Meskipun India berupaya menyeimbangkan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat dan kebutuhan energi serta pangan Iran, ancaman tarif 25 persen oleh mantan Presiden AS Donald Trump terhadap negara-negara yang berbisnis dengan Iran, ditambah dengan kebijakan pembatasan ekspor beras India sendiri karena tekanan domestik, secara signifikan menghambat pasokan beras krusial ke Republik Islam. Ancaman Trump, yang disampaikan melalui platform Truth Social pada 12 Januari 2026, memperingatkan bahwa setiap negara yang melanjutkan perdagangan dengan Iran akan dikenai tarif impor sebesar 25 persen untuk semua bisnis dengan Amerika Serikat, meskipun belum ada perintah eksekutif yang dikeluarkan untuk mendukung pernyataan tersebut.
India, sebagai eksportir beras terbesar dunia yang menyumbang sekitar 40 persen dari total perdagangan beras global, telah menjadi pemasok utama bagi Iran yang sangat bergantung pada impor untuk memenuhi sekitar 45 persen dari konsumsi beras nasionalnya sebesar 2,9 juta ton per tahun. Namun, sejak pertengahan 2023 hingga 2024, India memberlakukan pembatasan ekspor beras, termasuk larangan ekspor beras putih non-basmati, untuk menekan inflasi pangan domestik dan menjaga stabilitas pasokan di dalam negeri, terutama di tengah dampak El Niño. Kebijakan ini, yang bertujuan meredam potensi ketidakpuasan publik atas kenaikan harga pangan, telah memiliki dampak luas pada pasar beras global.
Tekanan eksternal dari Washington bukanlah hal baru bagi New Delhi. India memiliki sejarah menavigasi sanksi AS terhadap Iran, dengan Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj pada 2018 secara tegas menyatakan bahwa India tidak akan menjalankan kebijakan luar negerinya "di bawah tekanan" negara lain dan akan menghormati sanksi PBB, bukan sanksi sepihak. Meskipun demikian, tekanan "tekanan maksimum" AS di bawah pemerintahan Trump sebelumnya telah memaksa India untuk menghentikan impor minyak mentah dari Iran pada 2020. Ancaman tarif terbaru oleh Trump muncul di tengah gelombang demonstrasi anti-pemerintah terbesar di Iran dalam beberapa tahun terakhir, dengan Trump mengklaim kebijakannya sebagai bentuk dukungan terhadap para demonstran.
Konvergensi antara sikap protektif India terhadap pasokan pangan domestiknya dan prospek sanksi AS yang diperketat menciptakan dilema yang kompleks. Relaksasi pembatasan ekspor beras India yang mulai terlihat pada akhir 2024, seperti penurunan harga minimum ekspor beras Basmati dan pencabutan larangan beras putih non-basmati dengan penetapan harga ekspor minimum baru, memberikan sedikit kelonggaran di pasar global. Namun, pasar beras global tetap rentan terhadap perubahan kebijakan India. Jika India, karena pertimbangan politik domestik atau dampak cuaca, kembali mengetatkan ekspor, ditambah dengan ancaman sanksi AS yang semakin serius, kemampuan Iran untuk mengamankan kebutuhan pangannya akan semakin terancam. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga implikasi geopolitik yang mendalam bagi ketahanan pangan Iran dan keseimbangan strategis India di kawasan. Sejarah juga mencatat bahwa Iran pernah gagal melakukan pembayaran sebesar 144 juta dolar AS untuk pengiriman 200.000 ton beras dari India pada tahun 2012 akibat sanksi, yang menyebabkan Asosiasi Eksportir Beras India meminta anggotanya menghentikan ekspor. Situasi ini menggarisbawahi kerapuhan jalur pasokan pangan Iran di tengah ketegangan geopolitik yang terus-menerus.
