Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan pertemuan intensif hingga pukul 02.00 WIB pada 12 Januari 2026 dengan jajaran direksi PT Pertamina (Persero) untuk mematangkan kebijakan strategis yang mewajibkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta menyerap bahan bakar minyak (BBM) hasil produksi kilang domestik dari Pertamina. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari peresmian infrastruktur energi terintegrasi Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama, yang menjadi tonggak penting dalam upaya mencapai kemandirian energi nasional dan menekan angka impor.
Proyek RDMP Balikpapan, dengan nilai investasi mencapai US$7,4 miliar atau setara Rp123 triliun, telah berhasil meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah dari 260.000 barel per hari (bph) menjadi 360.000 bph. Peningkatan signifikan ini, menurut Bahlil, telah menghasilkan surplus solar (diesel) sekitar 1,4 juta kiloliter per tahun, mengeliminasi kebutuhan impor solar bagi Indonesia pada tahun 2026. Selain itu, kualitas BBM yang dihasilkan kilang ini juga telah ditingkatkan hingga mencapai standar Euro 5. Kebijakan prioritas penyerapan produk domestik oleh SPBU swasta ini secara eksplisit bertujuan untuk memastikan bahwa kapasitas produksi nasional yang baru tidak hanya terserap, tetapi juga secara fundamental mengubah lanskap pasar BBM di Indonesia.
Bahlil secara terbuka juga menyinggung adanya "drama" di balik megaproyek RDMP Balikpapan, termasuk insiden pembakaran fasilitas kilang yang seharusnya rampung pada Mei 2024. Ia mengindikasikan bahwa ada pihak-pihak yang tidak menginginkan proyek ini berjalan lancar demi mempertahankan skema impor BBM. "Masih ada pihak-pihak yang tidak rela kalau kita itu mempunyai cadangan dan swasembada energi agar impor terus," ujar Bahlil, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menghadapi resistensi tersebut. Penegasan kebijakan pasca-rapat maraton tersebut mencerminkan tekad pemerintah untuk tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menjamin keberlanjutan operasionalnya melalui dukungan kebijakan yang kuat. Langkah ini juga diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga lebih dari Rp60 triliun.
Secara kontekstual, instruksi untuk SPBU swasta ini sejalan dengan Asta Cita pemerintah, khususnya butir kedua yang menekankan penguatan ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Ini menunjukkan pergeseran paradigma dari ketergantungan impor menjadi kemandirian energi, sebuah ambisi jangka panjang yang membutuhkan koordinasi lintas sektoral dan BUMN. Pertamina, sebagai perusahaan energi milik negara, memegang peran sentral dalam mewujudkan visi ini, didukung oleh regulasi yang memprioritaskan produknya.
Meskipun demikian, Bahlil menyatakan bahwa kebijakan kewajiban pembelian BBM dari Pertamina untuk SPBU swasta akan diterapkan secara bertahap. Untuk jenis bensin dengan oktan tinggi (RON 92, 95, dan 98), pemerintah menargetkan swasembada penuh pada semester kedua tahun 2027. Hingga kapasitas produksi domestik benar-benar mencukupi seluruh permintaan pasar, pemerintah masih akan memberikan kuota impor kepada badan usaha swasta. Hal ini mengindikasikan bahwa transisi menuju kemandirian energi memerlukan waktu dan penyesuaian yang cermat agar pasokan domestik tetap terjamin tanpa mengganggu stabilitas pasar. Selain fokus pada kilang, pemerintah melalui Kementerian ESDM juga sedang berupaya meningkatkan lifting minyak nasional melalui legalisasi sebagian dari 40 ribu sumur minyak rakyat, terutama di Jambi dan Sumatera Selatan, serta mengatasi kehilangan produksi minyak sekitar 2 juta barel akibat insiden pipa gas di Rokan. Upaya-upaya komprehensif ini menegaskan urgensi dan kompleksitas tantangan dalam mewujudkan kedaulatan energi Indonesia.
