Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Kementerian Keuangan belum menelaah secara mendalam usulan insentif baru untuk industri otomotif tahun 2026 yang diajukan oleh Kementerian Perindustrian, menandai fase krusial bagi sektor yang tengah menghadapi perlambatan penjualan. Proposal tersebut, yang telah diserahkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Purbaya pada 30 Desember 2025, menyoroti kebutuhan akan stimulus yang lebih terperinci, terutama terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan standar emisi.
Purbaya Yudhi Sadewa, yang dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, menegaskan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi dampak kebijakan insentif sebelumnya terhadap penjualan, kinerja industri, dan penciptaan lapangan kerja sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Penjualan mobil di Indonesia mengalami penurunan signifikan sepanjang 2025. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) pada Januari-Oktober 2025 hanya mencapai 634.844 unit, turun 10,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 711.064 unit. Penjualan ritel (dari dealer ke konsumen) juga turun 9,6 persen menjadi 660.659 unit. Produksi kendaraan juga lesu, menurun menjadi 957.293 unit dari 996.741 unit pada tahun 2024.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita secara konsisten mendorong stimulus tambahan, menekankan bahwa sektor otomotif memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional melalui keterkaitan ke depan dan ke belakang (forward and backward linkage), penyerapan tenaga kerja yang masif, dan nilai tambah ekonomi yang substansial. Insentif yang diusulkan untuk 2026, menurut Kementerian Perindustrian, akan berbeda dari skema umum sebelumnya, seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) yang sempat diterapkan pada masa pandemi COVID-19. Kebijakan PPnBM DTP di tahun 2021 untuk kendaraan bermotor baru dengan kapasitas mesin hingga 1.500 cc dan TKDN minimal 70 persen terbukti mampu meningkatkan nilai penjualan mobil sebesar Rp 22,95 triliun dan penerimaan negara sebesar Rp 5,17 triliun.
Usulan insentif yang baru diproyeksikan akan lebih detail, mencakup segmen kendaraan, teknologi, dan bobot TKDN yang spesifik, serta memenuhi nilai emisi maksimal tertentu. Pendekatan ini mengindikasikan pergeseran menuju kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendorong produksi kendaraan ramah lingkungan domestik. Beberapa insentif sebelumnya, seperti pembebasan bea masuk untuk impor mobil listrik CBU dan skema PPN DTP 10 persen untuk kendaraan listrik dengan TKDN minimal 40 persen, akan berakhir pada 31 Desember 2025. Purbaya mengakui perlambatan ekonomi pada 10 bulan pertama tahun 2025 turut menekan penjualan mobil, namun ia optimistis pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di tahun 2026 akan secara alami meningkatkan penjualan otomotif.
Analisis terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor otomotif menunjukkan investasi telah mencapai Rp 174,31 triliun dengan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 99.700 orang. Pemberian insentif fiskal atau nonfiskal telah terbukti mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional, yang merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Perdebatan mengenai insentif ini merefleksikan tarik ulur antara menjaga daya beli masyarakat, memacu investasi dan produksi dalam negeri, serta mengarahkan industri menuju teknologi yang lebih hijau, sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Keputusan akhir Purbaya Yudhi Sadewa akan menentukan arah kebijakan industri otomotif Indonesia di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika transisi kendaraan listrik yang semakin kompetitif.
