Gelombang tekanan yang melanda industri tekstil nasional semakin terasa dengan laporan penutupan lima pabrik hulu dan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 3.000 karyawan sepanjang tahun 2025. Situasi ini mengindikasikan berlanjutnya tren deindustrialisasi di sektor padat karya ini.
Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyebutkan bahwa kelima pabrik yang menghentikan operasionalnya tersebut meliputi PT Polychem Indonesia yang memiliki fasilitas produksi di Karawang dan Tangerang, PT Asia Pacific Fibers di Karawang, PT Rayon Utama Makmur yang merupakan bagian dari Grup Sritex, serta PT Susilia Indah Synthetics Fiber Industries (Sulindafin) di Tangerang. Penutupan ini disebabkan oleh kerugian serius akibat penjualan yang tidak maksimal di pasar domestik, diperparah oleh banjirnya produk impor dengan harga dumping, baik berupa kain maupun benang, yang membuat produk lokal sulit bersaing.
Selain lima pabrik tersebut, laporan lain menunjukkan bahwa enam pabrik tekstil lainnya saat ini beroperasi di bawah 50% kapasitas produksi, bahkan beberapa di antaranya menerapkan sistem operasional "on-off" untuk bertahan. Lima mesin polimerisasi juga dilaporkan telah berhenti total. APSyFI memperingatkan bahwa potensi penutupan pabrik tekstil akan terus berlanjut hingga tahun 2026 jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan korektif, termasuk mengendalikan arus impor dan memberikan transparansi mengenai penerima kuota impor terbesar.
Dalam konteks yang lebih luas, industri tekstil Indonesia menghadapi badai PHK yang jauh lebih besar. Grup Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu raksasa tekstil nasional, telah melakukan PHK massal terhadap total 11.025 pekerjanya secara bertahap sejak Agustus 2024 hingga Februari 2025. PHK ini terjadi setelah Sritex dan anak-anak usahanya seperti PT Bitratex Semarang, PT Sritex Sukoharjo, PT Primayudha Boyolali, dan PT Sinar Pantja Djaja Semarang, dinyatakan pailit pada Oktober 2024 dan resmi menutup operasionalnya per 1 Maret 2025.
Faktor utama di balik gelombang PHK dan penutupan pabrik ini mencakup penurunan permintaan global dan domestik, tingginya biaya produksi, serta derasnya serbuan barang tekstil impor, baik legal maupun ilegal, yang membanjiri pasar Indonesia. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat bahwa secara akumulasi dari tahun 2023 hingga Oktober 2025, total laporan PHK yang diterima mencapai 126.160 pekerja, dengan 99.666 di antaranya berasal dari sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan sepatu. Sementara itu, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 70.244 tenaga kerja terkena PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2025, dengan Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar.
