:strip_icc()/kly-media-production/medias/5440453/original/006723600_1765434311-Untitled.jpg)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah laporan keuangan terbaru mengungkapkan pembelian obligasi korporasi dan pemerintah daerah senilai sekitar 100 juta dolar AS, atau setara dengan sekitar Rp 1,69 triliun. Transaksi ini, yang terjadi antara pertengahan November hingga akhir Desember 2025, menambah portofolio investasinya yang telah mencapai ratusan juta dolar sejak ia kembali menjabat pada Januari 2025, memicu kembali perdebatan mengenai potensi konflik kepentingan di tengah jabatannya.
Pengungkapan keuangan yang dirilis pada Kamis dan Jumat, 16-17 Januari 2026, menunjukkan bahwa sebagian besar pembelian obligasi Trump merupakan obligasi daerah yang diterbitkan oleh kota-kota, distrik sekolah, utilitas, dan rumah sakit setempat di Amerika Serikat. Selain itu, ia juga mengakuisisi obligasi korporasi dari perusahaan-perusahaan besar, termasuk Boeing, Occidental Petroleum, General Motors, Netflix, dan Warner Bros Discovery. Terutama, investasi hingga 2 juta dolar AS pada obligasi Netflix dan Warner Bros Discovery dilakukan hanya beberapa minggu setelah kedua perusahaan mengumumkan merger mereka.
Ini bukan kali pertama Presiden Trump dilaporkan melakukan investasi berskala besar sejak kembali menjabat. Dokumen yang diajukan ke Kantor Etika Pemerintah AS (OGE) pada 12 Agustus 2025, misalnya, menunjukkan bahwa ia telah melakukan 690 transaksi keuangan senilai setidaknya 100 juta dolar AS atau Rp 1,6 triliun sejak Januari 2025. Laporan lain dari akhir Agustus hingga awal Oktober 2025 mencatat pembelian obligasi senilai setidaknya 82 juta dolar AS, dengan total nilai mencapai lebih dari 337 juta dolar AS, atau sekitar Rp 5,62 triliun. Obligasi korporasi yang dibelinya mencakup penawaran dari pembuat chip seperti Broadcom dan Qualcomm, perusahaan teknologi seperti Meta Platforms, pengecer seperti Home Depot dan CVS Health, serta institusi Wall Street besar seperti Goldman Sachs dan Morgan Stanley.
Strategi investasi ini, yang berfokus pada instrumen pendapatan tetap, dinilai oleh beberapa analis sebagai upaya untuk menyeimbangkan risiko dan pengembalian di tengah kondisi ekonomi saat ini, dengan preferensi untuk menghasilkan pendapatan dan mempertahankan modal. Beberapa ahli bahkan berspekulasi bahwa investasi besar-besaran pada obligasi ini mencerminkan antisipasi Trump terhadap penurunan suku bunga di masa depan, sebuah langkah yang selaras dengan desakannya agar Federal Reserve menurunkan suku bunga untuk merangsang pertumbuhan ekonomi AS.
Namun, pola investasi Trump yang terus berlanjut saat menjabat memunculkan kekhawatiran signifikan mengenai potensi konflik kepentingan. Beberapa perusahaan yang obligasinya dibeli Trump beroperasi di sektor-sektor yang dapat terpengaruh secara langsung oleh kebijakan atau keputusan regulasi pemerintahannya. Sebagai contoh, merger Netflix dan Warner Bros Discovery akan memerlukan persetujuan regulasi, dan Trump sendiri pada bulan Desember menyatakan akan memiliki suara dalam keputusan tersebut.
Menanggapi pertanyaan tersebut, seorang pejabat Gedung Putih, yang berbicara dengan syarat anonim, menyatakan bahwa portofolio saham dan obligasi Trump dikelola secara independen oleh institusi keuangan pihak ketiga. Pejabat itu menegaskan bahwa Trump maupun anggota keluarganya tidak memiliki kemampuan untuk mengarahkan, memengaruhi, atau memberikan masukan tentang bagaimana portofolio tersebut diinvestasikan. Meskipun demikian, praktik ini berbeda dari banyak pendahulu Trump yang memilih untuk menempatkan aset mereka dalam "blind trust" untuk menghindari dugaan konflik kepentingan, yang menunjukkan kesulitan dalam memisahkan kepentingan keuangan pribadi dari tugas publik seorang presiden.
Dalam konteks pasar yang lebih luas, keterlibatan aktif seorang presiden dalam pembelian obligasi sebesar ini juga mengirimkan sinyal kepada investor dan pasar. Investasi dalam obligasi munisipal dan korporasi, yang secara tradisional dianggap sebagai aset yang lebih stabil, mungkin mencerminkan pandangan jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi atau prospek suku bunga. Namun, pengungkapan ini akan terus diawasi ketat oleh publik dan pakar etika, terutama mengingat rekam jejak Trump dalam mengelola bisnis pribadinya selama masa jabatan politiknya. Para analis akan mencermati setiap keputusan kebijakan yang mungkin berdampak pada sektor-sektor tempat investasi ini telah dilakukan.