Prospek kepemilikan rumah di Bali bagi individu dengan gaji Rp 3 juta per bulan menghadapi realitas ekonomi yang menantang, di mana Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 2.996.561,00, sementara harga properti terus merangkak naik didorong sektor pariwisata dan investasi. Kondisi ini menempatkan masyarakat berpenghasilan rendah pada posisi yang sulit untuk mengakses hunian layak secara konvensional.
Secara spesifik, UMP Bali tahun 2025 naik 6,5% dari tahun sebelumnya, mencapai angka Rp 2.996.561,00 per bulan. Beberapa kabupaten/kota seperti Badung dan Denpasar memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang lebih tinggi di tahun 2024, yaitu Rp 3.318.628 untuk Badung dan Rp 3.096.823 untuk Denpasar, sementara daerah lain seperti Gianyar, Tabanan, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Bangli menyamai UMP provinsi. Dengan gaji Rp 3 juta, seorang pekerja di Bali berada pada atau sedikit di atas batas upah minimum ini, yang menurut para ekonom, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Gede Ramantha, pada Februari 2024, menyoroti bahwa rata-rata pendapatan Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta per bulan di Bali hanya mampu menutupi konsumsi, menyisakan sedikit atau bahkan tidak ada untuk kebutuhan lain seperti kesehatan, pendidikan, atau upacara adat, yang seringkali berujung pada utang.
Pasar properti di Bali secara umum didominasi oleh harga tinggi, dengan rata-rata harga rumah mencapai sekitar Rp 3,92 miliar. Meskipun ada penawaran rumah "murah" mulai dari Rp 120 juta hingga Rp 315 juta di beberapa platform properti, ini biasanya terbatas pada lokasi yang jauh dari pusat aktivitas atau dengan kondisi tertentu. Harga tanah per meter persegi di daerah seperti Kuta, Ubud, atau Uluwatu dapat mencapai puluhan juta rupiah, sementara di daerah seperti Tabanan, Badung, atau Denpasar, harga tanah dapat dimulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per meter persegi.
Untuk pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non-subsidi, persyaratan gaji minimal yang ditetapkan bank umumnya berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 5 juta per bulan di kota-kota besar, bahkan bisa mencapai Rp 7 juta hingga Rp 10 juta atau lebih tergantung plafon pinjaman. Dengan rasio cicilan KPR idealnya tidak melebihi 30-40% dari penghasilan bulanan, gaji Rp 3 juta jauh dari memadai untuk pembelian rumah secara konvensional di Bali.
Satu-satunya skema yang mungkin dijangkau oleh individu dengan gaji Rp 3 juta per bulan adalah melalui program KPR bersubsidi pemerintah, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Program ini ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan batas penghasilan maksimal yang sesuai. Syarat minimal gaji untuk KPR subsidi biasanya Rp 3 juta hingga Rp 4 juta per bulan, dengan batas penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan untuk rumah tapak atau susun. Khusus untuk Bali (Zona 2), batas penghasilan maksimal bagi peserta FLPP bisa mencapai Rp 9 juta untuk yang belum menikah dan Rp 11 juta untuk pasangan suami istri atau peserta Tapera.
Beberapa perumahan subsidi di Bali, khususnya di wilayah seperti Tabanan, menawarkan unit dengan harga mulai sekitar Rp 168 juta, dengan uang muka rendah (misalnya Rp 2 juta) dan angsuran bulanan sekitar Rp 1 juta. Ini menjadi satu-satunya celah bagi pekerja berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian di pulau tersebut, namun dengan syarat ketat seperti belum pernah memiliki rumah sebelumnya dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah.
Dominasi pasar properti Bali oleh pariwisata dan investasi, termasuk dari para digital nomad, telah mendorong harga properti melampaui daya beli masyarakat lokal. Fenomena ini menciptakan kesenjangan sosial ekonomi, di mana penduduk asli dengan pendapatan standar lokal semakin terpinggirkan dari kepemilikan aset di tanah mereka sendiri. Proyeksi pasar properti Bali hingga 2025 menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan, terutama di sektor vila di daerah-daerah seperti Canggu, Uluwatu, Seminyak, dan Ubud, serta munculnya minat investor di daerah-daerah lebih terpencil seperti Tabanan, Amed, dan Gianyar bagian timur yang menawarkan harga tanah lebih kompetitif. Namun, tren ini lebih condong pada investasi dan bukan solusi aksesibilitas perumahan bagi pekerja lokal berpenghasilan terbatas. Tanpa intervensi kebijakan yang lebih agresif dan program perumahan yang terfokus, kesenjangan antara pendapatan dan harga properti di Bali diperkirakan akan terus melebar, mengancam keberlanjutan sosial ekonomi bagi penduduk asli.
