Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump telah menyelesaikan penjualan awal minyak mentah Venezuela senilai $500 juta, setara dengan sekitar Rp 8,4 triliun, dengan dana hasil penjualan tersebut sebagian besar disimpan di rekening bank yang dikendalikan AS di Qatar. Langkah ini menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada awal Januari 2026 dan merupakan bagian dari upaya Washington untuk mengambil alih kendali sektor minyak Venezuela di tengah krisis politik dan ekonomi yang berlarut-larut.
Penjualan ini menandai langkah "tak terduga" menurut beberapa pengamat, di mana sebuah negara kuat mengambil alih sumber daya alam negara lain, menjualnya, dan menahan uangnya di luar negeri di bawah otoritasnya sendiri. Gedung Putih, melalui juru bicaranya Taylor Rogers, menyatakan bahwa Presiden Trump telah "menengahi kesepakatan energi bersejarah dengan Venezuela" yang akan menguntungkan rakyat Amerika dan Venezuela. Namun, proses ini telah menimbulkan pertanyaan serius tentang legalitas, legitimasi, dan transparansi, terutama mengingat Venezuela menghadapi utang internasional sekitar $170 miliar dari berbagai kreditur.
Keputusan untuk menempatkan dana di Qatar didasarkan pada keinginan AS untuk melindungi hasil penjualan dari sitaan hukum oleh para kreditur Venezuela. Qatar digambarkan oleh para pejabat AS sebagai "tempat netral" di mana dana dapat mengalir bebas dengan persetujuan AS dan tanpa risiko penyitaan. Pada 9 Januari 2026, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang melindungi pendapatan minyak Venezuela dari tuntutan hukum atau upaya penyitaan oleh kreditur, mendeklarasikan dana tersebut sebagai properti berdaulat Venezuela yang dipegang AS dalam kapasitas kustodial. Perintah ini diklaim bertujuan untuk mencegah proses peradilan yang dapat menjadi ancaman luar biasa bagi keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS.
Konteks historis mencakup sanksi AS yang telah lama dikenakan pada Venezuela, terutama sektor minyaknya, sejak 2005 di bawah pemerintahan berturut-turut. Sanksi diperluas di bawah pemerintahan Trump, membekukan aset perusahaan minyak negara Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), dan melarang orang Amerika berbisnis dengannya. Meskipun ada pelonggaran sanksi terbatas di bawah pemerintahan Biden untuk mendorong pembicaraan politik dan kesepakatan kemanusiaan, kebijakan ini sebagian besar telah dibatalkan. Penjualan minyak saat ini merupakan perubahan signifikan dari praktik sebelumnya, di mana sanksi lebih sering berfokus pada pembatasan akses Venezuela ke pasar global.
Implikasi dari langkah ini sangat luas. Di satu sisi, pendukung administrasi Trump berpendapat bahwa ini adalah cara untuk mengamankan stabilitas ekonomi Venezuela dan memastikan bahwa dana pada akhirnya "menguntungkan rakyat Venezuela" alih-alih korupsi atau kreditur yang mencoba menyita aset. Sekretaris Energi AS, Chris Wright, menyatakan bahwa AS akan mengontrol aliran dana ini untuk memiliki "pengaruh atas orang-orang yang berkuasa" di Venezuela, dengan prioritas menstabilkan ekonomi dan mencegah negara itu menjadi negara gagal. Ada juga harapan bahwa perusahaan-perusahaan AS akan berinvestasi kembali dalam pembangunan kembali infrastruktur minyak Venezuela yang rusak.
Di sisi lain, kritikus, termasuk Senator Massachusetts Elizabeth Warren, menyatakan kekhawatiran serius bahwa tidak ada dasar hukum bagi seorang presiden untuk mendirikan rekening di luar negeri yang dikendalikannya untuk menjual aset yang disita oleh militer Amerika. Langkah ini dipandang sebagai "penyitaan sumber daya berdaulat" yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak tahun 1945, melewati arsitektur hukum internasional yang dibangun selama puluhan tahun. Perjanjian ini dinilai kurang pengawasan kongres dan transparansi, serta potensi penyalahgunaan miliaran dana. Perusahaan seperti Vitol dan Amber Energy (afiliasi Elliott Investment Management) dilaporkan telah mendapatkan kontrak dalam penjualan minyak dan aset terkait seperti Citgo, memunculkan pertanyaan tentang hubungan antara investasi swasta dan kebijakan publik.
Pemerintahan Venezuela di bawah Delcy Rodríguez dilaporkan terlibat dalam "negosiasi" dengan AS mengenai penjualan minyak ini. Meskipun ada laporan tentang diskusi antara pejabat Venezuela dan Amerika yang ditengahi Qatar pada April 2024 mengenai pencabutan sanksi, hubungan tetap tegang. Langkah AS ini berpotensi mengubah dinamika geopolitik, menantang kepentingan ekonomi Tiongkok dan investasi energi di Venezuela, serta menguntungkan AS dengan akses ke cadangan minyak yang besar. Para ahli menekankan bahwa sementara transfer dana melalui Qatar dapat memberikan likuiditas jangka pendek, pemulihan jangka panjang sektor minyak Venezuela akan bergantung pada reformasi hukum yang stabil dan perlindungan kontrak, sebuah kondisi yang akan diuji oleh sejarah penyitaan aset dan volatilitas politik Venezuela.
