Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bali menunjukkan kinerja signifikan sepanjang tahun 2025, menembus angka triliunan Rupiah dan jauh melampaui nominal miliaran Rupiah pada laporan insidental sebelumnya. Hingga September 2025, Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat realisasi KUR mencapai Rp8,03 triliun yang disalurkan kepada 111.668 debitur. Angka ini terus bertumbuh, dengan data per awal November 2025 menunjukkan penyaluran sebesar Rp8,98 triliun kepada 114.921 debitur. Bahkan, per Oktober 2025, realisasi KUR di Pulau Dewata telah menyentuh Rp9,05 triliun, meskipun mengalami sedikit kontraksi sebesar 6,74 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang mencapai Rp9,61 triliun. Target penyaluran KUR di Bali untuk tahun 2025 sendiri dipatok pada kisaran Rp10,84 triliun hingga Rp10,85 triliun, dan optimisme tinggi menyertai pencapaian target tersebut di sisa waktu dua bulan terakhir.
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian Bali, dengan lebih dari 97 persen unit usaha di pulau ini merupakan UMKM, mayoritas adalah usaha mikro. Penyaluran KUR berperan penting dalam mendukung geliat ekonomi daerah, terutama pascapandemi. Porsi penyaluran terbesar pada tahun 2025 didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, hampir menyentuh 40 persen. Sektor lain yang juga banyak menyerap KUR antara lain pertanian dan kehutanan sebesar 22 persen, jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya sebesar 12,4 persen, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,38 persen. Skema kredit mikro juga memiliki nilai penyaluran terbesar, mencapai Rp4,92 triliun kepada 90,3 ribu debitur.
Beberapa bank secara aktif menjadi garda terdepan dalam penyaluran KUR di Bali. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, misalnya, telah menyalurkan Rp1,51 triliun KUR kepada 7.921 UMKM hingga Oktober 2025, dengan 60,97 persen dialokasikan ke sektor produktif seperti pertanian, industri pengolahan, dan perikanan. BPD Bali juga telah mengajukan plafon KUR sebesar Rp1,9 triliun untuk tahun 2025. Bank lain seperti BRI, Bank Mandiri, dan BNI juga merupakan pemain kunci dalam program KUR di Bali.
Kepala Perwakilan BI Bali, Erwin Soeriadimadja, menekankan pentingnya pembinaan dan pendampingan yang optimal bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan manajemen keuangan dan akses pembiayaan, guna mendongkrak daya saing dan inovasi produk. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan berbagai pihak terkait terus diperkuat untuk memastikan perkembangan KUR yang positif. Contohnya adalah kerja sama Pemerintah Kabupaten Badung dengan Bank BPD Bali melalui program subsidi Sidi Kumbara, serta Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam memberikan akses pembiayaan UMKM kepada masyarakat prasejahtera.
Meskipun penyaluran KUR di Bali menunjukkan capaian impresif, tantangan masih dihadapi oleh UMKM, termasuk aspek kapasitas dan perilaku, akses kelembagaan dan pembiayaan, serta keberlanjutan ekosistem ekonomi daerah. Kualitas debitur, literasi keuangan, dan digitalisasi UMKM juga dinilai belum merata. Untuk mengatasi ini, pemerintah dan otoritas keuangan mengusung pendekatan terpadu berbasis prinsip "Commitment, Collaboration, dan Communication" (3C) untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha, meningkatkan akses pembiayaan, dan mendorong inovasi. Selain itu, program-program seperti digitalisasi melalui QRIS, business matching, serta perluasan pasar hingga global juga digalakkan untuk mendukung UMKM.
Dengan pertumbuhan ekonomi Bali yang kuat sebesar 5,88 persen (yoy) pada triwulan III 2025, lebih tinggi dari rata-rata nasional, sektor pariwisata yang merupakan motor utama ekonomi daerah, serta dukungan UMKM yang substansial, program KUR diharapkan terus menjadi instrumen vital dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi Bali.
