Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Selasa, 20 Januari 2026, menjelaskan bahwa proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall/GSW) di pantai utara Jawa, dengan estimasi biaya mencapai Rp 1.300 triliun hingga Rp 1.352 triliun, akan didanai melalui skema pembiayaan gabungan yang melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta investasi swasta, termasuk melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP), dan investasi langsung. Pernyataan ini disampaikan AHY usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Jakarta, sebagai bagian dari upaya pemerintah mematangkan rancangan teknis dan konsep pembiayaan proyek strategis nasional ini.
Proyek Giant Sea Wall, yang telah direncanakan sejak 1995, bertujuan mengatasi ancaman serius penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa dan kenaikan permukaan air laut, yang diperkirakan akan menenggelamkan sebagian besar Jakarta pada tahun 2050 jika tidak ada tindakan. Proyek ini diperkirakan membentang sepanjang 500 hingga 535 kilometer dari Banten sampai Gresik, Jawa Timur, dan diperkirakan akan memakan waktu 15 hingga 20 tahun untuk penyelesaian keseluruhan. Prioritas awal pembangunan akan difokuskan pada kawasan rawan banjir rob seperti DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, hingga Brebes. Untuk wilayah Jakarta saja, AHY sebelumnya telah menyebutkan kebutuhan anggaran mencapai Rp 123 triliun untuk pembangunan tanggul sepanjang 41 kilometer.
Secara historis, proyek tanggul laut di Jakarta, yang dikenal sebagai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Great Garuda, awalnya didukung oleh pemerintah Belanda dan melibatkan konsorsium perusahaan Belanda. Tahap awal proyek ini, yaitu penguatan tanggul pantai yang sudah ada sepanjang 30 kilometer dan pembangunan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta, telah dimulai sejak Oktober 2014. Fase B dari NCICD, yang melibatkan pembangunan tanggul raksasa berbentuk burung Garuda, diharapkan selesai pada tahun 2025, dan Fase C, penutupan bagian timur Teluk Jakarta, ditargetkan pada tahun 2040. Namun, proyek ini sempat tertunda akibat kasus korupsi dan masih dalam tahap pengkajian teknis serta pembiayaan.
AHY menekankan bahwa proyek ini tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga secara aktif mengundang investasi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan, mengingat skala besar proyek ini dan kebutuhan akan pendanaan yang kredibel, berkelanjutan, serta tidak terhenti di tengah jalan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut juga menyebut bahwa Giant Sea Wall akan mengintegrasikan solusi berbasis alam, seperti pemanfaatan vegetasi laut atau ekosistem pesisir, bukan hanya beton di seluruh bagiannya. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga lingkungan sekaligus menyediakan manfaat ekonomi bagi kawasan pantura.
Pemerintah, melalui Badan Otorita Perlindungan Pantura Jawa yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada 2025, sedang mematangkan rancangan kelembagaan dan teknis proyek ini. Badan otorita ini akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan proyek berjalan lancar dan memberikan dampak maksimal. Groundbreaking untuk sebagian pembangunan Giant Sea Wall di Jakarta ditargetkan dimulai pada September 2026, dengan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas pembangunan tanggul sepanjang 19 kilometer. Pemerintah memandang proyek ini sebagai langkah krusial untuk menyelamatkan puluhan juta warga di Pantura dan menjaga simpul-simpul ekonomi strategis yang terancam oleh penurunan muka tanah tahunan yang mencapai 10 hingga 15 sentimeter di beberapa area seperti Jakarta Utara.
