Perbaikan infrastruktur jalan daerah di sebagian besar wilayah Sumatera masih menghadapi tantangan serius, dengan progres yang belum merata dan penyelesaian jembatan yang terkendala. Meskipun pemerintah pusat dan daerah telah mengalokasikan anggaran signifikan dan mengerahkan sumber daya, bencana alam hidrometeorologi yang masif pada akhir 2025 telah memperburuk kondisi dan menunda target penyelesaian.
Pada akhir 2025, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan bahwa sekitar 81 persen dari 80 ruas jalan nasional yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah fungsional. Namun, fokus utama masih pada jalan nasional, sementara penanganan jalan daerah dan jembatan milik daerah belum semasif pekerjaan di jalan nasional. Untuk jembatan nasional, dari 33 jembatan yang terdampak, sekitar 60 persen atau 19 jembatan telah kembali fungsional pada Desember 2025, dengan target penyelesaian seluruh jembatan nasional pada akhir Desember 2025. Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyebutkan bahwa secara total ada 108 ruas jalan daerah dan 48 jembatan daerah di tiga provinsi tersebut yang teridentifikasi rusak akibat bencana.
Kementerian PU menegaskan bahwa perbaikan jalan dan jembatan nasional di Sumatera ditargetkan rampung akhir 2025. Pada awal Januari 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan menyatakan bahwa hanya tersisa satu ruas jalan nasional yang masih dalam pengerjaan, yaitu Jalan Blangkejeren-Kutacane yang menghubungkan Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Aceh Tenggara. Namun, kondisi jalan daerah dan jembatan daerah menunjukkan gambaran yang lebih kompleks.
Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menganggarkan Rp 853 miliar lebih untuk pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan pada tahun 2025. Dari total panjang jalan provinsi 3.005 kilometer, kondisi jalan kategori baik baru mencapai 76 persen. Pemprov Sumut mengalokasikan Rp 712 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 118 kilometer dan Rp 41 miliar untuk perawatan jalan sepanjang 720 kilometer di 33 kabupaten/kota. Mereka juga berencana membangun 7 jembatan dengan anggaran Rp 100 miliar. Pada Januari 2026, Pemprov Sumut menyiapkan anggaran Rp 430 miliar untuk pemulihan pascabencana, dengan Rp 275 miliar dialokasikan untuk infrastruktur, termasuk perbaikan jalan dan jembatan.
Di Sumatera Barat, berdasarkan data tahun 2022, kemantapan jalan provinsi mencapai 74,67 persen dari 1.525,20 km, sementara jalan kabupaten/kota hanya 60,46 persen dari 17.474 km. Penanganan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) di Sumatera Barat pada tahun anggaran 2023 mencakup 29,84 km jalan dengan progres fisik keseluruhan mencapai 51,38 persen. Realisasi IJD secara nasional hingga akhir 2023 baru mencapai sekitar 12 persen dari target 2.873 km jalan dan 2.362 meter jembatan.
Keterlambatan dalam proyek infrastruktur jalan di Sumatera bukan hal baru. Penelitian pada tahun 2018 di Sumatera Barat menunjukkan bahwa hanya 33,3 persen dari 24 paket pekerjaan konstruksi jalan yang selesai tepat waktu, dengan 66,7 persen mengalami keterlambatan. Faktor-faktor utama penyebab keterlambatan termasuk kekurangan material, masalah pembebasan lahan, manajemen lapangan kontraktor yang tidak efektif, perencanaan dan penjadwalan yang buruk, kesulitan keuangan kontraktor, kesalahan desain, kurangnya peralatan, serta kondisi lapangan yang tidak terduga.
Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera pada akhir 2025 hingga awal 2026 memperparah situasi. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencatat dampak bencana terhadap infrastruktur di 52 kabupaten mencakup kerusakan 435 jembatan, 259 akses terdampak, 163 akses terputus, 101 jalan terputus, dan 62 jembatan terputus secara keseluruhan. Estimasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur dasar pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp 51,8 triliun.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menargetkan pembangunan hingga 200 jembatan di Aceh dan Sumatera hingga Februari 2026 untuk memulihkan akses darat yang terputus. Ini termasuk jembatan bailey, aramco, dan gantung. Bahkan, Maruli mengaku harus menempuh skema utang untuk pengadaan jembatan Armco karena ketersediaan stok yang terbatas dan kendala keuangan. Upaya pemulihan jalan dan jembatan pascabencana di Sumatera diiringi dengan pengerahan 1.452 unit alat berat di tiga provinsi terdampak, dengan komitmen untuk bekerja 24 jam.
Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang belum optimal di Sumatera memiliki implikasi jangka panjang terhadap ekonomi dan konektivitas masyarakat. Jalan dan jembatan yang rusak menghambat distribusi logistik, meningkatkan biaya transportasi, dan memicu inflasi, sebagaimana ditekankan oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, akses yang terputus mengisolasi komunitas, menghambat akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta memukul aktivitas ekonomi lokal, terutama bagi petani dan pelaku UMKM. Pemerintah menghadapi tantangan besar untuk tidak hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga membangunnya kembali dengan standar yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih tangguh untuk menghadapi potensi bencana di masa depan.
