Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan keyakinan kuat bahwa Indonesia akan mencapai swasembada pangan, khususnya beras, dalam waktu satu tahun, sebuah target yang secara signifikan lebih cepat dari proyeksi awal empat tahun yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Klaim optimis ini disampaikan Amran dalam beberapa kesempatan, termasuk saat Sidang Kabinet dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian pada Desember 2025, dengan tanggal pasti pencapaian diperkirakan pada 31 Desember 2025 atau selambat-lambatnya 1 Januari 2026. Percepatan swasembada ini, jika terealisasi, akan menjadi pencapaian tercepat dalam sejarah Indonesia.
Visi swasembada pangan selalu menjadi agenda krusial bagi Indonesia, negara agraris dengan populasi besar. Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1984 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, sebuah prestasi yang diganjar penghargaan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Namun, keberhasilan tersebut tidak bertahan lama, dan Indonesia kembali menjadi importir beras utama di dekade 1990-an hingga saat ini. Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras Indonesia mencapai 4,52 juta ton, naik sekitar 47,38% dari 3,06 juta ton pada tahun 2023, menjadikannya yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Hingga November 2024, impor beras telah mencapai 3,85 juta ton.
Amran mendasarkan optimismenya pada beberapa faktor, termasuk lonjakan produksi beras nasional. Ia menyebut data BPS hingga Oktober 2025 menunjukkan produksi nasional mencapai 31.338.197 ton, yang diklaim sebagai produksi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Produksi padi nasional pada 2025 diproyeksikan mencapai 34 juta ton, meningkat sekitar 4 juta ton dibanding 2024, dengan luas panen padi Januari-November 2025 mencapai 10,86 juta hektare, naik 12,08%. Cadangan beras pemerintah (CBP) juga diperkirakan mencapai 3,7 juta ton pada akhir 2025, yang disebut sebagai stok tertinggi sejak kemerdekaan, bahkan melampaui capaian tahun 1984. Selain itu, ekspor komoditas pertanian hingga Agustus 2025 diklaim naik 42%, dan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124%, melebihi target pemerintah.
Untuk mencapai target ini, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama kementerian dan lembaga terkait mengimplementasikan strategi komprehensif. Menteri Amran menekankan pentingnya keterbukaan informasi, tata kelola transparan, dan sinergi lintas sektor, melibatkan Bulog, Badan Pangan Nasional, Pupuk Indonesia, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga BUMN. Kementan juga berfokus pada peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) padi melalui peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan Indeks Pertanaman (IP), dan perluasan LTT secara masif, didukung oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum juga diperkuat untuk penyediaan dan pengelolaan irigasi, termasuk rehabilitasi dan pencetakan sawah baru seluas 1,3 juta hektar di berbagai provinsi. Contoh konkretnya, di Papua, Amran menargetkan swasembada pangan dalam 2-3 tahun dengan membuka lahan sawah 100.000 hektare untuk menutup defisit beras 500.000 ton per tahun.
Namun, ambisi swasembada pangan tercepat ini menghadapi tantangan signifikan. Fenomena iklim ekstrem seperti El Niño dan La Niña menyebabkan ketidakpastian pola cuaca, kekeringan, dan banjir, yang berdampak negatif pada produksi pangan. Perubahan iklim pada 2023-2024, misalnya, diperkirakan menyebabkan penurunan produksi beras sebesar 0,76 juta ton pada 2024. Tantangan lain meliputi alih fungsi lahan pertanian yang terus menyusut, terutama di Pulau Jawa, untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan. Ketergantungan pada pupuk kimia dan benih impor masih tinggi, sementara masalah distribusi pangan yang tidak merata dan fluktuasi harga di pasar tetap menjadi isu. Guru Besar Ekonomi Pertanian UGM, Prof. Subejo, menilai target swasembada tidak mudah dicapai mengingat tantangan yang ada, termasuk kebutuhan kebijakan yang tepat dan pengembangan kelembagaan petani yang kuat. Meskipun pemerintah berupaya mengatasi kelangkaan pupuk dan penyerapan gabah, penyerapan anggaran yang masih rendah (12-16%) juga menjadi perhatian.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor sejumlah komoditas pangan seperti beras, jagung, gula, dan garam untuk konsumsi pada 2025. Mentan Amran bahkan optimis Indonesia bisa "merdeka" dari impor gula pada 2029. Capaian swasembada, terutama beras, diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga memungkinkan ekspor, seperti pengiriman 10.000 ton beras ke Gaza, Palestina, dan ekspor jagung ke Malaysia. Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Prof. Bustanul Arifin, bahkan menyebut capaian tidak impor beras pada 2025 sebagai "beyond swasembada pangan," mengapresiasi upaya pemerintah dalam menata kebijakan pangan. Namun, sebagian pengamat mengingatkan bahwa "swasembada pangan" harus dimaknai secara luas, mencakup seluruh kebutuhan pangan strategis, tidak hanya beras, di mana kondisi riil masih jauh dari sempurna untuk komoditas lain. Kesejahteraan petani juga menjadi aspek krusial yang perlu terus dijamin, bukan hanya berorientasi pada angka produksi.
