Investasi strategis di Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan yang secara langsung mendorong perluasan lapangan kerja dan akselerasi hilirisasi industri nasional. Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi mencapai Rp 1.931,2 triliun, meningkat 12,7 persen dari capaian tahun 2024 sebesar Rp 1.714,2 triliun, serta berhasil menyerap sekitar 2,7 juta tenaga kerja Indonesia. Angka ini melampaui target nasional yang ditetapkan.
Kebijakan hilirisasi, sebuah agenda strategis yang telah dicanangkan sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan kini dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk mengubah Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah menjadi pemain industri berbasis nilai tambah. Program ini didasarkan pada prinsip peningkatan nilai ekonomi sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri, yang diharapkan akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi 6-7 persen dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja merupakan dampak paling nyata dari masuknya investasi sekaligus fondasi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pada tahun 2024, realisasi investasi sebesar Rp 1.714,2 triliun berhasil menyerap 2.456.130 orang tenaga kerja. Kontribusi investasi dari sektor hilirisasi pada tahun tersebut mencapai Rp 407,8 triliun, atau sekitar 23,8 persen dari total investasi nasional. Angka ini terus meningkat, dengan realisasi investasi hilirisasi sepanjang 2025 mencapai Rp 584,1 triliun, atau 30,2 persen dari total investasi nasional 2025. Sektor mineral mendominasi investasi hilirisasi dengan nilai Rp 373,1 triliun pada tahun 2025, disusul perkebunan dan kehutanan sebesar Rp 144,5 triliun, serta minyak dan gas bumi Rp 60 triliun.
Meskipun hilirisasi memberikan dampak positif signifikan, implementasinya tidak mudah dan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya infrastruktur yang memadai, terutama di luar Pulau Jawa, yang esensial untuk fasilitas pengolahan, listrik, transportasi, dan logistik yang efisien. Selain itu, hilirisasi memerlukan investasi modal dan teknologi yang besar. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno, pada September 2024, menyoroti kebutuhan Indonesia akan 16 ribu tenaga kerja kompeten setiap tahunnya untuk mengoptimalkan hasil hilirisasi dan manufaktur.
Namun, beberapa analisis juga menunjukkan kompleksitas dampak penciptaan lapangan kerja dari hilirisasi. Riset dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) pada Maret 2024 menyarankan bahwa hilirisasi nikel, misalnya, mungkin tidak akan menghasilkan penciptaan tenaga kerja yang berkelanjutan hingga tahun ke-15 jika menggunakan skenario bisnis seperti biasa. Penelitian tersebut memproyeksikan penurunan pembukaan lapangan kerja baru yang signifikan di sentra peleburan nikel setelah tahun ketiga. Selain itu, ada kekhawatiran terkait dampak lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran sumber air, serta potensi konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal. Ketergantungan pada investasi asing, khususnya dari China, juga menjadi sorotan.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, pada November 2025, menyatakan bahwa investasi hilirisasi di sektor pertanian senilai Rp 371 triliun diproyeksikan dapat menyerap hingga 8 juta lapangan kerja, dengan 3 juta di antaranya tercipta dalam tiga tahun pertama. Komitmen pemerintah juga terlihat dari percepatan 18 proyek strategis hilirisasi senilai Rp 618 triliun untuk memperkuat ketahanan energi dan menciptakan lapangan kerja nasional. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma'ruf Maulana, pada Januari 2026, menilai dukungan Presiden terhadap perguruan tinggi dalam 18 proyek strategis hilirisasi Danantara memberikan arah kebijakan yang semakin terintegrasi antara pengembangan sumber daya manusia, riset, dan investasi.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong hilirisasi tidak hanya di sektor mineral, melainkan juga merambah ke sektor perkebunan, kehutanan, minyak dan gas bumi, serta kelautan dan perikanan, dengan memprioritaskan 28 komoditas utama. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, pada Desember 2025, menekankan bahwa salah satu pendorong utama realisasi investasi adalah kebijakan hilirisasi, tidak hanya soal jumlah investor tetapi juga nilai investasinya. Langkah ini, bersama dengan pengembangan industri berbasis energi bersih dan penyederhanaan perizinan, diharapkan menjaga momentum investasi pada tahun 2026 dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Menteri Investasi Rosan Roeslani menyoroti bahwa dampak hilirisasi secara ekonomis menciptakan nilai tambah berlipat ganda, serta membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar dari hulu hingga hilir.