Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke wilayah-wilayah terisolasi di Aceh, khususnya Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, digencarkan pascabencana alam yang melanda sejak akhir November 2025. Upaya luar biasa dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina Patra Niaga berhasil memulihkan operasional 97 persen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah terdampak, meski infrastruktur jalan masih terputus. Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, memastikan pasokan BBM tetap menjangkau masyarakat hingga ke Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, yang akses jalannya masih sangat terbatas.
Bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi berulang kali sejak akhir November 2025 hingga Januari 2026 telah merusak jalur transportasi darat, menyebabkan sejumlah wilayah terisolasi. Kondisi ini secara historis memperparah tantangan distribusi energi di Aceh, sebuah provinsi yang telah lama menghadapi kompleksitas geografis dalam memastikan pemerataan akses BBM. Program BBM Satu Harga yang diresmikan pada November 2023 di beberapa titik 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di Aceh, termasuk di Linge, bertujuan mengatasi disparitas harga dan menjamin ketersediaan. Namun, bencana terkini menghadirkan hambatan logistik yang lebih akut, mengubah pola distribusi dari rutin menjadi respons darurat yang intensif.
Pertamina Patra Niaga mengimplementasikan skema distribusi estafet yang kompleks. BBM dari Integrated Terminal Lhokseumawe diangkut menggunakan truk tangki berkapasitas 16 kiloliter (KL) menuju titik hub suplai bayangan, seperti di Blang Rakal, Bener Meriah. Dari sana, BBM dipindahkan ke truk tangki berkapasitas 8 KL, yang merupakan ukuran maksimal yang dapat melintas di jalanan rusak. Untuk menjangkau desa-desa terpencil yang benar-benar terisolasi, Pertamina menggunakan jeriken dan drum yang diangkut dengan kendaraan double cabin berpenggerak empat roda (4x4). Selain itu, pengiriman melalui jalur udara menggunakan pesawat perintis dan Hercules juga dilakukan untuk wilayah tengah Aceh, seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, terutama untuk suplai solar bagi alat berat pembuka akses. Jalur laut juga dioptimalkan, seperti pengiriman BBM dan LPG menggunakan Kapal Wira Loewisa dan kapal Ro-Ro ke Banda Aceh dan wilayah sekitarnya.
Menurut Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Sunardi, pasokan BBM di Aceh secara keseluruhan aman. Integrated Terminal Lhokseumawe berperan sebagai fasilitas utama. Stok Biosolar tercatat aman untuk lima hari, sementara Pertalite aman untuk 5,6 hari per 18 Januari 2026. Meskipun demikian, suplai ke Kabupaten Bener Meriah saat ini baru mampu memenuhi sekitar 85 persen dari kebutuhan normal, dan Aceh Tengah sekitar 75 persen. Pada tahun 2025, konsumsi Biosolar di Aceh mencapai 428.324 KL dan Pertalite 576.147 KL, dengan peningkatan kebutuhan hingga 8 persen selama periode bencana akhir November hingga Desember 2025.
Pemerintah Provinsi Aceh, berdasarkan Keputusan Gubernur, telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga tahap keempat, berlaku mulai 9 Januari hingga 22 Januari 2026. Selama periode ini, kebijakan keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual tanpa menggunakan sistem barcode diterapkan di seluruh Aceh. Wahyudi Anas dari BPH Migas menyatakan kebijakan ini bertujuan mencegah kepanikan masyarakat dan mempermudah pemenuhan kebutuhan energi, termasuk untuk mengoperasikan generator listrik sementara yang disediakan pemerintah. Ketua Hiswana Migas Aceh, Nahrawi Noerdin, juga menekankan pentingnya suplai listrik yang stabil ke SPBU agar dapat beroperasi 24 jam penuh.
Implikasi jangka panjang dari percepatan distribusi ini melampaui pemenuhan kebutuhan darurat. Ini menyoroti kerentanan infrastruktur energi di wilayah-wilayah yang secara geografis menantang di Indonesia dan kebutuhan akan skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) yang adaptif. Sinergi antara BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, TNI, dan Polri menjadi krusial dalam mitigasi krisis dan pemulihan pascabencana. Meskipun pasokan berangsur pulih, pemulihan penuh dan peningkatan ketahanan distribusi energi di Aceh sangat bergantung pada percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, serta kesinambungan inovasi logistik untuk daerah-daerah semi-3T.
