PT PLN (Persero) secara resmi meluncurkan inisiatif baru yang memungkinkan masyarakat desa membeli token listrik prabayar melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, memanfaatkan platform berbasis WhatsApp. Langkah ini bertujuan untuk memperluas akses layanan kelistrikan di daerah terpencil sekaligus memacu perekonomian desa melalui pendapatan rutin bagi koperasi. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan hal tersebut di Jakarta pada 21 Januari 2026, dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat.
Program ini dirancang untuk mengatasi tantangan aksesibilitas layanan listrik, khususnya bagi sekitar 92,87 juta pelanggan PLN pada akhir 2024, yang 84,66 juta di antaranya merupakan pelanggan rumah tangga. Dengan rasio elektrifikasi nasional mencapai 98,45%, kemudahan dalam pembelian token menjadi krusial untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan di seluruh penjuru negeri. Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa agen-agen Kopdes Merah Putih dapat mendatangi rumah warga, memungkinkan pembayaran dan pembelian token listrik langsung di lokasi menggunakan platform WhatsApp yang terhubung ke server pembayaran PLN. Sistem ini mengeliminasi kebutuhan warga untuk bepergian jauh ke loket pembayaran atau minimarket, sebuah kemudahan signifikan di wilayah pedesaan.
Dari sisi ekonomi kerakyatan, setiap transaksi pembelian atau pembayaran listrik melalui Kopdes Merah Putih akan menghasilkan biaya administrasi sekitar Rp 2.000. Darmawan Prasodjo mengestimasi bahwa satu koperasi yang melayani 1.000 rumah tangga dapat memperoleh pendapatan sekitar Rp 2 juta per bulan. Dengan rata-rata cakupan antara 5.000 hingga 8.000 rumah per koperasi, potensi pendapatan berulang (recurring income) akan jauh lebih besar, memungkinkan koperasi menutupi biaya operasional dan berkontribusi pada kesejahteraan anggotanya. Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah meluncurkan lebih dari 80.000 unit Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia pada 21 Juli 2025, dengan visi menjadikan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian desa dan memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok. Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Koperasi Merah Putih, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa koperasi ini akan memfasilitasi berbagai layanan, termasuk logistik, pupuk, simpan pinjam, hingga transaksi kelistrikan.
Namun, beberapa pengamat telah menyuarakan kekhawatiran mengenai model pengembangan koperasi yang terlalu terpusat. Direktur IndexPolitica, Alip Purnomo, pada 17 Januari 2026, menyoroti apa yang ia sebut sebagai "Paradoks Koperasi Merah Putih: Pelukan Negara Terlalu Erat, Rakyat Sulit Berdaulat". Menurut Purnomo, koperasi yang terlalu dikendalikan negara tanpa ruang otonomi yang cukup akan kesulitan tumbuh mandiri dan berdaulat. Kritik ini menyoroti perlunya keseimbangan antara dukungan pemerintah dan kemandirian operasional koperasi untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.
Di luar layanan token listrik, peran Kopdes Merah Putih juga diperluas dalam skema transisi energi. Kementerian Koperasi dan UKM, melalui Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada 26 November 2025, menyatakan tengah menyiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya skala kecil (di bawah 1 Megawatt) di desa-desa yang belum teraliri listrik dan akan dikelola oleh koperasi. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060, dengan koperasi dipandang sebagai aktor penting dalam transisi energi berkeadilan. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menjalin kerja sama dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) pada 21 November 2025, untuk mengembangkan ekosistem biomassa berbasis masyarakat melalui koperasi, dengan tujuan koperasi menjadi agregator produk biomassa yang akan dipasok untuk kebutuhan co-firing pembangkit PLN.
Inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan memastikan pemerataan akses energi. Potensi pendanaan Rp 240 triliun dari APBN melalui Dana Desa untuk pembangunan 80.000 unit Kopdes Merah Putih, menunjukkan komitmen serius pemerintah. Meskipun demikian, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada implementasi yang transparan, pemberian otonomi yang memadai kepada koperasi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan spesifik di setiap desa, di samping integrasi layanan digital dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal.
