Koperasi-koperasi di Sumatera Utara menderita kerugian materiil mencapai Rp 37,72 miliar akibat serangkaian bencana banjir dan tanah longsor parah yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Angka kerugian ini merupakan bagian dari dampak hidrometeorologi masif yang juga menghantam Aceh dan Sumatera Barat, menyebabkan lumpuhnya urat nadi ekonomi kerakyatan di tiga provinsi tersebut.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan data spesifik kerugian tersebut pada Jumat, 2 Januari 2026, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Intervensi Transisi Pemulihan Pasca Bencana Sumatera yang berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta. Selain kerugian umum koperasi, sembilan koperasi yang merupakan mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) juga terdampak dengan total kerugian mencapai Rp 20,66 miliar, di mana empat di antaranya berlokasi di Sumatera Utara dan lima di Aceh.
Kementerian Koperasi dan LPDB telah merespons kondisi darurat ini dengan menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Kebijakan ini mencakup pemberian masa tenggang (grace period) dan perpanjangan tenor pembayaran hingga 60 bulan, bertujuan meringankan beban keuangan koperasi yang kehilangan aset dan kemampuan bayar. Menteri Ferry menekankan bahwa upaya monitoring akan terus dilakukan guna menjaga keberlanjutan kegiatan usaha koperasi di masa mendatang. Selain itu, Kemenkop juga menginisiasi Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatera, yang hingga saat ini berhasil menghimpun donasi sebesar Rp 1,86 miliar. Bantuan yang terkumpul telah disalurkan dalam bentuk kebutuhan dasar, hygiene kit, toilet portabel, penyulingan air, mainan anak, paket makanan bayi, mushaf Al-Qur'an, hingga kain kafan. Untuk mempercepat distribusi bantuan dan pemulihan ekonomi di lapangan, Kemenkop akan mendirikan posko di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Fokus juga diberikan pada pembangunan kembali gerai, gudang, dan sarana pendukung bagi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang terdampak, disertai pendampingan penguatan kelembagaan.
Skala bencana di Sumatera Utara sendiri sangat masif, dengan perkiraan total kerugian mencapai Rp 18,37 triliun per 22 Desember 2025, menyentuh 14 kabupaten dan 5 kota. Enam daerah yang paling parah kerusakannya meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Langkat, serta Kota Sibolga. Kerusakan infrastruktur jalan provinsi saja mencapai 25 ruas dengan 117 titik longsor dan enam jembatan rusak total, menyebabkan kerugian Rp 880,65 miliar. Sektor lain yang juga terdampak parah adalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perumahan (Rp 2,3 triliun), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kerugian Rp 4,48 triliun. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Januari 2026 mencatat 365 korban meninggal dunia dan 60 orang hilang di Sumatera Utara akibat bencana ini.
Provinsi Sumatera Utara memang rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Sepanjang tahun 2024, Sumatera Utara mencatat 677 kejadian bencana, meskipun didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan. Namun, banjir dan tanah longsor secara konsisten menjadi ancaman serius, dengan Deli Serdang, Tapanuli Selatan, Karo, dan Mandailing Natal sebagai wilayah yang paling sering terdampak. Insiden berulang ini menggarisbawahi urgensi mitigasi bencana yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, bukan hanya respons pasca-kejadian. Kemenkop menekankan pentingnya pendataan pascabencana yang presisi untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan efektif dalam jangka panjang, serta memberikan edukasi manajemen risiko agar koperasi lebih tangguh menghadapi potensi bencana di masa depan. Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah sebelumnya juga menyatakan bahwa percepatan pembangunan program Kopdes/Kel Merah Putih di kawasan terdampak akan ditunda hingga ada pemulihan sosial ekonomi masyarakat, dengan fokus pada penataan kembali ekosistem koperasi agar mampu bangkit dan berkontribusi pada perekonomian lokal.
