Gelombang emigrasi dari Tiongkok telah meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir, dengan puluhan ribu individu kelas menengah ke atas dan kaya raya mencari kehidupan baru di luar negeri, didorong oleh kekhawatiran yang mendalam terhadap prospek ekonomi domestik, lingkungan regulasi yang semakin ketat, dan iklim sosial-politik yang tidak pasti. Fenomena ini, yang sering disebut sebagai "runxue" atau "ilmu kabur," diperkirakan akan menyebabkan eksodus 15.200 individu dengan kekayaan bersih tinggi (HNWI) pada tahun 2024, melebihi 13.800 pada tahun 2023, menjadikannya negara dengan jumlah emigran jutawan terbanyak secara global.
Perginya kaum elit ini bukan hanya sekadar perpindahan demografi, melainkan juga disertai dengan aliran modal keluar yang substansial. Diperkirakan sekitar $940 miliar modal telah keluar dari Tiongkok hanya dalam 11 bulan pertama tahun 2025, menandai outflow tahunan terbesar kedua sejak 2006. Angka ini mencerminkan defisit neraca modal dan finansial Tiongkok yang mencapai rekor terendah $2404.62 USD ratus juta pada kuartal ketiga 2025. Meskipun pemerintah Tiongkok telah berupaya membatasi arus keluar modal, termasuk melalui penegakan peraturan pajak yang lebih ketat, kecenderungan ini terus berlanjut.
Pemicu utama di balik gelombang migrasi ini berakar pada beberapa faktor kompleks. Perlambatan ekonomi Tiongkok menjadi alasan yang paling sering disebut. Krisis properti yang berkepanjangan, di mana harga properti turun sekitar 8 persen dari puncaknya, telah merugikan kekayaan rumah tangga dan menimbulkan keraguan tentang prospek pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jane Meng, pemilik perusahaan impor-ekspor yang pindah dari Shanghai ke Hong Kong, mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap sistem keuangan Tiongkok saat ini. Tingkat pengangguran kaum muda yang tinggi, melampaui 17 persen, serta permintaan domestik yang lesu juga menambah tekanan.
Selain itu, program "kemakmuran bersama" (common prosperity) Presiden Xi Jinping dan tindakan keras regulasi terhadap perusahaan-perusahaan besar telah menakut-nakuti pengusaha swasta dan individu kaya. Guonan Ma, seorang peneliti senior di Pusat Analisis Tiongkok Asia Society Policy Institute, menyatakan bahwa tindakan keras ini mungkin telah "menakut-nakuti beberapa pengusaha swasta lokal yang mungkin ingin mencari tempat berlindung yang lebih aman jauh dari rumah." Ketakutan akan penyitaan aset dan pengawasan pemerintah yang meningkat, terutama bagi mereka yang memperoleh kekayaan melalui cara-cara yang berpotensi korup, menjadi dorongan kuat untuk pergi. Junhua Zhang, Rekan Senior di European Institute for Asian Studies yang berbasis di Brussels, mengkritik kepemimpinan ekonomi Presiden Xi, dengan mengatakan, "Bagi orang kaya, jika mereka tidak dapat menghasilkan lebih banyak kekayaan di negara ini, satu-satunya solusi adalah mengubah lokasi mereka."
Trauma akibat kebijakan Zero-COVID yang diterapkan secara drastis pada akhir 2021, termasuk pembatasan pergerakan domestik dan internasional yang ketat, juga menjadi faktor pendorong signifikan. Pengalaman terjebak dalam karantina atau terpisah dari keluarga, serta laporan kematian 1,5 juta warga Tiongkok selama pandemi, meyakinkan banyak keluarga untuk mempertimbangkan meninggalkan Tiongkok. Konsep "runxue" muncul dari pengalaman traumatis ini, merujuk pada strategi yang dikembangkan individu dan keluarga untuk memfasilitasi migrasi keluar dari Tiongkok.
Faktor lain termasuk keinginan untuk mendapatkan sistem pendidikan yang lebih bebas dan tidak terlalu opresif bagi anak-anak, kekhawatiran terhadap kualitas udara dan keamanan pangan (meskipun lebih historis, tetap menjadi pertimbangan), serta ketegangan geopolitik yang memicu kekhawatiran akan pembekuan aset di luar negeri jika terjadi konflik.
Destinasi populer bagi para emigran Tiongkok termasuk Singapura, Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang. Singapura, misalnya, telah lama menjadi tujuan favorit karena kedekatannya, hubungan budaya, dan bahasa Mandarin yang digunakan secara luas. Namun, negara kota itu juga telah meningkatkan pengawasan terhadap masuknya kekayaan Tiongkok menyusul insiden pencucian uang. Jepang semakin menarik minat dengan tingkat kejahatan rendah, sistem perawatan kesehatan universal berkualitas tinggi, dan kedekatan geografis. Rute-rute migrasi tidak konvensional juga bermunculan, termasuk melalui Ekuador, Kolombia, dan Panama untuk mencapai perbatasan Meksiko-AS, serta Serbia dan Bosnia sebagai pintu gerbang menuju Eropa.
Secara historis, Tiongkok telah mengalami gelombang emigrasi sebelumnya. Sejak 1978, "emigran baru" telah muncul dengan karakteristik yang berbeda, seperti latar belakang yang lebih beragam dan koneksi yang lebih erat antara masyarakat tuan rumah dan Tiongkok. Kekhawatiran akan "brain drain" atau "pengurasan otak" juga bukan hal baru, dengan data menunjukkan bahwa pada tahun 2007, tujuh dari sepuluh mahasiswa Tiongkok yang belajar di luar negeri tidak kembali. Meskipun ada periode di mana Tiongkok menunjukkan kemajuan dalam membalikkan tren ini, seperti pada tahun 2013, di mana hampir sebanding antara yang pergi dan yang kembali, situasi saat ini menunjukkan peningkatan tajam dalam jumlah mereka yang memutuskan untuk tidak kembali atau pergi secara permanen.
Implikasi jangka panjang dari eksodus ini signifikan, baik bagi Tiongkok maupun negara-negara tujuan. Bagi Tiongkok, hilangnya individu-individu berpendidikan dan berpenghasilan tinggi dapat memperlambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Aliran modal yang masif juga membebani sistem keuangan negara. Sementara itu, negara-negara penerima mendapatkan keuntungan dari masuknya modal dan bakat, meskipun hal ini juga memicu tantangan baru terkait pengawasan kekayaan dan integrasi sosial. Para ahli imigrasi mencatat bahwa tindakan keras regulasi Tiongkok tidak serta-merta menghentikan keinginan untuk beremigrasi, melainkan mendorong strategi migrasi yang lebih terencana dan sesuai kepatuhan hukum jangka panjang. Tren ini menandakan pergeseran lanskap ekonomi dan sosial Tiongkok yang fundamental, dengan dampak yang akan terasa selama bertahun-tahun mendatang.
