Pemerintah Indonesia akan memulai pembangunan proyek peternakan ayam terintegrasi yang mencakup 12 pabrik pakan ternak sebagai tahap awal dari total 30 pabrik yang direncanakan, dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) dijadwalkan pada 28 Januari 2026. Inisiatif strategis senilai Rp20 triliun ini, yang didanai oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, bertujuan utama untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, menstabilkan harga pakan dan anak ayam umur sehari (Day Old Chick/DOC), serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan solusi permanen untuk mengatasi fluktuasi harga yang selama ini merugikan peternak kecil di seluruh Indonesia.
Langkah ini diambil setelah industri perunggasan nasional kerap dihadapkan pada volatilitas harga bahan baku, terutama jagung sebagai komponen utama pakan, dan bibit DOC. Pada bulan lalu, harga DOC sempat melonjak hingga Rp14.000 per ekor, jauh di atas harga normal Rp9.000, meskipun pemerintah telah menetapkan harga Rp11.000 untuk menjaga kenyamanan semua pihak. Kenaikan harga jagung pakan juga menjadi masalah kronis, dengan harga di Pulau Jawa mencapai Rp9.500 per kilogram pada Januari, melampaui harga acuan penjualan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional sekitar Rp5.000 per kilogram. Situasi ini memukul peternak kecil yang berjumlah sekitar 3,7 juta jiwa, menempatkan mereka dalam posisi rentan terhadap praktik tidak sehat oleh oknum pelaku usaha besar.
Pembangunan pabrik-pabrik pakan dan fasilitas produksi DOC akan ditangani langsung oleh negara melalui BUMN seperti PTPN III dan PT Berdikari, dengan fokus di wilayah-wilayah yang masih mengalami kekurangan pasokan ayam dan telur, sehingga distribusi pangan lebih merata. Menteri Amran menjelaskan bahwa BUMN akan berperan di sektor hulu, mulai dari Grand Parent Stock, Parent Stock, hingga Final Stock, serta pabrik pakan, vaksin, dan obat-obatan. Mekanisme ini diharapkan dapat menjamin pakan dan DOC tersedia dengan harga yang wajar bagi peternak kecil, sekaligus menjadikan BUMN sebagai stabilisator harga.
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Desianto B. Utomo, menyambut baik rencana ini, menyatakan bahwa kehadiran pabrik pakan baru akan menambah pilihan bagi peternak, khususnya peternak mandiri yang selama ini bergantung pada integrator besar. Desianto menambahkan, manfaat paling cepat dari pembangunan pabrik pakan di wilayah timur Indonesia adalah peningkatan penyerapan jagung lokal, terutama saat panen. Daerah seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumba, dan Bima yang merupakan sentra jagung dinilai belum memiliki industri pakan memadai, sehingga kehadiran pabrik baru akan memicu persaingan pembelian jagung di tingkat lokal.
Secara lebih luas, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, di mana jagung merupakan komoditas strategis yang memiliki peran ganda sebagai bahan pakan ternak dan bahan pangan langsung. Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengimplementasikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung, menggelontorkan hingga 121 juta kilogram jagung pada tahun sebelumnya untuk menekan harga di peternak. Pada September 2025, Bapanas menyalurkan 52.400 ton jagung SPHP dengan harga Rp5.500 per kilogram kepada 2.109 peternak di sentra-sentra unggas.
Industri pakan ternak di Indonesia mencatat produksi 17,94 juta ton pada tahun 2023, dengan 97% di antaranya diperuntukkan bagi unggas, menunjukkan dominasi sektor ini dalam kebutuhan pakan. Kebutuhan pakan diperkirakan akan terus meningkat seiring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, yang akan membutuhkan lebih banyak daging dan telur untuk memenuhi protein harian anak-anak. Dengan pembangunan pabrik-pabrik baru ini, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem perunggasan yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir, menjamin ketersediaan bahan baku, menekan biaya produksi, dan pada akhirnya, menyediakan protein hewani yang terjangkau bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. Meskipun demikian, Center of Economic and Law Studies (Celios) menyarankan pemerintah untuk tetap mengevaluasi penyebab sulitnya peternak mengakses pakan dan vaksin terjangkau, serta rantai pasok yang dikuasai perusahaan besar, demi memastikan manfaat program ini benar-benar dirasakan peternak kecil.
