INCO Beberkan Risiko Krisis Produksi Akibat RKAB 2026 Mandek

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menghentikan sementara seluruh kegiatan operasional pertambangannya di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) perusahaan sejak awal Januari 2026. Keputusan ini diambil karena Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 yang diajukan perseroan belum mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.

Penghentian operasional ini merupakan bentuk kepatuhan INCO terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa persetujuan RKAB, perusahaan secara hukum tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas pertambangan. Corporate Secretary Vale Indonesia, Anggun Kara Nataya, menjelaskan bahwa keterlambatan persetujuan RKAB ini berdampak pada penundaan sementara kegiatan operasional, namun perseroan meyakini kondisi tersebut tidak menimbulkan dampak material langsung terhadap kondisi keuangan saat ini dan tidak akan mengganggu keberlanjutan operasional secara keseluruhan.

Latar Belakang dan Konteks Regulasi

Permasalahan RKAB bukan kali pertama menjadi sorotan dalam industri pertambangan Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025 pada 30 September 2025, yang mengatur tata cara baru penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB. Aturan ini mengembalikan siklus persetujuan RKAB menjadi satu tahunan, menggantikan skema tiga tahunan yang sempat berlaku sebelumnya melalui Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023. Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat birokrasi, memperkuat pengawasan, dan memastikan kepatuhan pelaku usaha tambang terhadap ketentuan produksi dan lingkungan, terutama setelah muncul berbagai persoalan hukum pada persetujuan RKAB periode sebelumnya.

Pemerintah juga mengaitkan pengetatan evaluasi RKAB dengan upaya pengendalian produksi dan pengetatan pengawasan, seiring dengan rencana Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia untuk mengurangi pasokan bijih nikel nasional pada 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi rencana tersebut dengan tujuan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan global, mengingat target produksi bijih nikel dalam RKAB 2026 diperkirakan turun sekitar 34% menjadi 250 juta ton dibandingkan target RKAB 2025 sebesar 379 juta ton.

Implikasi Operasional dan Pasar

Meskipun PT Vale Indonesia menyatakan tidak ada dampak material langsung terhadap keuangan saat ini, penghentian operasional sementara berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi dan hilangnya momentum bagi perusahaan. Ini terjadi di tengah periode penguatan harga nikel global, di mana harga nikel forward tiga bulan di London Metal Exchange (LME) telah naik 5,2% sejak awal pekan hingga mencapai USD 16.646 per ton pada 31 Desember 2025, menandai level mingguan tertinggi dalam sembilan bulan terakhir.

INCO sendiri merupakan salah satu produsen nikel terbesar di Indonesia, dengan IUPK seluas 118 ribu hektar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Hingga akhir September 2025, perseroan mencatatkan produksi nikel dalam matte sebesar 54,98 ribu ton dan penjualan 54,68 ribu ton, dengan pendapatan mencapai US$705,4 juta. Pada kuartal I-2025, produksi nikel dalam matte tercatat 17.027 metrik ton, turun 6% secara tahunan.

Keterlambatan RKAB berisiko menghambat rencana strategis Vale Indonesia untuk periode 2025-2030, yang mencakup peningkatan produksi nikel menjadi 200.000 ton per tahun pada 2025 dari 150.000 ton per tahun pada 2022, serta penyelesaian tiga proyek hilirisasi strategis di Sulawesi Tengah, Tenggara, dan Selatan pada 2026 dan 2027 dengan total investasi sekitar US$9 miliar bersama mitra seperti Ford dan Huayou.

Prospek dan Tantangan ke Depan

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Bisman Bakhtiar, menilai keterlambatan persetujuan RKAB lebih banyak dipicu oleh faktor struktural dan kebijakan, bukan semata administratif teknis. Bisman mengapresiasi kepatuhan hukum PT Vale dalam menghentikan operasi, yang menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan korporasi dan proses legalitas di pemerintah.

Pemerintah memang telah memperkenalkan sistem persetujuan otomatis jika tidak ada keputusan dalam delapan hari kerja sejak pengajuan RKAB. Namun, untuk RKAB 2026 yang telah disetujui dalam skema tiga tahunan sebelumnya, perusahaan wajib menyesuaikan dan menyampaikan ulang melalui sistem MinerbaOne sesuai ketentuan baru. Masa transisi diberikan hingga 31 Maret 2026, di mana RKAB 2026 yang telah disetujui sebelumnya masih dapat digunakan jika penyesuaian belum disetujui hingga akhir tahun berjalan.

Meskipun manajemen INCO optimistis persetujuan RKAB akan segera keluar sehingga operasional dapat kembali normal, penundaan ini menjadi indikator tantangan regulasi yang dihadapi sektor pertambangan di Indonesia. Investor akan memantau ketat bagaimana INCO dan pemerintah menavigasi kondisi ini, yang dapat memengaruhi sentimen pasar terhadap saham INCO dan prospek investasi di sektor mineral Indonesia secara keseluruhan. Saham INCO sendiri pada 3 Januari 2026 sempat naik 2,42%, mencerminkan apresiasi pasar terhadap posisi strategis Vale di tengah reli harga nikel, meskipun ada hambatan operasional jangka pendek. Keberlanjutan reli harga nikel global akan sangat bergantung pada keputusan RKAB 2026, baik dari sisi kuota produksi maupun waktu penerbitannya.