Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil, sebuah langkah yang disebut-sebut bertujuan untuk menopang industri strategis sekaligus secara potensial mengatasi krisis finansial yang melanda produsen tekstil raksasa PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Wacana ini mengemuka di tengah tekanan berat yang dialami industri tekstil nasional akibat serbuan produk impor, pelemahan daya beli, dan beban utang perusahaan yang signifikan, memunculkan pertanyaan tentang peran pemerintah dalam menyelamatkan entitas swasta yang tertekan.
Rencana pembentukan BUMN tekstil ini pertama kali diangkat oleh Kementerian BUMN, meskipun detail mengenai struktur, modal, dan mekanisme operasionalnya masih dalam tahap pembahasan. Ide utamanya adalah menciptakan entitas yang dapat mengkonsolidasi aset, teknologi, dan kapasitas produksi untuk meningkatkan daya saing industri tekstil Indonesia secara keseluruhan. Dalam konteks Sritex, yang telah berjuang dengan restrukturisasi utang senilai miliaran dolar AS sejak 2021 dan menghadapi ancaman delisting dari bursa saham Indonesia, wacana ini menawarkan jalur potensial untuk mitigasi. Pada laporan keuangan per 30 September 2025, Sritex masih membukukan liabilitas signifikan, menunjukkan tekanan finansial berkelanjutan. Perseroan sebelumnya telah berhasil mendapatkan persetujuan restrukturisasi dari para krediturnya, termasuk perpanjangan jatuh tempo utang obligasi dan pinjaman bank. Namun, kinerja operasional yang belum pulih sepenuhnya membuat posisi Sritex tetap rentan.
Latar belakang masalah industri tekstil nasional menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi seringkali berada di bawah rata-rata pertumbuhan industri manufaktur secara keseluruhan. Sepanjang tahun 2025, beberapa asosiasi industri melaporkan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tekstil akibat pabrik-pabrik yang mengurangi kapasitas produksi atau bahkan berhenti beroperasi karena kalah bersaing dengan produk impor. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, pada awal 2025 menegaskan perlunya kebijakan yang lebih protektif dan insentif fiskal untuk menjaga kelangsungan industri dalam negeri. Persaingan harga yang ketat dari produk tekstil impor, terutama dari Tiongkok dan Vietnam, disebut-sebut sebagai faktor utama yang memukul produsen lokal.
Implikasi dari pembentukan BUMN tekstil ini akan sangat luas. Jika BUMN tersebut benar-benar dibentuk dan terlibat dalam penyelamatan Sritex, ini bisa menjadi preseden bagi intervensi negara dalam industri swasta yang menghadapi kesulitan. Di satu sisi, langkah ini dapat mencegah runtuhnya salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara, menjaga lapangan kerja, dan mempertahankan kapabilitas produksi strategis. Sritex, dengan kapasitas produksi vertikalnya dari pemintalan hingga garmen, adalah salah satu tulang punggung ekspor tekstil Indonesia. Di sisi lain, para kritikus berpendapat bahwa intervensi semacam itu dapat menciptakan distorsi pasar, membebani keuangan negara, dan menunda restrukturisasi yang diperlukan di perusahaan tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian sebelumnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menopang industri tekstil, termasuk penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk produk tekstil dan skema bea masuk antidumping. Namun, efektivitas kebijakan-kebijakan ini masih menjadi perdebatan di kalangan pelaku industri dan ekonom. Ekonom Faisal Basri, pada sebuah diskusi panel akhir 2025, menyoroti bahwa masalah struktural industri tekstil Indonesia, termasuk teknologi yang ketinggalan zaman dan biaya produksi yang tinggi, memerlukan solusi yang lebih komprehensif daripada sekadar intervensi parsial. Rencana pembentukan BUMN tekstil ini, dengan demikian, merupakan sebuah langkah yang berpotensi signifikan namun juga penuh risiko, yang akan menentukan arah masa depan salah satu sektor kunci manufaktur Indonesia dan bagaimana negara akan berinteraksi dengan tantangan pasar yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan besar.
