yang masih singkat.