PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menghadapi tantangan serius terhadap ambisi hilirisasi nikelnya setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 dengan kuota produksi bijih nikel yang hanya sekitar 30% dari volume yang diajukan perusahaan. Keputusan ini, yang diumumkan pasca persetujuan RKAB pada 15 Januari 2026, telah menimbulkan kekhawatiran Direktur Utama dan CEO Vale Indonesia, Bernardus Irmanto, yang menyatakan bahwa volume tersebut kemungkinan besar tidak akan cukup untuk memenuhi komitmen pasokan bagi tiga proyek hilirisasi utama perseroan di Sulawesi.
Keputusan pemerintah untuk memangkas kuota produksi nikel nasional pada tahun 2026, yang menargetkan kisaran 250-260 juta ton dibandingkan 379 juta ton pada RKAP 2025, bertujuan menyeimbangkan pasokan dengan kebutuhan industri hilir domestik dan mendorong pemulihan harga nikel global yang sempat tertekan akibat kelebihan pasokan. Meski demikian, bagi Vale Indonesia, kebijakan ini berpotensi mengganggu progres proyek-proyek strategis senilai total US$8,7 miliar atau sekitar Rp147 triliun yang vital bagi transformasi rantai nilai nikel perusahaan.
Ketiga proyek hilirisasi yang dimaksud meliputi fasilitas High Pressure Acid Leaching (HPAL) Pomalaa di Sulawesi Tenggara, yang digarap bersama Huayou (China) dan Ford Motor (AS), dengan target penyelesaian mekanis pada Agustus 2026. Proyek ini saja membutuhkan pasokan 21 juta ton limonit per tahun. Selanjutnya, proyek HPAL Morowali di Sulawesi Tengah, yang bermitra dengan GEM Hong Kong International Co. Ltd. dan Danantara, memerlukan sekitar 10,4 juta ton limonit per tahun. Terakhir, proyek HPAL Sorowako Limonite di Sulawesi Selatan, juga dengan Huayou, ditargetkan rampung pada 2027.
Bernardus Irmanto secara eksplisit telah menyampaikan kekhawatiran atas keterbatasan kuota ini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada 19 Januari 2026. Ia menekankan bahwa pasokan bijih nikel yang memadai adalah kunci untuk memenuhi komitmen kepada mitra strategis dan pemegang saham. Sebagai respons, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, telah membuka peluang bagi perusahaan untuk mengajukan revisi RKAB hingga 31 Juli 2026, memberikan sedikit ruang gerak bagi Vale untuk menyesuaikan rencana produksinya.
Di tengah tekanan kuota produksi, Vale Indonesia berhasil mencatat kinerja positif pada 2025. Hingga November 2025, perusahaan membukukan pendapatan sebesar US$902 juta atau setara Rp15,03 triliun, didukung oleh peningkatan volume produksi nikel matte sebesar 3% secara tahunan menjadi 66.848 ton dan penjualan bijih nikel saprolit mencapai 1,91 juta wet metric ton. Namun, kinerja ini masih menghadapi tantangan dari harga nikel global yang rata-rata berada di US$15.203,58 per metrik ton sepanjang 2025, lebih rendah dibandingkan US$16.869,11 per metrik ton pada 2024.
Kebijakan pemerintah untuk kembali ke persetujuan RKAB tahunan dari sebelumnya tiga tahunan merupakan upaya untuk memperkuat disiplin produksi dan tata kelola industri nikel nasional. Meskipun langkah ini dinilai penting untuk menstabilkan harga nikel yang sempat rebound di atas US$18.000 per ton pada awal 2026, setelah anjlok hingga US$14.000 per ton pada Desember 2025, implikasinya terhadap emiten seperti INCO perlu dicermati. Analis pasar saham telah merevisi target harga saham nikel ke atas, termasuk INCO, dengan harapan pengetatan pasokan akan menciptakan kondisi defisit yang mendukung kenaikan harga. Namun, prospek ini sangat bergantung pada realisasi volume produksi yang diizinkan dan kemampuan Vale untuk mengamankan pasokan yang cukup untuk proyek-proyek hilirisasinya.
Pengelolaan RKAB 2026 oleh Vale Indonesia dan respons pemerintah akan menjadi indikator penting bagi investor dan pelaku pasar nikel. Kelanjutan investasi besar-besaran perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi komitmen produksi akan memengaruhi valuasi saham INCO dan prospek jangka panjangnya di tengah dinamika pasar nikel global dan ambisi hilirisasi Indonesia.