AS Kunci Permanen Bitcoin Rp107,7 Miliar Sitaan Samourai Wallet

Amerika Serikat secara resmi mengkonfirmasi akan mempertahankan sekitar 57,55 Bitcoin, senilai sekitar 6,3 juta dolar AS atau sekitar Rp 97,65 miliar, yang disita dari layanan pencampur mata uang kripto Samourai Wallet. Keputusan ini, yang diumumkan pada 16 Januari 2026, menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan pemerintah AS mengenai aset digital yang disita, berbeda dengan praktik sebelumnya yang seringkali menjual aset tersebut di pasar terbuka.

Samourai Wallet, yang didirikan oleh Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill, beroperasi sebagai layanan pencampur Bitcoin yang berfokus pada privasi, dikenal dengan fitur-fitur seperti Whirlpool dan Ricochet. Layanan ini dirancang untuk mengaburkan jejak transaksi mata uang kripto, menyatukan dana dari berbagai pengguna untuk membuatnya sulit dilacak. Namun, pihak berwenang AS menuduh Samourai Wallet memfasilitasi lebih dari 2 miliar dolar AS dalam transaksi ilegal dan mencuci lebih dari 100 juta dolar AS dari hasil kejahatan, termasuk dari pasar darknet dan skema penipuan keuangan terdesentralisasi.

Rodriguez dan Hill ditangkap dalam operasi internasional terkoordinasi pada April 2024. Mereka kemudian dijatuhi hukuman pada November 2025 oleh Hakim Distrik AS Denise L. Cote di Distrik Selatan New York, masing-masing lima dan empat tahun penjara, atas tuduhan konspirasi pencucian uang dan konspirasi mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Jaksa Amerika Serikat Nicolas Roos menekankan bahwa hukuman tersebut mengirimkan pesan yang jelas bahwa pencucian hasil kejahatan, terlepas dari teknologi yang digunakan atau bentuknya, akan menghadapi konsekuensi serius.

Keputusan untuk tidak menjual Bitcoin yang disita ini sejalan dengan Executive Order 14233, yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada Maret 2025. Perintah eksekutif ini menetapkan Cadangan Bitcoin Strategis (SBR) dan mengamanatkan bahwa Bitcoin yang diperoleh melalui penyitaan kriminal atau perdata harus disimpan sebagai aset strategis negara, bukan dilikuidasi. Patrick Witt, Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital, mengkonfirmasi bahwa Departemen Kehakiman (DOJ) telah memastikan aset digital yang disita dari Samourai Wallet tidak dilikuidasi dan tidak akan dilikuidasi, melainkan akan tetap berada di neraca pemerintah AS sebagai bagian dari SBR. Konfirmasi ini mengatasi spekulasi awal mengenai potensi penjualan aset, dengan on-chain data dari Arkham Intelligence juga menunjukkan tidak ada pengurangan material dalam saldo Bitcoin yang dikelola pemerintah AS terkait kasus Samourai. Senator Cynthia Lummis, seorang advokat pro-kripto, mendukung keputusan ini, mencatat bahwa likuidasi akan merusak kepercayaan terhadap manajemen aset digital pemerintah.

Langkah pemerintah AS ini mencerminkan eskalasi dalam perang melawan kejahatan keuangan di ruang kripto, terutama menargetkan layanan yang memfasilitasi anonimitas transaksi. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) telah mengidentifikasi pencampuran mata uang virtual yang dapat dikonversi sebagai perhatian utama pencucian uang, mengusulkan peraturan untuk meningkatkan transparansi seputar layanan ini. FinCEN juga telah mengklarifikasi sejak 2019 bahwa entitas yang menerima dan mengirimkan mata uang virtual yang dapat dikonversi adalah pengirim uang dan wajib mendaftar sebagai Bisnis Layanan Uang (MSB) serta mematuhi persyaratan program Anti-Pencucian Uang (AML) dan Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA).

Implikasi jangka panjang dari kebijakan retensi aset digital ini meluas. Pemerintah AS, yang saat ini memegang sekitar 328.372 Bitcoin senilai lebih dari 31,3 miliar dolar AS dari berbagai kasus, kini menjadi salah satu pemegang Bitcoin terbesar di dunia. Strategi ini mengubah Bitcoin dari sekadar bukti sitaan menjadi aset cadangan strategis, yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasar kripto dan dinamika geopolitik terkait aset digital. Ini juga memperkuat perdebatan tentang keseimbangan antara hak atas privasi finansial dan kebutuhan penegakan hukum untuk memerangi pencucian uang dan pembiayaan terorisme dalam ekosistem aset digital yang terus berkembang.