Pedagang daging sapi di seluruh wilayah Jabodetabek akan memulai aksi mogok berjualan selama tiga hari, mulai Kamis, 22 Januari 2026, hingga Sabtu, 24 Januari 2026. Keputusan ini diambil setelah serangkaian dialog dengan pemerintah tidak menghasilkan solusi konkret atas lonjakan harga sapi hidup di tingkat penggemukan (feedloter) dan harga karkas di rumah potong hewan (RPH), yang menekan profitabilitas pedagang dan membebani daya beli masyarakat.
Aksi mogok ini diinisiasi oleh Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) DKI Jakarta dan didukung Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI) sebagai bentuk protes terhadap kondisi pasar yang dinilai tidak sehat. Ketua Umum APDI DKI Jakarta, Wahyu Purnama, menegaskan bahwa situasi perdagangan daging saat ini "benar-benar menekan pedagang" dan menjadi keluhan dari para bandar sapi potong hingga pedagang hilir di pasar tradisional se-Jabodetabek. Wahyu Purnama menambahkan bahwa harga sapi timbang hidup dari feedloter melonjak tinggi, yang secara otomatis mendorong kenaikan harga karkas di RPH.
Pemicu utama gejolak harga ini adalah kenaikan harga sapi timbang hidup yang mencapai sekitar Rp58.000 per kilogram di Bekasi, padahal sebelumnya berkisar Rp54.000-Rp55.000 per kilogram. Kenaikan ini juga berdampak pada harga karkas yang menyentuh Rp108.000 per kilogram, mengakibatkan harga eceran daging sapi di tingkat konsumen bervariasi antara Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram di Jakarta. Pedagang merasa terjepit karena di satu sisi biaya modal terus merangkak naik, sementara di sisi lain daya beli masyarakat terus menurun, memaksa mereka menanggung risiko kerugian atau kehilangan pelanggan.
Para pedagang juga menyoroti janji pemerintah yang tidak terealisasi. Sebelumnya, APDI telah melakukan rapat dengan Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian dan instansi terkait pada 5 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga sapi timbang hidup selama dua pekan. Namun, menurut Wahyu Purnama, realisasi di lapangan jauh dari harapan. Sekretaris Jenderal APDI, Yayan Suryana, sempat mengimbau penundaan aksi mogok setelah pertemuan dengan Kementerian Pertanian, menyatakan keyakinannya akan adanya solusi terbaik. Namun, keputusan DPD APDI DKI Jakarta untuk tetap menjalankan mogok menunjukkan bahwa janji tersebut belum memberikan kepastian yang memadai bagi sebagian besar pedagang.
Di luar masalah harga hulu, pemangkasan drastis kuota impor daging sapi bagi swasta turut memperkeruh situasi. Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) mengungkapkan bahwa kuota impor daging sapi reguler untuk 105 perusahaan swasta pada tahun 2026 hanya ditetapkan sebesar 30.000 ton, anjlok signifikan dari 180.000 ton pada tahun 2025. Direktur Eksekutif APPDI, Teguh Boediyana, menyebut kuota 30.000 ton tersebut "sangat jauh" dari kebutuhan dan hanya cukup untuk sekitar dua bulan pasokan. Mayoritas kuota impor daging sapi total sebesar 297.000 ton dialokasikan kepada BUMN, termasuk daging kerbau India dan daging sapi Brasil. Pemangkasan ini, tanpa sosialisasi yang memadai, berisiko mengganggu pasokan nasional dan memicu PHK di sektor terkait. Meskipun Kemenko Pangan berjanji akan meninjau ulang kuota ini pada Maret 2026, dampak jangka pendeknya sudah mulai terasa.
Aksi mogok ini diperkirakan akan memiliki dampak luas, terutama bagi konsumen dan sektor usaha turunan daging. Ketua Umum Papmiso Indonesia, Bambang Hariyanto, memproyeksikan potensi kerugian perputaran uang bisnis bakso di Jabodetabek mencapai Rp20 miliar per hari, mengingat sekitar 20.000 pedagang bakso terancam tidak memperoleh bahan baku utama. Kondisi ini juga memperparah anomali harga pangan di awal tahun 2026, di mana harga cabai cenderung turun, tetapi harga daging sapi justru meroket. Para analis pasar menduga kenaikan ini juga dipicu oleh sentimen psikologis pedagang menjelang Ramadan yang diperkirakan jatuh pada pertengahan Februari 2026, di mana harga daging sapi memiliki resistensi kuat untuk turun.
Secara historis, mogok pedagang daging sapi bukan peristiwa baru di Indonesia, dengan aksi serupa tercatat pada tahun 2015, 2021, dan 2022. Pola krisis yang berulang ini mengindikasikan adanya masalah struktural dalam tata niaga daging sapi nasional, termasuk ketergantungan pada pasokan yang tidak elastis dan defisit produksi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya meredam gejolak melalui program pangan bersubsidi, menyediakan daging sapi dengan harga Rp35.000 per kilogram bagi kelompok masyarakat tertentu. Perumda Dharma Jaya, BUMD pangan Jakarta, juga berencana mengimpor 7.500 ekor sapi hidup dari Australia pada tahun 2026 untuk memperkuat pasokan ibu kota. Namun, langkah-langkah ini belum cukup mengatasi akar masalah yang memicu keresahan pedagang di pasar tradisional. Tanpa intervensi komprehensif yang menstabilkan harga di tingkat hulu dan menjamin ketersediaan pasokan yang memadai bagi seluruh pelaku usaha, siklus gejolak harga dan mogok pedagang berpotensi terus berulang, mengancam ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat.
