Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, pada 23 Desember 2025, mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) secara eksplisit mengharapkan akses terhadap mineral kritis Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan tarif dagang bilateral. Pernyataan ini muncul setelah perundingan lanjutan tarif dagang antara kedua negara di Washington, D.C., yang menghasilkan penurunan tarif impor AS untuk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Sebagai timbal balik, AS menginginkan keterbukaan akses terhadap mineral kritis Indonesia, dengan Menteri Airlangga juga menyebutkan bahwa entitas bernama Danantara telah memulai diskusi investasi dengan US International Development Finance Corporation (DFC) untuk ekosistem mineral kritis.
Permintaan AS ini bukan hal baru. Sejak masa jabatan pertamanya, mantan Presiden Donald Trump telah menjadikan kontrol rantai pasokan mineral kritis sebagai agenda utama keamanan ekonomi dan nasional AS. Administrasinya berupaya mengurangi ketergantungan AS pada sumber asing, terutama Tiongkok, untuk mineral-mineral esensial yang vital bagi teknologi modern seperti baterai kendaraan listrik (EV), semikonduktor, dan komponen pertahanan. Trump menandatangani perintah eksekutif pada Maret 2025, untuk mempercepat produksi mineral kritis domestik dan memperluas daftar mineral yang dianggap kritis. Perjanjian dagang dengan Indonesia ini selaras dengan upaya AS untuk mendiversifikasi sumber pasokan mineral kritis globalnya.
Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai pasok mineral kritis global, terutama nikel. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, menyumbang sekitar 42% dari total cadangan nikel global dan memproduksi 2,2 juta ton nikel pada tahun 2024, setara dengan 59,46% dari total produksi global. Pemerintah Indonesia secara agresif menerapkan kebijakan hilirisasi mineral sejak tahun 2014, yang melarang ekspor bijih nikel mentah dan mendorong pengolahan di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Kebijakan ini telah berhasil meningkatkan nilai ekspor turunan nikel dari USD 5,4 miliar pada 2013 menjadi USD 35,6 miliar pada 2022, bahkan mencapai Rp 520 triliun pada 2023.
Meskipun AS menginginkan akses, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa yang menjadi poin pembahasan adalah mineral kritis sebagai bagian dari komoditas industri, bukan sebagai ekspor bijih (ore). Indonesia telah memberlakukan larangan ekspor bijih nikel sejak Juli 2023 dan akan memulai larangan ekspor konsentrat tembaga pada 1 Januari 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia berkomitmen pada kebijakan hilirisasi, yang berarti AS kemungkinan akan mendapatkan akses ke produk olahan mineral kritis, bukan bahan mentah.
Diskusi antara Danantara, sebuah entitas yang berafiliasi dengan pemerintah Indonesia, dan US International Development Finance Corporation (DFC), menunjukkan potensi investasi AS dalam ekosistem hilirisasi mineral kritis di Indonesia. Ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk menarik investasi asing dalam fasilitas pengolahan mineral, khususnya nikel dan bauksit, untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok kendaraan listrik global. Keterlibatan DFC menggarisbawahi kepentingan strategis AS dalam mengamankan pasokan ini melalui kemitraan yang berkelanjutan.
Kerja sama ini memiliki implikasi geopolitik dan ekonomi yang signifikan. Bagi Indonesia, kemitraan dengan AS dapat memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam rantai pasok EV global dan mendukung target produksi 600.000 unit kendaraan listrik roda empat atau lebih pada tahun 2030. Di sisi lain, bagi AS, ini adalah langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dan membangun rantai pasokan yang lebih beragam dan tangguh untuk teknologi energi bersih dan pertahanan. Namun, tantangan seperti penegakan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam industri pengolahan mineral juga menjadi perhatian AS, yang telah didiskusikan dalam kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri AS Jose W. Fernandez ke Jakarta pada Juli 2024. Diskusi lebih lanjut antara tim teknis kedua negara dijadwalkan pada 12-19 Januari 2026, dengan penandatanganan dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump diharapkan pada akhir Januari 2026.
