Indonesia secara definitif menghentikan impor solar mulai April 2026, dengan pemerintah mengamanatkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta untuk membeli pasokan solar dari kilang milik PT Pertamina (Persero). Kebijakan ini merupakan langkah krusial dalam upaya mewujudkan kemandirian energi nasional, menekan defisit neraca perdagangan, serta mengoptimalkan kapasitas produksi kilang domestik, terutama setelah selesainya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.
Keputusan tersebut dicanangkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang pada Januari 2026 menyatakan bahwa kementeriannya tidak akan lagi mengeluarkan izin impor solar. "Mulai tahun ini, saya tidak akan lagi mengeluarkan izin impor solar. Mulai tahun ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi izin impor solar," tegas Bahlil. Hal ini juga berlaku untuk SPBU swasta, dengan pasokan impor yang tiba pada Januari atau Februari 2026 merupakan sisa kuota yang disetujui pada tahun 2025. Kebijakan ini juga didasarkan pada instruksi Presiden Prabowo Subianto, mengingat ketersediaan kilang domestik yang memadai.
Langkah strategis ini menandai pergeseran signifikan dari ketergantungan historis Indonesia pada impor solar. Sebelum kebijakan ini, Indonesia masih mengimpor sekitar 4,9 juta kiloliter solar pada tahun 2025, setara dengan sekitar 10,6 persen dari total permintaan domestik. Transisi ini dimungkinkan oleh peningkatan kapasitas kilang nasional, terutama melalui proyek RDMP Balikpapan yang menelan biaya 7,4 miliar dolar AS. Kilang Balikpapan, yang kini menjadi fasilitas terbesar di Indonesia, telah meningkatkan kapasitas pengolahan dari 260.000 menjadi 360.000 barel per hari, memenuhi hingga seperempat kebutuhan bahan bakar nasional.
Koordinator Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa penyelesaian proyek RDMP merupakan tonggak penting menuju kemandirian energi Indonesia, sehingga negara tidak lagi perlu mengimpor solar. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa proyek ini merupakan pengembangan kilang berskala besar pertama di Indonesia dalam lebih dari tiga dekade. Diperkirakan, ekspansi ini akan memangkas impor bahan bakar lebih dari 4 miliar dolar AS setiap tahun dan berkontribusi sebesar 30,5 miliar dolar AS terhadap PDB. Selain itu, kualitas bahan bakar juga akan meningkat dengan kandungan sulfur yang lebih rendah dan peningkatan hasil produk bernilai tinggi hingga hampir 92 persen.
Pilar lain dari strategi kemandirian solar adalah percepatan program biodiesel, khususnya implementasi B50, campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar konvensional. Program B50 diharapkan akan diluncurkan secara nasional pada paruh kedua tahun 2026, setelah fase pengujian jalan keempat dan terakhir selesai. Program biodiesel telah terbukti menghemat devisa negara sebesar 673,73 triliun rupiah (sekitar 40,7 miliar dolar AS) antara tahun 2020 dan 2025. Implementasi B50 pada tahun 2026 diperkirakan akan menghasilkan penghematan tambahan sekitar 179,28 triliun rupiah (sekitar 10,84 miliar dolar AS) setiap tahun.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan waktu transisi sekitar tiga bulan kepada semua pelaku usaha untuk bersiap sebelum larangan impor solar berlaku penuh pada April 2026. Selama periode ini, perusahaan diminta untuk berkoordinasi langsung dengan Pertamina untuk mendapatkan alokasi solar dari produksi domestik. Pada akhir tahun 2025, Kementerian ESDM telah mengeluarkan arahan agar pengecer swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo membeli semua solar dari Pertamina. Meskipun ada laporan awal tentang kendala negosiasi, terutama terkait pemeriksaan kualitas bahan bakar di titik pengiriman awal, diskusi telah mencapai kesepakatan pada Oktober 2025.
Ekonom energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai RDMP sebagai langkah krusial untuk mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan ruang fiskal, dan mengurangi sensitivitas harga bahan bakar domestik terhadap fluktuasi pasar global. Senada, ekonom Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi meyakini bahwa RDMP dapat menjadi warisan signifikan dari pemerintahan saat ini jika diimplementasikan secara konsisten, menciptakan efisiensi struktural dalam sistem energi nasional.
Secara keseluruhan, penghentian impor solar dan kewajiban SPBU swasta untuk membeli dari Pertamina ini menegaskan tekad Indonesia untuk mencapai swasembada energi, mengalihkan miliaran dolar AS yang sebelumnya digunakan untuk impor, guna mendukung pembangunan domestik. Namun, keberhasilan jangka panjang kebijakan ini akan sangat bergantung pada kesiapan operasional kilang, kemampuan Pertamina dalam menjaga kualitas dan stabilitas pasokan di seluruh Nusantara, serta adaptasi pelaku pasar swasta terhadap skema pengadaan baru.
