Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh pada akhir November dan awal Desember 2025 telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan, khususnya di Lintas Tengah Aceh. Tercatat, sebanyak 13 jembatan di jalur vital ini putus total, memutus akses transportasi dan mengganggu mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Sebagai respons cepat, pemerintah segera mengerahkan upaya pemasangan jembatan bailey di berbagai titik kritis.
Kerusakan parah pada 13 jembatan di Lintas Tengah Aceh ini secara langsung berdampak pada jalur-jalur akses menuju Takengon dan wilayah sekitarnya, membuat beberapa daerah terisolasi. Selain itu, Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh melaporkan total setidaknya 15 jembatan putus total akibat terjangan banjir besar. Secara keseluruhan, Kementerian Kesehatan mencatat ada 125 jembatan yang rusak parah atau hancur total di seluruh Aceh, menjadi kendala utama penyaluran bantuan.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengerahkan tim tanggap darurat yang terdiri dari 310 personel dari unsur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya untuk mempercepat penanganan. Alat berat juga telah dialihkan dari berbagai proyek infrastruktur guna mempercepat pembukaan akses jalan. Fokus utama penanganan diarahkan pada pemasangan jembatan bailey secara bertahap serta perbaikan badan jalan yang amblas. Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pembukaan kembali jalur transportasi menjadi prioritas utama sebelum pemerintah membahas lebih lanjut mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.
Kesungguhan pemerintah dalam menangani bencana ini terlihat dari kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto pada Minggu, 7 Desember 2025, ke Provinsi Aceh. Presiden Prabowo meninjau langsung pemasangan jembatan bailey di Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, yang merupakan jalur penghubung penting antara Bireuen dengan Kota Takengon di Kabupaten Aceh Tengah. Presiden memastikan bahwa pemasangan jembatan bailey berbentang 30 meter di Teupin Mane diharapkan rampung dalam satu minggu.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menargetkan seluruh jembatan yang rusak akibat bencana di Aceh dapat selesai diperbaiki dalam waktu satu hingga dua minggu. Untuk mempercepat proses penanganan, Presiden menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai pemimpin Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Perbaikan Jembatan. Penunjukan ini didasari pertimbangan bahwa TNI Angkatan Darat memiliki pasukan Zeni, konstruksi, dan pembangunan yang dapat segera membantu Kementerian PU dan pemerintah daerah.
Dampak putusnya jembatan-jembatan ini tidak hanya mengganggu distribusi logistik dan mobilitas masyarakat, tetapi juga melumpuhkan aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak. Beberapa ruas jalan masih sulit dilalui, seperti jalur Simpang Uning-Blangkejeren yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Namun, dengan pengerahan segala kemampuan dan koordinasi antarlembaga, pemerintah pusat dan daerah berupaya keras untuk memulihkan kembali akses transportasi dan membantu masyarakat bangkit dari dampak bencana.
