Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta publik untuk bersabar perihal penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, menyatakan bahwa pemerintah sedang berupaya mencari solusi terbaik. Pernyataan ini disampaikan AHY usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 20 Januari 2026. Fokus utama pertemuan adalah restrukturisasi keuangan proyek Whoosh yang menghadapi pembengkakan biaya signifikan.
Proyek strategis nasional ini, yang telah beroperasi penuh sejak 2 Oktober 2023, menghadapi beban finansial yang membengkak dari estimasi awal. Total biaya proyek tercatat mencapai 7,26 miliar dolar AS, setara dengan sekitar Rp119,79 triliun, setelah mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,21 miliar dolar AS atau Rp19,96 triliun dari nilai investasi awal 6,05 miliar dolar AS. Mayoritas pendanaan proyek berasal dari pinjaman luar negeri, dengan China Development Bank (CDB) sebagai pemberi pinjaman utama. Skema pembiayaan diatur dengan komposisi 75 persen dari utang pinjaman dan 25 persen dari ekuitas para pemegang saham.
Konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang memegang 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) sebagai operator Whoosh, menanggung porsi utang yang substansial. PSBI terdiri dari empat BUMN, yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dengan 58,53 persen saham, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (33,36 persen), PT Jasa Marga (Persero) Tbk (7,08 persen), dan PT Perkebunan Nusantara I (1,03 persen). Laporan keuangan menunjukkan bahwa PSBI mencatat kerugian sekitar Rp4,2 triliun pada tahun 2024 dan Rp1,65 triliun pada semester pertama 2025. Beban utang tambahan untuk pembengkakan biaya yang ditanggung PSBI mencapai 542,7 juta dolar AS, terbagi menjadi Fasilitas A sebesar 325,62 juta dolar AS dengan bunga 3,3 persen dan Fasilitas B sebesar 217,08 juta dolar AS dalam Renminbi dengan bunga 3,2 persen per tahun. Secara total, utang yang ditanggung konsorsium BUMN (PSBI) mencapai 3,26 miliar dolar AS atau sekitar Rp54 triliun, dengan estimasi beban bunga tahunan sekitar 74,5 juta dolar AS atau Rp1,2 triliun. Total utang proyek secara keseluruhan mencapai sekitar Rp79 triliun dengan bunga awal 3,4 persen per tahun atau setara beban bunga 120,9 juta dolar AS per tahun.
Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar penyelesaian restrukturisasi utang dilakukan secara hati-hati, tidak merugikan pihak manapun, dan negara akan turut mengambil tanggung jawab. AHY menekankan pentingnya menjaga keamanan fiskal perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah berencana membentuk Komite Nasional Kereta Cepat yang akan bertugas menangani restrukturisasi keuangan KCJB dan mengkaji rencana pengembangan jaringan kereta cepat hingga Surabaya. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) juga sedang disiapkan untuk mengayomi bukan hanya Kereta Cepat Jakarta-Bandung, tetapi juga seluruh wilayah lainnya yang menjadi bagian dari rencana pengembangan infrastruktur kereta cepat.
Kinerja operasional Whoosh sendiri, menurut AHY, menunjukkan tren positif dengan peningkatan jumlah penumpang. Namun, kerugian yang dibukukan PSBI, dan secara tidak langsung membebani PT KAI sebagai pemegang saham mayoritas di PSBI, menimbulkan kekhawatiran di kalangan parlemen. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin sebelumnya bahkan menganalogikan utang KCIC sebagai "bom waktu" bagi keuangan KAI, mengusulkan restrukturisasi utang sebagai salah satu program utama KAI untuk tahun 2025. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga terlibat dalam upaya mencari solusi, termasuk opsi suntikan modal atau menjajaki kemungkinan menjadikan sebagian infrastruktur KCIC sebagai aset milik negara. Studi awal memperkirakan pengembalian investasi proyek akan membutuhkan waktu sekitar 38 tahun, dengan pemerintah memproyeksikan dalam kisaran 30-40 tahun. Langkah-langkah restrukturisasi dan kebijakan jangka panjang yang akan diambil pemerintah akan menjadi penentu keberlanjutan dan solvabilitas proyek infrastruktur mega ini, serta implikasinya terhadap anggaran negara dan hubungan bilateral dengan Tiongkok.
