CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengumumkan bahwa enam proyek hilirisasi bernilai total US$6 miliar, atau sekitar Rp101 triliun, akan memulai peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Februari 2026, menandai percepatan strategi industrialisasi nasional. Rosan, yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari agenda pemerintah yang lebih luas untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam domestik dan mengurangi ketergantungan impor.
Proyek-proyek yang akan digarap mencakup beragam sektor strategis. Di bidang mineral, Danantara akan memulai pembangunan fasilitas smelter aluminium dari alumina di Mempawah, Kalimantan Barat, serta fasilitas Smelter Grade Alumina (SGA) dari bauksit di lokasi yang sama. Sektor energi terbarukan akan menyaksikan groundbreaking fasilitas produksi bioavtur (kilang hijau) di Cilacap, Jawa Tengah, dan pengembangan fasilitas bioetanol. Selain itu, proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi Liquified Petroleum Gas (LPG) juga dijadwalkan untuk dimulai pada Februari 2026, berlokasi di Bulungan, Kutai Timur, dan Kota Baru. Melengkapi daftar tersebut adalah fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi di Morowali, Sulawesi Tengah, dan lima fasilitas budidaya unggas yang tersebar di dua belas titik lokasi.
Upaya hilirisasi ini, menurut Presiden Prabowo Subianto, adalah kunci bagi Indonesia untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat dan mengoptimalkan kekayaan alam yang melimpah. Transformasi dari bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi telah terbukti mendongkrak perekonomian. Sebagai contoh, kebijakan hilirisasi nikel berhasil meningkatkan nilai ekspor dari hanya US$3,3 miliar pada tahun 2017 menjadi US$16,5 miliar pada tahun 2022. Kontribusi hilirisasi nikel terhadap keuangan negara pada tahun 2024 mencapai Rp407,8 triliun, melonjak drastis dari Rp17 triliun sebelum larangan ekspor bijih nikel mentah pada tahun 2017.
Pemerintah menargetkan percepatan industrialisasi yang idealnya memakan waktu 10 hingga 20 tahun menjadi lebih singkat melalui dukungan kebijakan terintegrasi dan kolaborasi lintas sektor. Realisasi investasi di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) pada tahun 2025 mencapai US$31,7 miliar atau sekitar Rp533 triliun, dengan sektor mineral dan batubara menyumbang US$6,7 miliar. Angka ini menunjukkan kepercayaan investor di tengah dinamika pasar global. Lebih lanjut, proyek-proyek ini diperkirakan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru. Sebagai ilustrasi, smelter aluminium di Mempawah saja diproyeksikan membuka 14.700 lapangan kerja.
Rosan Perkasa Roeslani menekankan bahwa proyek-proyek ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga selaras dengan target pemerintah untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060. Kebijakan hilirisasi juga terus disempurnakan melalui reformasi regulasi dan perizinan berbasis risiko, yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mempercepat realisasi investasi. Meskipun demikian, beberapa tantangan seperti ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan potensi isu lingkungan akibat aktivitas pertambangan masih menjadi fokus perhatian. Pemerintah berkomitmen untuk menyiapkan sumber daya manusia dan tata kelola proyek yang profesional demi keberhasilan jangka panjang.
